Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Romi: Pemberhentian sementara SDA berlaku sampai Muktamar

Romi: Pemberhentian sementara SDA berlaku sampai Muktamar Rapimnas PPP. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Hasil Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar Sabtu (19/4) malam, memutuskan Ketua Umum Suryadharma Ali diberi sanksi pemberhentian sementara. Sebagai penggantinya, Waketum Emron Pangkapi ditunjuk sebagai pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum.

Saat ditanya sampai kapan status pemberhentian sementara SDA tersebut, Sekjen PPP Romahurmuziy dengan santai  mengatakan, semua akan ditentukan lewat Muktamar setelah Mukernas pada 23 April mendatang. Versi SDA, Romahurmuziy sudah dipecat sebagai sekjen.

"Sampai Muktamar dipercepat. Nanti setelah Mukernas. Sebelum Pilpres," kata Romi saat ditemui di Restoran Warung Daun, Jalan Cikini Raya, nomor 26, Jakarta Pusat, Minggu (20/4). Romi menambahkan, hasil Rapimnas saat ini jadi acuan partainya.

Sebelumnya pengurus PPP menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I. Rapat yang dipimpin Romahurmuziy bersama Emron Pangkapi bersepakat memberhentikan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali dari jabatannya untuk sementara waktu hingga muktamar yang dipercepat digelar. Rapimnas juga menetapkan Emron Pangkapi sebagai pelaksana tugas (Plt) ketua umum PPP.

Berikut hasil lengkap Keputusan Rapimnas I DPP PPP seperti yang dibacakan Romahurmuziy, Minggu (20/4) dini hari:

1. Mengukuhkan hasil rapat pengurus harian DPP PPP yang dilaksanakan pada Jumat 19 April 2014.

2. Rapimnas I PPP yang diadakan pada tanggal 19-20 April 2014 bertemakan 'Merangkai Islah Menuju Berkah' dimaksudkan untuk merekonsiliasi semua perbedaan pendapat dan menjalankan amanat Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair dalam rangka islah (perdamaian). Setelah upaya yang sungguh-sungguh untuk membangun komunikasi, Ketua Umum H Suryadharma Ali tetap tidak bersedia menghadiri forum Rapimnas I PPP. Atas dasar tersebut, Rapimnas I PPP dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi (AD/ART), mengoreksi sanksi yang diputuskan rapat pengurus harian DPP PPP pada tanggal 18 April 2014 dari semula 'peringatan pertama' menjadi PEMBERHENTIAN SEMENTARA kepada H Suryadharma Ali dari jabatannya selaku ketua umum DPP PPP.

3. Rapimnas I PPP menetapkan saudara H Emron Pangkapi selaku Wakil Ketua Umum DPP PPP untuk mengisi lowongan jabatan Ketua Umum DPP PPP sesuai dengan pasal 12 ayat 1 Anggaran Rumah Tangga PPP sampai dengan pelaksanaan muktamar yang dipercepat.

4. Rapimnas I PPP memberikan mandat kepada Pelaksana Tugas Ketua Umum DPP PPP sebagaimana dimaksud pada butir 3 di atas untuk menyelenggarakan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III pada Hari Rabu, tanggal 23 April 2014.

5. Rapimnas I PPP mengamanatkan kepada Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III untuk menetapkan jadwal, waktu dan tempat pelaksanaan Muktamar yang dipercepat.

Jakarta, 20 April 2014 pukul 01.30 WIB.

Tanda Tangan Pimpinan Rapat

Ketua Lukman Hakim Saifudin dan Sekretaris HM Romahurmuziy (mdk/ren)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Gagal Lolos ke Parlemen, PPP Bakal Gelar Muktamar Lebih Awal
Gagal Lolos ke Parlemen, PPP Bakal Gelar Muktamar Lebih Awal

PPP bakal menjadwalkan muktamar lebih awal dari Waktu yang ditentukan

Baca Selengkapnya
PKB Putuskan Gelar Muktamar VI Akhir Tahun 2024, Bakal Ada Pemilihan Ketum?
PKB Putuskan Gelar Muktamar VI Akhir Tahun 2024, Bakal Ada Pemilihan Ketum?

Keputusan ini dalam rangka menjalankan amanat AD/ART partai.

Baca Selengkapnya
Wasekjen soal Surat Dewan Majelis PPP Dorong Muktamar: Cuma Salah Paham, Tak Ada Desakan Mardiono Mundur
Wasekjen soal Surat Dewan Majelis PPP Dorong Muktamar: Cuma Salah Paham, Tak Ada Desakan Mardiono Mundur

PPP memastikan surat dari Majelis Pertimbangan juga menyebutkan tak ada permintaan agar Mardiono mundur dari jabatan Plt Ketum.

Baca Selengkapnya
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta
Mantan Sekjen PKB Buka-Bukaan Persiapan Muktamar Tandingan di Jakarta

Mantan Sekjen PKB Lukman Edy mengungkapkan persiapan tim perencana muktamar PKB di Jakarta.

Baca Selengkapnya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya
DPR Tunda Rapat Evaluasi Pemilu Sampai Mei 2024, Ini Alasannya

Berhubung KPU tidak hadir di rapat hari ini, Komisi II DPR memutuskan untuk menunda rapat.

Baca Selengkapnya
PPP Gagal ke Senayan, Dewan Majelis Desak Muktamar Digelar 2024
PPP Gagal ke Senayan, Dewan Majelis Desak Muktamar Digelar 2024

Dewan Majelis Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyurati Dewan Pengurus Pusat (DPP) mendesak muktamar digelar tahun ini untuk mengevaluasi hasil Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur
Alasan DPR Sahkan Revisi PKPU Pilkada Sesuai Putusan MK di Hari Libur

Rapat tersebut sedianya digelar pada Senin, 26 Agustus 2024, namun dimajukan ke Minggu (25/8).

Baca Selengkapnya
Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini
Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Hakim MK Gelar Rapat Permusyawaratan Sengketa Pilpres 2024 Hari Ini

Baca Selengkapnya
Ketua DPR: Seluruh Pekerjaan AKD 2019-2024 Dipastikan Selesai Sebelum Paripurna Terakhir
Ketua DPR: Seluruh Pekerjaan AKD 2019-2024 Dipastikan Selesai Sebelum Paripurna Terakhir

Puan mengatakan, sebelum pergantian periode DPR pada 1 Oktober mendatang, DPR berupaya menyelesaikan pekerjaan yang dapat dirampungkan pada periode sekarang.

Baca Selengkapnya
Tentukan Arah Politik, PPP Bakal Gelar Rapimnas dan Bertemu Prabowo
Tentukan Arah Politik, PPP Bakal Gelar Rapimnas dan Bertemu Prabowo

Mardiono mengaku, saat ini PPP fokus menghadapi gugatan di MK.

Baca Selengkapnya
Ini Hasil Mukernas PKB 2024
Ini Hasil Mukernas PKB 2024

PKB pun menginginkan pemerintah mengalokasikan dana abadi untuk partai politik.

Baca Selengkapnya