Ruhut dukung Tjahjo ungkap menteri yang jelekkan Presiden Jokowi

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR RI yang juga koordinator juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, mengatakan tindakan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang memberikan informasi terkait adanya menteri yang "mengecilkan" presiden, sudah benar.

"Saya rasa sebagai Menteri Dalam Negeri yang merupakan pembina politik, tindakan Pak Tjahjo sudah benar," ujar Ruhut di sela-sela rapat pimpinan nasional Partai Demokrat di Jakarta Convention Center, Jakarta, Sabtu (4/7).

Ruhut pun menyesalkan menteri yang diduga menjelekkan presiden. "Seharusnya mereka bersyukur sudah dipilih oleh presiden sebagai menteri dan semestinya bekerja dengan baik," katanya.

Bahkan, dia mencontohkan, Partai Demokrat yang berada di luar pemerintahan selalu menghormati Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan sebagai partai berkuasa.

"Kita harus menghormati Presiden Joko Widodo dan PDI Perjuangan," tutur Ruhut.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkap adanya sinyalemen dalam tubuh Kabinet Kerja tidak kompak, khususnya di antara para menteri.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu radja (Presiden)," kata Tjahjo.

Acara pelantikan pimpinan Partai Demokrat selesai pada 11.58 WIB dan dilanjutkan dengan rapat pimpinan nasional yang dimulai pada pukul 13.00 WIB dan berakhir menjelang berbuka puasa.

Beberapa nama yang dilantik adalah Amir Syamsuddin sebagai Ketua Dewan Kehormatan, EE Mangindaan sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi, Hinca Pandjaitan sebagai Sekretaris Jenderal serta Edhie Baskoro Yudhoyono sebagai Ketua Komisi Pemenangan Pemilu.

Rapimnas sendiri diadakan selama dua hari, pada 4-5 Juli 2015. Agenda pada hari Sabtu (4/7), rapimnas akan membahas persiapan pilkada serentak yang akan diadakan pada awal Desember 2015 dan tentang pembangunan partai.

Selanjutnya pada Minggu (5/7), rapimnas membahas siapa saja nama-nama calon pimpinan daerah yang akan didukung oleh Partai Demokrat.