Romi tak masalah Golkar dikasih menteri, asal tak ambil jatah PPP
Merdeka.com - Partai Golkar memutuskan keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi bentukan pada masa Pemilihan Presiden 2014. Secara resmi partai tersebut itu akan mendukung penuh pemerintah Joko Widodo. Dengan keputusan itu, isu jatah kursi menteri dari partai berlambang beringin pun menguat.
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy menyambut baik dukungan Golkar terhadap pemerintah, artinya hal itu akan menambah keyakinan pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, untuk urusan jatah menteri Romy menyerahkan kepada presiden lantaran merupakan hak prerogatif.
"PPP kan cuma satu (menteri di kabinet kerja), masa mau dikurangi lagi. Posisi yang pernah disampaikan oleh presiden yang tidak mau ada parpol yang dominan di kabinet itu hanya menyisakan 1 kursi saja. Karena dari 34 kursi kementerian dan lembaga yang ada di kabinet sudah 16 dari parpol," ujar Romi kepada wartawan di XXI Ballroom Djakarta Theatre, Jumat (20/5).
-
Kenapa Jokowi reshuffle kabinetnya? Presiden Joko Widodo kembali melakukan reshuffle kabinet menteri dan wakil menteri hari ini Senin (17/7).
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Siapa yang dipecat dari partai politik? Sayangnya, pada tahun 2018, ia dipecat dari partai tersebut karena dituduh melakukan kecurangan suara pada pemilu sebelumnya.
-
Kenapa Golkar tidak khawatir jatah menteri mereka berkurang? Terlebih, kata Doli, antara Prabowo dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto intens berkomunikasi. Sehingga, keduanya sudah saling memahami.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Apa itu PPPK? PPPK adalah singkatan dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dengan kata lain, seorang warga negara Indonesia yang memenuhi syarat bisa diangkat menjadi pegawai pemerintah berdasarkan perjanjian kerja dalam jangka waktu tertentu.
Sekali lagi, Romi menegaskan bahwa urusan reshuffle merupakan hak presiden. Kalaupun mendapatkan jatah menteri, Romi melihat hal itu sebagai konsekuensi dukungan Golkar kepada pemerintah.
"Jadi kalau ada jatah kursi atau apapun sebagai konsekuensi Golkar mendukung pemerintahan itu hal yang biasa dan itu hak prerogatif presiden," jelas dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran sudah cukup.
Baca SelengkapnyaDave menyebut, penambahan kementerian berasal dari pecahan kementerian yang sudah ada saat ini.
Baca SelengkapnyaPihaknya juga mengaku bahwa soal menteri, PKB tidak perlu berharap dapat berapa menteri
Baca SelengkapnyaKhofifah mengaku sudah dua kali bertemu dengan Ketua DPP PDIP Said Abdullah.
Baca SelengkapnyaGolkar tidak membantah bakal mendapat jatah lima menteri di kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"Hormatilah kita masih jadi menteri sampai Oktober 2024. Kan pemerintahan ini kan baru habisnya nanti 7 bulan lagi," kata Budi
Baca SelengkapnyaGolkar Sepakat Jumlah Menteri Tak Diatur dalam UU Kementerian: Supaya Presiden Leluasa Susun Kabinet
Baca SelengkapnyaWaketum Golkar menjelaskan awal mula pembahasan lima kursi menteri dari pertemuan dengan kader.
Baca SelengkapnyaRespons Jokowi soal Rencana Prabowo Tambah Jumlah Kementerian Jadi 40
Baca SelengkapnyaRomahurmuziy menganggap Koalisi Indonesia Bersatu sudah bubar
Baca SelengkapnyaBahlil juga mengaku tidak menentukan target tertentu soal jatah kursi menteri untuk kader Partai Golkar di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah pernah menjanjikan kursi Menteri Pertahanan kepada Cak Imin.
Baca Selengkapnya