Ruhut: Kader Golkar sama saja, hobinya bikin proyek
Merdeka.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul geram atas Ketua DPR Ade Komarudin yang getol mau bangun perpustakaan se-Asia Tenggara bernilai miliaran rupiah. Dia menyindir asal fraksi Ade dan mantan Ketua DPR Setya Novanto berasal dari partai yang sama.
"Ade Komarudin dari Golkar, Setya Novanto dari Golkar. Rupanya kader Golkar begitu juga, sama-sama saja. Hobinya bikin proyek. Ade Komarudin turun saja ke daerah bantu masyarakat. Jangan bikin proyek," kata Ruhut saat dihubungi, Selasa (29/3).
Anggota Komisi III DPR ini berharap pimpinan DPR menghentikan proyek pencitraan. Menurutnya lebih baik anggaran dialokasikan sesuai kebutuhan rakyat.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
"Banyak keperluan lain lagi. Lebih baik membantu anak putus sekolah. Karena kalau dibangun sebesar lapangan sepak bola tapi kalo enggak ada yang datang percuma. Jangan mau ujuk-ujuk bangun perpustakaan," cetusnya.
Ruhut juga mengkritik Ade jangan terlalu bermimpi memikirkan perpustakaan sebagai sumber ilmu pengetahuan. Sebab dalam setiap rapat, terutama sidang paripurna, selalu ada ratusan anggota dewan bolos.
"Kawan-kawan, saya mohon berhenti lah mengkhayal. Buktikan kinerja dulu. Nyatanya kehadiran aja rapat jam 9 kuorum di atas jam 11," pungkasnya.
Seperti diketahui sebelumnya, Ade tak mau pusing menanggapi komentar sejumlah pihak yang tak menyetujui usulan pembangunan perpustakaan DPR. Bahkan dirinya tidak menggubris bila kritik pembangunan perpustakaan DPR bakal muncul di pemberitaan setiap hari.
"Mau digebukin tiap hari, saya tak ada urusan," kata Ade di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mahfud menyayangkan ada conflict of interest saat rapat kerja dengan DPR
Baca SelengkapnyaGanjar mengakui perumusan payung hukum perampasan aset memang tidak mudah.
Baca SelengkapnyaPenceramah kondang Dasad Latif sentil anggota DPR yang terkadang bersikap lebih hebat.
Baca SelengkapnyaSekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti mengatakan, DPR semestinya mengedepankan kebenaran, kebaikan, dan kepentingan negara dan rakyat.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaMahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca SelengkapnyaDari taget 39 RUU Progelnas, DPR hanya dapat merampungkan 23.
Baca SelengkapnyaUU MD3 Masuk Prolegnas 2024, Revisi untuk Beri Jalan Golkar Ambil Jatah Ketua DPR?
Baca SelengkapnyaDjarot khawatir RUU tersebut bisa menyingkirkan hakim-hakim MK.
Baca SelengkapnyaKomisi III meyakini, jika PPATK dan KPK tidak ada lagi kekhawatiran, maka dua RUU tersebut akan berjalan lancar.
Baca SelengkapnyaBaleg DPR harus mendengar usulan dari Komisi III DPR RI agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset bisa masuk Prolegnas.
Baca SelengkapnyaAirlangga mengaku pihaknya akan tetap mengikuti aturan MD3 dan memang tidak tertarik dengan kursi Ketua DPR.
Baca Selengkapnya