Follow
Riza Patria: DPP Gerindra Belum Putuskan Pemecatan M Taufik
Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua DPD Gerindra Jakarta, Ahmad Riza Patria mengaku keputusan pemecatan Mohammad Taufik dari Gerindra, baru bersifat rekomendasi. Artinya, status Taufik saat ini masih politikus Gerindra.
"Majelis kehormatan partai, bentuknya baru rekomendasi, jadi DPP sendiri belum memutuskan. Sampai detik ini Pak Taufik masih menjadi Anggota DPRD dan juga pengurus di DPP Partai Gerindra dan juga sebagai anggota partai," ujar Riza di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/6).
Riza berujar, hasil rekomendasi dari majelis kehormatan partai akan diserahkan ke pengurus DPP Gerindra. Di tahap inilah, imbuh Riza, DPP yang akan memutuskan disetujui tidaknya Taufik dipecat sebagai kader partai.
-
Apa keputusan politik yang akan diambil oleh PDIP? Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ahmad Basarah mengatakan, partainya siap berada di dalam pemerintahan ataupun mengambil jarak dengan pemerintah sebagai oposisi.
-
Bagaimana Gerindra mengambil keputusan dalam Rapimnas? 'Rapat Pimpinan Nasional adalah forum pengambilan keputusan tertinggi di bawah Kongres, diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat atas persetujuan Ketua Dewan Pembina, Pak Prabowo,' ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (29/8/2024).
-
Apa yang akan dilakukan PDIP sebelum menentukan sikap? 'Nanti barang kali akan muncul suara-suara kenapa harus dibentuk tim investigasi? Oh tidak mau menerima kekalahan? Itu pasti yang akan muncul , kemudian muncul desain pembelahan,' kata Hasto kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/2) malam.
-
Siapa yang akan membuka Rapimnas Gerindra? Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto akan membuka Rapimnas pada 30 Agustus.
-
Kenapa PDIP belum memutuskan calon untuk Pilgub DKI 2024? 'Nama-nama akan tersaring sesuai dengan usulan dari daerah-daerah. Mohon maaf, belum bisa kami sebut karena masih melakukan proses pencermatan,' kata Hasto di Posko Pemenangan, Jakarta, Senin (6/5) malam.
-
Mengapa PDIP akan menunggu penghitungan KPU sebelum menentukan sikap? Maka, sikap kami, kami tunggu proses penghitungan berjenjang, karena ada proses satu bulan, artinya tim khusus itu punya kerja waktu satu bulan,' imbuh Hasto.
Selama DPP belum memberi pernyataan resmi, Riza berharap keputusan yang akan diberikan berdampak positif untuk organisasi kepartaian Gerindra di kancah politik Jakarta dan nasional.
"Kita berharap nanti apapun kebijakan yang diambil partai, oleh DPP, tentu kebijakan yang baik untuk semuanya, itu harapan kami di DKI Jakarta dan kami tentu berharap Gerindra di Jakarta apalagi di tingkat nasional bisa lebih baik lagi," harap Riza.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Partai Gerindra tengah fokus mengawal perhitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) dan pemilihan legislatif (Pileg) 2024.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra resmi menugaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani menjadi pimpinan MPR RI.
Baca Selengkapnya
Ahmad Riza Patria mengungkapkan alasan dirinya mundur dari pemilihan wali kota Tangerang Selatan.
Baca Selengkapnya
Partai Gerindra tidak yakin jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan menjadi oposisi pada pemerintah selanjutnya.
Baca Selengkapnya
Belum ada arahan khusus dari DPP Partai Gerindra mengenai Pilkada DKI Jakarta 2024.
Baca Selengkapnya
Menurutnya, bisa saja saat berada di luar pemerintahan PDIP akan memberikan masukan yang bagus untuk penguasa.
Baca Selengkapnya
Gerindra mengkaji opsi mengusung calon baru di Pilwalkot Tangsel.
Baca Selengkapnya
Lodewijk memastikan Gibran belum menjadi kader Golkar.
Baca Selengkapnya
Rudy menegaskan saat ini pihaknya lebih fokus untuk pemenangan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD pada Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP PDIP Puan Maharani berbicara nasib Gibran Rakabuming Raka setelah resmi menjadi Cawapres Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Gerindra tidak mendukung wacana revisi Undang-Undang MD3 soal kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya
Ganjar Pranowo menegaskan komitmennya untuk tidak bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran periode 2024-2029.
Baca Selengkapnya