Romy Jawab Polemik Kembali ke PPP: Hak Politik Saya Tak Dicabut
Merdeka.com - Berbagai pihak mengkritik keras Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kembali memberikan kesempatan kepada Muhammad Romahurmuziy sebagai pengurus di partai berlambang Ka'bah tersebut. Romy panggilan sapaannya, mendapat posisi sebagai ketua majelis pertimbangan DPP PPP.
Menanggapi hal itu, Romy menegaskan, tidak ada aturan di PPP dan yang menghalangi dirinya untuk kembali berkiprah di dunia politik dan hak berpolitik ya pun tak dicabut.
"Sekarang kita kembalikan pada asas legalitas, karena saya sangat menjunjung tinggi hukum sebagai orang yang pernah mengalami persoalan hukum maka saya saat diminta kembali ke oleh DPP PPP menjadi ketua majelis pertimbangan," kata Romy, saat ditemui di Kantor DPP PPP, Jakarta, Kamis (5/1).
-
Apa yang di dukung PPP? PPP resmi memberikan dukungan kepada pasangan Khofifah-Emil untuk maju kembali sebagai cagub-cawagub di Pilkada Jawa Timur 2024.
-
Siapa yang dilarang MK terlibat dalam sengketa Pilpres? Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menegaskan, sidang perdana sengketa pilpres 2024 yang akan digelar perdana esom hari hanya dihadiri depalan hakim MK tanpa Anwar Usman.
-
Siapa yang menyatakan Demokrat tidak akan rujuk? Ketua BPOPKK DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengatakan tidak mungkin partainya memutuskan untuk rujuk kembali dengan Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai capres-cawapres di Pilpres 2024.
-
Siapa yang bisa menjadi PPPK? PPPK adalah ASN yang diangkat dengan perjanjian kerja berdasarkan waktu. Menjadi pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) masih menjadi harapan bagi sebagian masyarakat Indonesia.
-
Siapa yang bisa jadi PPPK di Sumut? PPPK adalah kategori pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dengan kontrak kerja, bukan melalui jalur rekrutmen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
-
Apa sikap Muhammadiyah terkait pilpres? Sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah menyampaikan sikap politik terkait Pilpres 2024 besok.
"Saya melakukan verifikasi apakah ada aturan menghalangi saya dan dari seluruh pandangan masyarakat maupun rekan-rekan dan dari seluruh pandangan masyarakat maupun rekan-rekan yang dari DPP partai meminta mereka menyampaikan pertama karena tidak ada pencabutan hak politik sama sekali dan itu artinya tidak ada satu pun hak politik yang dilarang untuk saya menduduki itu," sambungnya.
Tak hanya itu, konsep pertobatan yang disampaikan oleh Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menjadi salah satu kesempatan dirinya untuk kembali menjadi pengurus di DPP PPP.
"Semua agama itu mengenal konsep pertobatan, jadi kalau kita kemudian menyoal orang yang pernah memiliki persoalan hukum untuk berkiprah kembali, sama dengan menyoal seorang dokter yang mengalami malpraktik tetapi tidak dicabut haknya, tapi dia tidak boleh berpraktek lagi. Sama halnya dengan menyoal seorang penyanyi yang tersandung persoalan hukum lalu dia tidak boleh bernyanyi kembali, jadi mari kita sama-sama mengedapankan azas legalitas," tegasnya.
Selain itu, Romy mengakui, dirinya mendapatkan dukungan luar biasa dari akar rumput agar bisa kembali ke PPP.
"Kita mengelola negara ini jangan didasarkan atas emosionalitas bahwa anda tidak setuju boleh tapi di balik itu juga ada yang setuju karena rekan-rekan bisa melihat dari instagram maupun facebook saya yang memang dukungan dari kader di bawah juga tidak pernah saya sangka sebesar itu dan ini yang mungkin ditangkap DPP PPP sehingga meminta bergabung," imbuh Romy.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
DPP PDIP mengapresiasi hasil kerja kerasnya selama di daerah pemilihan (dapil).
Baca SelengkapnyaRomy menegaskan, dalam pertukaran posisi antara dirinya dengan Arteria Dahlan tak ada intervensi
Baca SelengkapnyaRomy menyebut, kemungkinan judicial review di Mahkamah Agung atas kedudukan hukum Nota Dinas tersebut.
Baca SelengkapnyaBukan hanya presiden, para menteri kabinet Jokowi juga bisa kampanye dan mendukung paslon.
Baca SelengkapnyaBegitu juga dengan menteri disebut Jokowi boleh berkampanye
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, dirinya adalah pejabat publik sekaligus pejabat politik.
Baca SelengkapnyaMeutya menjelaskan pernyataan Jokowi terkait kampanye dan keberpihakan di Pemilu, hanya dalam konteks menjelaskan aturan.
Baca SelengkapnyaRudy juga memastikan jika PDIP tidak akan berubah haluan menjadi oposisi.
Baca Selengkapnya