Rizal Ramli Sebut Kecurangan-kecurangan di Pemilu 2019 Luar Biasa
Merdeka.com - Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli menilai, kecurangan Pemilu 2019 sangat luar biasa. Dia menyebut skala kecurangannya Pilpres 2019 sangat besar dibanding 2014. Maka dari itu, kecurangan sekarang tak bisa dibiarkan.
Dia menyampaikan itu saat diundang dalam acara simposium Badan Pemenangan Nasional (BPN) mengungkapkan fakta-fakta kecurangan pilpres di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (15/4).
"Kali ini skala kecurangannya luar biasa. Sebelum pilpres, pada saat pilpres dan setelah pilpres. Yang paling signifikan adalah daftar pemilih palsu yang jumlahnya 16,5 juta," kata Rizal.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Mengapa pelanggaran pemilu berbahaya? Pelanggaran pemilu mencakup berbagai tindakan yang dapat merusak keabsahan suara dan mengancam prinsip demokrasi.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Siapa saja yang terlibat dalam kecurangan pemilu di Kuala Lumpur? 'Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum telah menyatakan lengkap secara formil dan materiil (P-21) berkas perkara tersangka 7 anggota PPLN,' kata Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana dalam keteranganya, Rabu (6/3).
Dia menyebut, BPN telah melapor kecurangan kepada penyelenggara pemilu melalui Direktur Media BPN Hashim Djojohadikusumo. Namun, protes BPN tak dihiraukan.
"Mereka (KPU RI) tutup telinga, tutup mata, tetap mau ada 16,5 juta pemilih abal-abal. Karena kalau misalnya dimasukkan 10 orang ke 800 ribu TPS, udah 8 juta. Ditambahin 20, jadi 16 juta, pasti menang," ujarnya.
Ahli ekonomi tersebut heran jika Jokowi memenangkan suara saat ini. Pasalnya, prestasi Jokowi terbilang tidak baik dan kondisi perekonomian negara juga melemah.
"Kok bisa sekarang dirancang menang 50-68 persen. Daya beli masyarakat lemah, harga anjlok, umat Islam merasa tidak adil, kok bisa naik? Karena memang dirancang harus menang," ucap Rizal.
Rizal juga menyinggung kesalahan input data yang dilakukan oleh KPU. Menurut dia, kesalahan tersebut malah menguntungkan paslon nomor urut 01.
"Kok bisa salah input? Komputer ada namanya front end. Kalau salah masukkan otomatis ditolak. Ada juga namanya back end. Nah ini yang bisa diubah-ubah. Misal 01 dapat sekian, ditambahkan. Misal 02 dapat sekian, dikurangin," tuturnya.
"Jadi kecurangan paling besar ada di back end komputer. Padahal kalau profesional, mereka izinkan, kita audit forensik," ujar Rizal.
Dia menegaskan, penyelenggara pemilu bisa dipidana bila mengabaikan kecurangan.
"Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 jika ada satu suara yang dihilangkan dengan sengaja, yang bersangkutan bisa kena hukuman penjara 4 tahun dan denda 48 juta. kecurangan ini belasan juta. Dikalikan 4 tahun, berapa tahun coba hukumannya?," kata Rizal Ramli.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Puan mengatakan Pemilu tahun ini penuh kecurangan yang sistematis, terstruktur dan massif.
Baca SelengkapnyaBambang Widjayanto mengatakan keterlibatan pejabat menteri mendukung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKPU) telah resmi menetapkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming menjadi pemenang Pilpres.
Baca SelengkapnyaTim Hukum AMIN, Refly Harun mengaku senang lantaran kecurangan Pemilu 2024 semakin terlihat.
Baca SelengkapnyaAnies menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaMenurut Mahfud, kecurangan pemilu dari tahun 2019 dan 2024, lebih terstruktur, sistematis dan massif
Baca SelengkapnyaKetua Tim Penjadwalan Tim Pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud Aria Bima menyoroti banyaknya kecurangan pada Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaUntuk itu, Tim Ganjar Mahfud tengah mengumpulkan bukti kecurangan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaBenny menjelaskan, perlawanan tersebut agar masyarakat tidak tertipu dengan kecurangan di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaDiketahui, wacana Pilkada serentak 2024 dipercepat terus bergulir. Ada usulan Pilkada dimajukan September dari semula digelar November 2024.
Baca SelengkapnyaTim hukum TPN tengah menelusuri terkait dugaan adanya pelanggaran pada di kontestasi Pemilu 2024 ini dan sedang berlangsung.
Baca SelengkapnyaPerludem masih melakukan pemantauan di lima daerah, termasuk di Jakarta, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara.
Baca Selengkapnya