Romi soal isu perebutan kantor PPP: Itu sesuatu yang dibuat-buat
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muktamar Pondok Gede, Romahurmuziy menegaskan sama sekali tidak merencanakan merebut secara paksa kantor DPP PPP yang berada di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat. Hal tersebut dia sampaikan usai membuka Mukernas II Partai PPP di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Rabu (19/7) malam.
"Itu sesuatu yang dibuat-buat, karena peristiwanya pun saya tidak tahu kapan terjadinya jam berapa. Mungkin hanya karena untuk mengacaukan situasi menuju Mukernas yang sudah rekonsiliasi ini, maka kemudian dibuat oleh pihak-pihak tertentu isu yang direkayasa sendiri," kata Romi kepada wartawan di lokasi.
Romi justru mengaku kubunya telah meminta bantuan pihak kepolisian untuk mengamankan kantor DPP PPP yang selama ini dikuasai kubu Djan Faridz.
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
-
Siapa yang memimpin Sidang PPKI? Sidang bersejarah itu dipimpin oleh Soekarno.
-
Apa yang diputuskan PKB soal Pilkada Jakarta? Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah mengusung Anies Rasyid Baswedan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) Jakarta.
-
Kenapa Kemenkum HAM tidak menahan SK kepengurusan PKB? Dia mengatakan prinsipnya Kemenkum HAM tidak mungkin menahan jika ada permohonan dari partai politik.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Siapa pendiri PPPI? Beberapa nama besar yang pada saat itu masih menjadi mahasiswa di balik berdirinya PPPI ada Raden Tumenggung, Soegondo Djojopoespito, Abdullah Sigit, Suwiryo, Suryono, Susalit, Goenarso, dan lain sebagainya.
"Saya mengatakan bahwa kantor PPP di Jalan Diponegoro telah diamankan oleh kepolisian dan Insya Allah akan diserahkan kepada yang berhak tepat pada waktunya nanti," lanjut Romi.
Ketika ditanya awak media kapan peralihan kedudukan kantor DPP tersebut, Romi tidak menjawab banyak. Dia berdalih belum tahu kapan waktu yang tepat pengalihan kedudukan kantor tersebut.
"Belum tahu," ucapnya.
"Tidak ada perebutan, semuanya persuasif lewat surat. Selama ini kita melakukan upaya persuasif, kita ingin berkonsentrasi, hanya musyawarah saja selama Mukernas sampai dengan hari Sabtu nanti, tidak memikirkan hal itu," lanjutnya.
Romi juga menegaskan, seiring keputusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa PPP Muktamar Pondok Gede dianggap sah. Serta merta kepemilikan dan kedudukan kantor DPP jatuh kepada pihak yang menang.
"Dengan serta merta, itu menjadi hak yang diberikan pemenang yang diberikan oleh MA yaitu kepengurusan hasil muktamar di Pondok Gede yang bermuktamar bersama-sama secara sah ialah di Jakarta, kasus ini sudah incraht," pungkasnya. (mdk/dan)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Beberapa kali Mahfud juga telah menemui Mardiono. Pertemuan tersebut merupakan komunikasi politik antara PPP dengan Mahfud.
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan alasan tak mengundang, lantaran Presiden Jokowi tampak sibuk dan menyibukkan diri.
Baca SelengkapnyaMenurut Rommy, penggelembungan suara PSI banyak terungkap, bukan di tingkat TPS, tapi diduga mulai di pleno tingkat kecamatan.
Baca SelengkapnyaPartai Golkar menggelar halal bi halal di Kantor DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli, Jakarta Barat, Senin (15/4) malam.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaDPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).
Baca SelengkapnyaMardiono menegaskan jika ada kader tidak mentaati aturan, maka dianggap mengingkari.
Baca SelengkapnyaCak Imin berharap Muktamar PKB ilegal perlu dibubarkan karena kepengurusan yang sah adalah yang diketuai olehnya.
Baca SelengkapnyaHasil Rakernas ke-V PDIP akan memutuskan sikap oposisi atau mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran
Baca SelengkapnyaBeredar unggahan terbongkarnya kecurangan PDIP demi menang Pilpres 2024
Baca SelengkapnyaSaid Abdullah membantah pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri dilatari oleh faktor kursi menteri yang diincar PDIP.
Baca Selengkapnya