Romahurmuziy Ditangkap KPK, Apa Efeknya untuk PPP dan Jokowi-Ma'ruf?

Merdeka.com - Hari ini, (15/3) menjadi Jumat kelabu bagi Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy alias Rommy. Rommy tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi di sebuah hotel di Surabaya pukul 09.00 WIB.

Dugaannya, dia terlibat suap pengisian jabatan di kantor wilayah Kementerian Agama di daerah atau pusat. Tertangkapnya Rommy menambah daftar pimpinan partai berlambang Ka'bah terjerat rasuah.

Sebelum Rommy, Suryadharma Ali terlibat korupsi dan dibui. Dia terseret kasus korupsi dana haji. Selain sebagai Ketua Umum PPP, saat itu Suryadharma Ali juga masih menjabat Menteri Agama di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Sidang putusan Suryadharma Ali digelar pada 11 Januari 2016. Dia dihukum vonis berupa 6 tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider 3 bulan kurungan serta membayar uang pengganti Rp1,8 miliar.Namun, SDA mengajukan banding ke PT DKI. Sayang, ditolak malah hukumannya makin berat dari 6 tahun menjadi 10 tahun bui.

Penangkapan Rommy membuat PPP ketar ketir lantaran sebulan lagi tahap pencoblosan Pemilu 2019 berlangsung. Bagaimana nasib PPP di Pemilu usai sang ketum dicokok KPK?

Direktur Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (Unpad) Muradi mengatakan efek dari kasus Rommy akan menjadi beban berat bagi PPP di Pemilu 2019. Elektabilitas PPP terancam jeblok karena kasus Rommy diprediksi mencoreng citra partai.

Lebih parah lagi, menurutnya, PPP terancam tak lolos parlemen. Menilik hasil survei, elektabilitas PPP terbilang pas-pasan. Dari sejumlah lembaga survei, elektabilitas PPP nyaris atau lewat sedikit dari ambang batas parlemen 4 persen.

Semisal, survei terbaru dari lembaga Polmark. Polling elektabilitas partai peserta pemilu, Polmark merilis elektabilitas PPP hanya 4,4 persen. Di bawah PAN 5,9 persen, PKS 4,5 persen.

"Khawatir ke sana (elektabilitas jeblok) makin menegaskan posisi elektoral PPP. PPP bisa terancam enggak lolos parlemen," kata Muradi saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (15/3).

Muradi melanjutkan, efek penangkapan Rommy juga berpotensi merusak konsolidasi pemenangan PPP. Potensi jebloknya PPP, kata dia, juga disebabkan orientasi kepartaian dan narasi program untuk rakyat tak tampak. Tak seperti PKS yang menjual program 'mustahil', SIM seumur hidup hingga pembebasan pajak kendaraan bermotor.

Menurutnya, kondisi PPP makin berat karena pemilihnya berpindah ke kelompok basis partai lain. Contohnya, kelompok NU di PPP kemungkinan beralih ke PKB atau basis Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) bisa merapat ke PKS.

"Apa yang kemudian tawarkan dengan PPP hari ini? Tidak ada. PKS mengusulkan bebas pajak, SIM seumur hidup walaupun konyol tapi kemudian bentuk antisipasi," jelas dia.

Terpisah, Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai PPP akan dibuat sibuk memulihkan nama baik pascapenangkapan Rommy. Sekaligus memicu konflik internal memperebutkan kursi Ketum antar kader PPP.

"Nanti akan berlanjut pada konflik memperebutkan ketua umum di internal PPP," ujar dia.

Efek ke Jokowi-Ma'ruf

Pangi menyebut ditangkapnya Rommy juga akan melemahkan kekuatan Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. Saat ini, alumni ITB ini berstatus sebagai dewan penasihat TKN-Jokowi-Ma'ruf.

"Koalisi Jokowi-Ma'ruf akan kehilangan fokus dan melemah karena kegaduhan internal dan tertangkapnya Ketum PPP," terangnya.

TKN, kata Pangi, juga akan sibuk fokus karena harus bekerja keras untuk menjaga elektabilitas Jokowi-Ma’ruf karena kasus Rommy dengan mengelola emosi publik.

"Harus kita akui bahwa ini akan berimbas pada figur pak Jokowi sendiri, personal brendingnya. Yang kedua itu soal isu sentimen, soal mengelola emosi publik," paparnya.

Pangi menekankan, peranan partai politik dalam pemenangan pasangan Capres-cawapres di Pilpres. Satu saja mesin partai mati maka kemenangan Jokowi-Ma'ruf di Pilpres mustahil dicapai.

"Saya melihat mesin partai di koalisi Jokowi-Ma’ruf masih tanda tanya, masih setengah hati," katanya.

Keyakinan PPP

Majelis Tinggi PPP dan pengurus DPP gerak cepat menyikapi kasus sang ketum. Rencananya, rapat tertutup dan darurat bakal segera digelar. Sembari, menunggu keterangan resmi KPK.

Anggota Majelis Tinggi PPP, Hasrul Azwar berkeyakinan kasus Rommy tak mempengaruhi elektabilitas partai berlambang ka'bah itu. Legislator asal Sumatera Utara itu tak khawatir kasus tersebut bakal menggerus kepercayaan publik pada PPP dalam menghadapi pemilu serentak 2019 kali ini.

"Saya sebagai anggota Majelis Tinggi berharap apa yang terjadi hari ini, tidak berpengaruh pada partai," tegasnya.

Hasrul melihat, saat ini masyarakat sudah dewasa menyikapi fenomena politik seperti sekarang. Menurutnya, pemilih tradisional PPP tak akan terpengaruh melihat peristiwa serupa.

"Apa yang menimpa ketua umum hari ini saya sebagai kader PPP yang lama sudah tujuh periode jadi anggota DPR, saya yakin tidak akan mempengaruhi elektabilitas," tandasnya.