Ruhut ke ketua BPK: Jangan karena kelakuan kau kodok Jokowi ketawa

Merdeka.com - Sekitar 899 lebih individu dan pengusaha Warga Negara Indonesia (WNI) dikabarkan memiliki perusahaan cangkang di Panama. Salah satu nama yang terseret dalam Panama Papers adalah Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis.

Dalam catatan itu, Harry memiliki perusahaan cangkang di British Virgin Island dengan nama Sheng Yue International Limited. Sayangnya, dia tak melaporkan perusahaan offshore tersebut dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), termasuk ketika dilantik sebagai Ketua BPK pada Oktober 2014 lalu.

Anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul mempertanyakan kalau uang yang dimiliki Harry merupakan duit halal, mengapa harus disimpan di luar negeri. Selain itu selama menjadi ketua Banggar DPR, dulu Harry memanfaatkan DPR sebagai alamat kantornya.

"Dengan tiga alasan itu, kau (Harry) lebih baik mundur saja lah. Malu. Jangan kau bikin karena kelakuan kamu kodok Jokowi ketawa," kata Ruhut di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/4).

Politikus ‎Partai Demokrat tersebut juga berujar bahwa kredibilitas audit RS Sumber Waras sangat meragukan dan tidak jelas. Ia menilai, audit BPK mengacu pada UU Tahun 2012, padahal sudah ada UU Tahun 2015.

‎"Terus NJOP salah, salah menafsirkan NJOP dengan harga pasar. Itu kan harga pasar. Itu oknum-oknum BPK harus banyak dipenuhi," tuturnya.

Dihubungi secara terpisah, Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mendesak para pejabat yang terlibat skandal Panama Papers untuk mundur dari jabatannya. Hal itu untuk menjaga marwah lembaga yang dipimpinnya.

"Nama-nama yang disebut dalam Panama Papers sangat memalukan. Bagi pejabat yang disebut-sebut seperti Ketua BPK Harry Azhar Azis dalam skandal Panama Papers sebaiknya mundur saja," ujar Uchok.

Menurutnya BPK yang merupakan lembaga auditor negara seharusnya dipimpin oleh pejabat yang bersih. Dengan begitu, hasil auditnya pun bisa dipercaya masyarakat.

"Bagaimana rakyat mau percaya lagi dengan audit dari lembaga itu sementara ketuanya saja terlibat skandal," pungkasnya.