Follow
Rizal Ramli Sebut Ambang Batas Capres 20% Ciptakan Demokrasi Kriminal
Merdeka.com - Mantan Menko Kemaritiman Rizal Ramli hadir langsung dalam sidang perdana gugatan ambang batas presiden (Presidential Threshold) 20 persen di Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut dia, jika ambang batas itu masih digunakan pada Pemilu selanjutnya, maka akan melanggengkan demokrasi kriminal.
"Demokrasi bukan hanya prosedural, tapi juga berubah menjadi demokrasi kriminal, ranah money politics jadi dominan," kata Rizal saat menyampaikan argumentasi pendahuluan gugatan di Mahkamah Konstitusi secara daring, Senin (21/9).
Rizal meyakini, basis demokrasi kriminal bersumber dari ambang batas 20 persen. Sebab menurut dia, butuh dana besar untuk menjadi kepala negara, bahkan sejak di level kabupaten/kota dan provinsi untuk mendapat dukungan partai demi mencapai ambang batas tersebut, dengan prasyarat imbal balik dana ketika terpilih.
-
Gimana uang bisa mempengaruhi Pemilu? Ia menyebut bahwa calon legislatif (caleg) yang memiliki sumber daya finansial yang cukup seringkali tidak perlu melakukan kampanye secara aktif, karena ancaman uang sudah cukup kuat untuk mempengaruhi hasil pemilihan.
-
Bagaimana Rizal Ramli bisa jadi Menteri? Prestasinya yang bagus di Bulog, membuat presiden Gusdur ketika itu mengangkatnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian pada bulan Agustus 2000 dan segera mencanangkan kebijakan 10 Program Percepatan Pemulihan Ekonomi.
-
Kenapa pemilu presiden penting? Pemilihan umum presiden adalah momen krusial dalam perjalanan sebuah negara, di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menentukan arah dan kepemimpinan masa depan.
-
Kenapa uang mengancam Pemilu 2024? 'Banyak sekali sekarang, paling serius dalam integritas negeri ini adalah uang, ancaman ini akan terjadi, dan akan terjadi pada Pemilu 2024,' jelas Alfitra dalam acara sosialisasi aplikasi Sietik DKPP RI di Hotel Yuan Garden, Senin (18/12).
-
Kenapa politikus maju capres ? Sejumlah kandidat maju sebagai capres dengan tujuan ingin menang. Tapi ada juga yang maju karena alasan ingin membantu memperkuat posisi partainya di parlemen sebagai bagian dari upaya mencetak pemimpin jika terjadi kebuntuan politik.
-
Berapa gaji pokok Presiden saat ini? Hingga tahun 2023, gaji pokok yang diterima Presiden masih berada di jumlah Rp30.240.000 per bulan.
"Pemilihan bupati saja butuh dana Rp 20 M sampai Rp 40 M, gubernur jauh lebih mahal, apalagi presiden. Sehingga calon yang tak punya uang tak fokus kepada rakyat malah ke bandarnya," kritik Rizal.
Karenanya Rizal berpandangan, adanya ambang batas presiden akan menghambat calon kapabel yang memiliki integritas, namun tidak memiliki dana besar untuk mencalonkan diri.
"Hal ini (ambang batas presiden 20%) menghambat munculnya tokoh kapabel yang memiliki integritas untuk masuk kompetisi demokratis, Ini kesempatan bersejarah mengubah Indonesia untuk menciptakan sistem demokrasi dan amanah jadi kita bisa muncul di berbagai level," katanya.
Reporter: Muhammad Radityo
Sumber: Liputan6.com (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut Cak Imin, kompetisi politik sudah semakin pragmatis. Dia ingin pemilihan dikembalikan kepada nilai-nilai dari tujuan berbangsa dan bernegara.
Baca Selengkapnya
Pakar Hukum Tata Refly Harun mengatakan alasan Pilkada, Pileg, hingga Pilpres mahal karena pertemuan calon dengan pemilih membutuhkan biaya.
Baca Selengkapnya
Cak Imin mengungkapkan bahwa dalam Pilkada 2024, biaya politik uang mencapai Rp300 ribu untuk setiap suara. Apakah hal ini mengancam kualitas demokrasi kita?
Baca Selengkapnya
Untuk menjadi calon anggota legislatif (caleg) membutuhkan biaya yang besar.
Baca Selengkapnya
Politik uang cenderung mahal karena dampaknya yang tidak sebanding dengan ekspektasi.
Baca Selengkapnya
Panglima Dozer Rully Rozano menjelaskan duduk perkara pernyataanya 'ratakan Sulsel dengan Rp50 M' yang yang memantik heboh, akhir pekan lalu.
Baca Selengkapnya
Usulan tersebut bakal menjadi bahan dalam merancang paket undang-undang terkait politik melalui instrumen omnibus law.
Baca Selengkapnya
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD berpendapat bahwa Pilkada yang dipilih oleh DPRD akan menghasilkan kecurangan.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi II Fraksi PKB DPR RI Indrajaya mengatakan partainya yang pertama kali mengusulkan pemilihan Gubernur melalui DPRD.
Baca Selengkapnya
Mengenai wacana mengubah sistem pilkada menjadi tidak langsung atau calon dipilih DPRD, politikus PDIP ini menyerahkan kepada partai politik
Baca Selengkapnya
Sementara untuk pemilihan bupati atau wali kota tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat.
Baca Selengkapnya
Pramono mengingatkan bahwa persoalan besaran anggaran sudah diatur dalam Undang-Undang.
Baca Selengkapnya