Follow
Ruhut sebut Jokowi tolak secara halus pembangunan gedung baru DPR
Merdeka.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyebut Presiden Joko Widodo meminta 7 proyek pembangunan gedung DPR untuk dikaji ulang. Permintaan Jokowi dinilai sebagai sikap pemerintah menolak pembangunan gedung baru DPR secara halus.
Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa pernyataan Jokowi tersebut merupakan sebuah tanda bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta itu menolak secara halus 7 proyek tersebut.
"Ya itulah filosofi Jawa. Itu tandanya menolak secara halus. Orang Jawa memang begitu. Tidak ngomong secara langsung," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (25/8).
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Kenapa Anggota DPR periode 2024-2029 tidak mendapat Rumah Jabatan? Kondisi rumah yang sudah tua dengan anggaran pemeliharannya sudah tidak balance, dan kalau dalam bentuk tunjangankan lebih fleksible,' kata Indra, saat dihubungi merdeka.com.
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Kenapa Jokowi tidak diundang ke Rakernas PDIP? Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak diundang dalam rapat kerja nasional (rakernas) ke-5 PDIP pada pekan ini. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut, partainya tidak ada refleksi khusus dalam rakernas karena ketidakhadiran Jokowi.'Tidak ada refleksi khusus atas tidak adanya Pak Jokowi,' kata Hasto di DPP PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (22/5).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
Oleh sebab itu, seharusnya DPR mampu berpikir ulang untuk mewujudkan mimpinya memiliki gedung baru. Terlebih, kata dia, momentum saat ini tidak tepat di tengah ancaman krisis ekonomi.
"Kepentingan rakyat diutamakan. Apalagi kita ini DPR yang mewakili rakyat," katanya.
Walaupun begitu, sesungguhnya Ruhut mengakui memang gedung DPR yang ada saat ini memang sudah tidak laik pakai untuk digunakan bekerja bagi para anggota dewan. Terlebih, saat ini para anggota dewan memiliki lima staf ahli yang membutuhkan ruang tambahan untuk dipakai bekerja.
"Kami kalau bekerja memang kurang (ruangan) ditambah staf ahli. Tapi yang ada itu kan DPR malah mau buat macem-macem, museum segala macem. Kan masih ada tempat yang kosong di sini," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
"Enggak ada, pikiran saja enggak ada, masa (terbitkan Perppu Pilkada)," kata Jokowi kepada wartawan di Hotel Kempinski Jakarta Pusat, Jumat (23/8).
Baca Selengkapnya
Dasco mengklaim tidak bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Jakarta untuk membahas pengesahan revisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
Putusan MK sendiri berisi perubahan ambang batas pencalonan dan batas usia calon kepala daerah.
Baca Selengkapnya
PKS menilai Jakarta masih layak menyandang status sebagai Daerah Khusus Ibu Kota.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memaklumi jika ada aspirasi pemakzulan dari masyarakat yang diterima Mahfud
Baca Selengkapnya
"Sahabat seperjuangan, aksi hari ini tanggal 23 Agustus di DPR RI dan KPU, kita tunda dulu," kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi III Ini Mengaku Tak Dapat Undangan Rapat saat DPR-Pemerintah Putuskan Revisi UU MK
Baca Selengkapnya
Dasco menegaskan, tidak ada pembicaraan terkait susunan kabinet antara Presiden Jokowi dengan Prabowo.
Baca Selengkapnya
Mahfud MD kesal dengan langkah Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) ngebut bahas RUU Pilkada setelah adanya putusan MK
Baca Selengkapnya
Gerindra merespons isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menolak PDIP masuk kabinet pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Revisi UU Pilkada batal disahkan dalam rapat paripurna DPR hari ini karena banyak anggota DPR tidak hadir.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca Selengkapnya