Romahurmuziy: Yang pasti kami ingin cawapres Jokowi sejalan dengan warna PPP
Merdeka.com - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyampaikan rekomendasi soal kriteria calon wakil presiden kepada Joko Widodo. Ketua Umum PPP M Romahurmuziy mengakui kriteria itu disampaikan agar Jokowi menggandeng cawapres yang sejalan dengan partai-partai Islam termasuk PPP.
Dengan dipilihnya cawapres sesuai kriteria-kriteria itu, kata Romi, partai-partai Islam akan memperoleh cocktail effects (efek ekor jas). Di mana, partai yang memiliki calon presiden atau wakil presiden mengusung kader sendiri akan mendapatkan keuntungan suara pendukung calon yang diusung.
"Iya, yang pasti kita menginginkan agar calon yang mendampingi Pak Jokowi besok merupakan calon yang sejalan dan senapas dengan warna PPP dan partai Islam," kata Romi di Hotel UTC, Semarang, Jawa Tengah, Sabtu (14/4).
-
Apa peran partai politik dalam memilih Wapres? Namun peranan Partai Politik, hanya sekadar memberi saran, tidak dominan seperti dalam Pilpres kali ini dalam memutuskan calon.
-
Bagaimana pengaruh Jokowi terhadap Pilgub Jateng? Responden yang puas dengan kinerja presiden Jokowi mendukung Kaesang dengan 33,8 persen. Di posisi kedua Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Luthfi 29,1 persen dan diposisi ketiga Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul 14,8 persen.
-
Kenapa Pilpres 2024 akan ditentukan oleh mesin politik Jokowi dan mesin politik NU? Kerja dua mesin politik non-parpol inilah yang akan berperan besar menentukan siapa pemenang Pilpres 2024.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Bagaimana cara memilih capres dan cawapres? Untuk dapat berpartisipasi dalam pemilu Presiden 2024, setiap warga negara Indonesia harus memenuhi syarat-syarat berikut ini: Genap berumur 17 tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin; Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dibuktikan dengan KTP-el;Berdomisili di luar negeri yang dibuktikan dengan KTP-el, paspor dan atau surat perjalanan laksana paspor;Dalam hal pemilih belum mempunyai KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan d, dapat menggunakan kartu keluarga;Tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
-
Mengapa MK menyetujui syarat capres dan cawapres pernah terpilih? Namun, dalam dalil penambahan, MK menyetujui syarat capres dan cawapres minimal pernah terpilih dalam Pemilu, termasuk kepala.
Romi mengaku tidak ingin berspekulasi kriteria-kriteria cawapres yang dirumuskan oleh para ulama dalam forum Munas itu mengarah kepadanya. PPP, kata Romi, tidak menawarkan nama cawapres kepada Jokowi.
Rekomendasi soal kriteria cawapres itu hanya menjadi rujukan bagi Jokowi agar memilih cawapres ideal menurut para ulama PPP.
"Saya tidak mau berspekulasi mengarah ke mana karena PPP tidak sedang mendorong nama," ujarnya.
Lagipula, menurut Romi, rekomendasi soal kriteria cawapres itu masih harus didiskusikan bersama partai-partai pendukung Jokowi lainnya. Sejauh ini, PPP masih menunggu ajakan dari Jokowi untuk berembuk dengan partai-partai pendukung membahas nama cawapres.
Romi melanjutkan, koalisi partai-partai pendukung Jokowi telah sepakat untuk bertemu membahas cawapres usai Pilkada 2018.
"Itu kan br kriteria yg diajukan alim ulama PPP. KITA masih harus bicara dengan partai lain. Dan seperti yang disampaikan pak Jokowi, setiap saat setiap waktu saya juga berdiskusi dengan beliau," ungkapnya.
Diketahui, Romi membacakan rekomendasi soal kriteria cawapres dari para ulama. Rekomendasi soal kriteria cawapres itu dibagi menjadi 5 poin dan dibacakan di hadapan Jokowi yang hadir dalam acara Hari Lahir PPP ke 45.
Pria yang akrab disapa Romi mengatakan kriteria pertama yaitu Jokowi disarankan memilih cawapres yang terpenuhi syarat menurut Islam. Kriteria kedua, cawapres Jokowi harus orang yang berintegritas dan memiliki kompetensi.
Kriteria lainnya adalah Jokowi disarankan menggandeng sosok cawapres dari kalangan santri, berilmu santun. Kemudian, cawapres Jokowi harus peduli dengan rakyat.
Kriteria terakhir, lanjut Romi, adalah Jokowi disarankan menggaet cawapres dari berasal dari generasi muda. "Muda dan milenial agar mampu menyesuaikan dengan perkembangan generasi," tambah Romi. (mdk/rzk)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKubu Prabowo-Gibran menilai upaya Presiden Jokowi mempertemukan antar kubu menjadi lawan politik tersebut merupakan baik.
Baca SelengkapnyaKehadiran Jokowi diyakini menjadi magnet tersendiri dan nantinya bisa mendongkrak suara palson nomor urut dua itu.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, pengaruh Jokowi masih dinilai kuat sehingga diprediksi mampu menarik ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan atau undecided voters pada Pilkada
Baca SelengkapnyaPasangan Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen diusung dengan kekuatan besar sebab ada sembilan partai politik (parpol) dan lima partai nonparlemen.
Baca SelengkapnyaPPP bisa mengubah AD/ART terkait caketum di luar kader.
Baca SelengkapnyaHasto pun mengaku, jika Megawati Soekarnoputri tengah melakukan kontemplasi serta pengkajian.
Baca SelengkapnyaCak Imin pun optimistis Ridwan Kamil dan Ahmad Luthfi akan menang, usai Jokowi menyatakan dukungan dan turun kampanye.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai nama Ridwan Kamil hanya kebetulan muncul. Namun belum ada keputusan terkait sosok cawapres pendamping Ganjar.
Baca SelengkapnyaTerkait dukungan untuk Ahmad Luthfi dan Taj Yasin Maimoen, ia enggan menjelaskan lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaPara Bacapres-Bacawapres mesti mempunyai visi, misi dan program yang sama dengan Parpol. pengusung.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca Selengkapnya