Roy Suryo: Jangan Kasih Kursi Menkominfo Kepada Partai Politik
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merampungkan komposisi kabinet periode 2019-2024. Jokowi mengaku segera mengumumkan susunan kabinet di waktu yang tepat.
Anggota Komisi I DPR, Roy Suryo memberikan catatan untuk pos Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sektor ini penting harus terbebas dari kepentingan politik. Sehingga Roy ingin, Menkominfo bukan dari partai politik.
"Mengingat sektor komunikasi dan Informatika itu sangat strategis dan agar tidak ada kepentingan bisnis di baliknya, maka (sesuai dengan kata Pak JokoWi kemarin) Kominfo harus masuk yang 55 persen dari profesional, jangan sekali-sekali dari partai," kata Roy kepada wartawan, Minggu (18/8).
-
Kenapa Roy Suryo dilaporkan? 'Terkait dugaan berita bohong/hoaks, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin yang mana katanya, Roy Suryo menyatakan bahwa adanya kecurangan,' kata Kabidkum Pilar 08, Hanfi Fajri kepada wartawan, Selasa (2/1).
-
Bagaimana Roy Suryo menanggapi laporan tersebut? 'Ya, saya sudah mendengar kabar tersebut dan saat ini tim hukum saya (dari IDCC & Associates) sedang mengkaji laporan tersebut,' kata Roy saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).Karena masih mengkaji delik unsur pidana yang dilaporkan, Roy pun belum bisa memberikan tanggapan lebih lanjut. Ia meminta waktu agar nanti bisa memberikan sikap atas laporan tersebut.
-
Siapa yang melaporkan Roy Suryo? Sebelumnya, Pilar 08 yang merupakan salah satu organisasi relawan pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka melaporkan Roy Suryo dengan nomor LP/B/3/I/2023/SPKT/Bareskrim Polri, 2 Januari 2024.
-
Apa yang dituduhkan kepada Roy Suryo? 'Terkait dugaan berita bohong/hoaks, ujaran kebencian yang diduga dilakukan oleh Roy Suryo terkait pasca debat cawapres kedua kemarin yang mana katanya, Roy Suryo menyatakan bahwa adanya kecurangan,' kata Kabidkum Pilar 08, Hanfi Fajri kepada wartawan, Selasa (2/1).
-
Apa yang disampaikan Menlu Retno kepada Komisi I DPR RI? 'Kita masih akan berjumpa lagi Insyallah pada satu kali lagi yang saya dengar, tapi pertemuan hari ini merupakan salah satu pertemuan terakhir kita. Untuk itu, betul-betul dari lubuk hati yang paling dalam saya mengucapkan terima kasih banyak,' kata Retno.
-
Siapa anggota KORPRI? Korps Pegawai Republik Indonesia atau Korpri adalah wadah untuk menghimpun seluruh pegawai Republik Indonesia demi meningkatkan perjuangan, pengabdian, dan kesetiaan pada cita-cita perjuangan bangsa.
Roy khawatir, Menkominfo dari partai politik tidak bisa lepas dari kepentingan parpol yang dinaunginya nanti. Sebab, Kominfo menguasai frekuensi publik.
"Akan sangat punya kepentingan dan tidak akan fair nantinya, apalagi Kominfo selaku regulator dari frekuensi milik ranah publik yang harus dijaga netralitasnya," tambah Roy yang juga pakar telematika ini.
Roy memuji sosok Rudiantara yang saat ini memimpin Kementerian Kominfo. Namun, dia menilai, apabila Jokowi memutuskan untuk diganti, maka paling tidak, Menkominfo harus memiliki pemahaman yang baik tentang komunikasi dan informatika.
"Setidaknya paham soal-soal policy dan basic komunikasi & informatika," tambah mantan Menpora era SBY itu.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Surya Paloh meyakini, jabatan atau pun kursi menteri bukanlah segalanya
Baca SelengkapnyaProgram Indonesia Makin Cakap Digital bertujuan untuk memberikan literasi tentang teknologi digital kepada 50 juta masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.
Baca SelengkapnyaRoy Suryo sebelumnya mengancam bakal melaporkan Ketua KPU Hasyim Asy'ari ke polisi usai menyebutnya tukang fitnah.
Baca SelengkapnyaAHY menegaskan, Partai Demokrat akan mengambil peran di eksekutif hingga legislatif.
Baca SelengkapnyaSurya Paloh memahami penyusunan komposisi kebijakan menjadi hak prerogratif Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya"TNI jangan terpengaruh dengan iming-iming partai politik untuk ikut terlibat atau mendukung," pesan Yudo.
Baca SelengkapnyaKPU menjadi benteng terakhir demokrasi diminta tak goyah dalam menjaga independensi dari intervensi kekuasaan.
Baca SelengkapnyaAgus menuturkan, dalam undang-undang TNI nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis.
Baca Selengkapnya"Polri harus tetap netral, jangan terbawa drama politik,"
Baca SelengkapnyaKegiatan apel gabungan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban.
Baca SelengkapnyaPanja ini akan mengawasi posisi TNI pada pesta demokrasi tahun depan.
Baca SelengkapnyaMabes Polri diingatkan kembali soal netralitas saat Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya