Roy Suryo tak setuju rumah dinas anggota DPR diganti uang
Merdeka.com - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Demokrat, Roy Suryo tak setuju dengan wacana penghapusan rumah dinas bagi anggota dewan. Rumah dinas dihapus, DPR mengusulkan diganti dengan uang tunjangan.
Roy lebih setuju dengan pendapat Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Mendagri heran dengan permintaan DPR tersebut.
"Saya termasuk Anggota DPR yang setuju dengan pernyataan Mendagri, artinya tidak setuju jika Pemerintah mengganti Rumah Dinas Anggota DPR dengan uang (sewa) kembali, karena bagaimanapun juga pemerintah sudah secara baik merenovasi Kompleks Rumah Dinas tersebut (di Tahun 2009 lalu)," kata Anggota Komisi I dari Fraksi Demokrat Roy Suryo dalam pesan singkat, Kamis (26/4).
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Siapa yang pernah jadi anggota DPR RI? Sosok Romo Wisnoe yang begitu berpengaruh di tengah kelompok penghayat, menjadi magnet bagi partai politik saat itu. Sejumlah partai berebut menariknya menjadi anggota partai. Dan di era 1980-an, dia lolos menjadi legisltatif sebagai anggota DPR RI dari Fraksi Golkar.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa yang gagal jadi anggota DPR? Thariq Halilintar mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dari PDIP Daerah Pemilihan Jawa Barat VI. Seperti halnya dengan Anang, jumlah suara yang diperoleh Thariq juga sangat minim. Akibatnya, ia dipastikan tidak berhasil.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan mengganti fasilitas rumah dinas dengan uang kompensasi atau tunjangan.
Menurut Bambang, wacana ini digulirkan karena melihat biaya perawatan rumah dinas yang semakin tinggi. Ditambah banyak rumah dinas anggota DPR yang tidak dihuni.
Roy menjelaskan, justru seharusnya Setjen DPR 'menertibkan' penggunaan rumah Dinas tersebut yang tidak sesuai fungsinya. Misalnya justru ditempati oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti staf atau keluarga anggota dewan.
Roy juga mengaku sebagai anggota DPR menempati rumah dinas yang sudah disediakan oleh pemerintah tersebut.
Menurut Roy, tidak seharusnya pemerintah mengeluarkan biaya lagi, padahal sudah ada rumah dinas.
Saat ini ada dua kompleks perumahan anggota DPR, yakni di Kalibata, Jakarta Selatan, dan di Pos Pengumben, Ulujami, Jakarta Barat. Roy yang asal Yogyakarta menempati rumah dinas di Pos Pengumben.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan yang mulai berlaku sejak mereka dilantik sebagai anggota dewan terpilih pada 1 Oktober lalu.
Baca SelengkapnyaTernyata tidak semua rumah dinas DPR bisa disebut tidak layak huni, sebab kondisinya masih terbilang kokoh.
Baca SelengkapnyaSemua anggota DPR RI memiliki hak dan kewajiban yang sama sesuai Undang-Undang.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR periode ini tak dapat RJA lantaran kondisi rumah sudah tua, dan biaya perawatan sudah tak seimbang dengan anggaran
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI 2024–2029 tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapatkan tunjangan perumahan.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR Indra Iskandar mengatakan sebagian besar rumah dinas anggota dewan kini sudah tak layak huni. Baik yang di daerah Kalibata maupun Ulujami.
Baca SelengkapnyaPemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.
Baca SelengkapnyaTunjangan itu akan masuk dalam komponen gaji tiap bulan semua anggota.
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca SelengkapnyaIndra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaSekjen DPR mengakui 45 persen rumah dari sekitar 596 rumah yang ada di Kompleks Rumah Jabatan Anggota (RJA) DPR RI masih dalam kategori layak untuk dihuni.
Baca SelengkapnyaRumah-rumah di perumahan itu hanya terlihat sedikit kusam.
Baca Selengkapnya