Ruhut bela Jokowi soal KIP dan KIS: Ini jelmaan pemerintah SBY
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah meluncurkan tiga kartu 'sakti' yang jadi program andalannya, di antaranya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Sejumlah kalangan mengkritisi dan mempertanyakan dasar legalitas kedua program tersebut.
Politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, ramainya persoalan mengenai dasar hukum akan kedua program tersebut kemungkinan karena statement Puan Maharani. Namun, kata Ruhut, program KIS dan KIP merupakan kebijakan yang membela kepentingan rakyat kecil.
"Apa yang menjadi perdebatan, saya meminta begini kan pemerintah sudah berjalan. Mungkin karena statement dari Ibu Puan Maharani menjadi ramai, karena menyebut dasar hukum yang dikatakan," kata Ruhut kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (7/11).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Bagaimana Jokowi menyampaikan pesan dalam kata-kata lucu nya? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Apa yang dikatakan Hasto soal Jokowi? Lebih lanjut Hasto menyatakan, Jokowi ingin mempertahankan kekuatan politik dengan menguasai parpol. Tidak hanya PDIP namun juga Partai Golkar pimpinan Airlangga Hartarto, salah satu pembantunya di Kabinet Indonesia Maju.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Apa yang Jokowi ajak untuk ditanggulangi? 'Selain itu kejahatan maritim juga harus kita tanggulangi seperti perompakan, penyelundupan manusia, narkotika, dan juga ilegal unregulated unreported IUU Fishing,'
Ruhut berujar, jika Presiden Jokowi adalah sosok orang yang kooperatif. Maka dari itu, ia menambahkan, tidak mungkin jika seorang Jokowi akan melakukan kebijakan yang melanggar perundang-undangan.
"Kita tahu Pak Jokowi sangat kooperatif. Kita enggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisasi," tegasnya.
Ruhut mengklaim, bila program KIS dan KIP ala Presiden Jokowi merupakan bentuk kelanjutan program mantan Presiden SBY.
"Kartu ini penjelmaan dari (pemerintahan) Pak SBY yang dulu, bagi kami enggak ada masalah. Apa arti sebuah nama, tapi program rakyat itu masih diharapkan kartu itu kelanjutan program Pak SBY," tandasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Luhut mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi adalah sosok yang sangat mendengarkan pendapat seluruh pihak.
Baca SelengkapnyaJK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai, pernyataan Jokowi jelas urusan pemilu merupakan kewenangan ketua umum.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai sikap dari mantan Wali Kota Solo tersebut sudah diketahui masyarakat sehingga tidak ada lagi keistimewaan.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan, presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi tidak termasuk dalam daftar orang-orang yang dilarang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaTPN Ganjar-Mahfud merespons pernyataan Presiden Jokowi yang menyebutkan presiden dan menteri diperbolehkan memihak dan ikut melakukan kampanye saat pemilu.
Baca SelengkapnyaMenko Marves Luhut Binsar Pandjaitan merespons ramai tudingan Presiden Jokowi soal menyodorkan nama Kaesang Pangarep untuk maju di Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaJokowi pun mengajak semua pihak untuk bersatu dan bekerja membangun Indonesia.
Baca SelengkapnyaIstana meluruskan ucapan Presiden Jokowi soal presiden boleh kampanye dan memihak.
Baca Selengkapnya