Follow
Ruhut Sitompul: Tak ada Keppres, Tim Independen ilegal
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo membentuk Tim Independen guna menyelesaikan konflik KPK dan Polri. Namun pembentukan tim ini dicibir banyak pihak, khususnya para politikus di DPR.
Salah satunya anggota Komisi III DPR Ruhut Sitompul. Dia menyatakan Tim Independen tidak sah lantaran tak mempunyai Keputusan Presiden (Keppres) dari Presiden Jokowi.
"Tim 9 ilegal karena sampai saat ini tak ada Keppres," kata Ruhut di Horapa Resto, Jakarta, Kamis (29/1).
-
Kenapa Jokowi tidak ikut campur dalam kabinet? 'Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024,' kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Siapa yang disebut sebagai timnya Jokowi? 'Prabowo-Gibran serta koalisi Indonesia maju, kami terang-terangan dan tidak malu-malu dan tidak mencla-mencle. Kami adalah timnya Pak Joko Widodo dan Anda tahu saya sekian tahun adalah lawan Pak Jokowi. Dua kali saya kalah (dari Jokowi),'
-
Apa sikap Jokowi terkait Jampidsus dikuntit? 'Sudah enggak ada masalah memang enggak ada masalah apa-apa,' imbuhnya.
-
Apa yang dipesan Jokowi ke TNI-Polri? 'TNI Polri harus berani masuk ke hal-hal yang berkaitan dengan teknologi. Pesawat tempur perlu, iya. Tank perlu, iya. Tapi hati-hati juga dengan drone.' kata Jokowi.
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa menteri Jokowi yang dipanggil MK? Empat menteri itu meliputi Menteri Koordinator (Menko) Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Menurut dia, Tim Independen harusnya meminta Presiden Jokowi untuk dibuatkan Keppres agar tim yang diketuai Buya Syafii Maarif ini bekerja maksimal. Terlebih, Tim Independen ini meminta agar Jokowi tak melantik Komjen Budi Gunawan jadi Kapolri.
"Tim ini dasar hukumnya tak ada, harusnya lapor dulu ke Jokowi. Kalau tidak ntar tambah keruh," kata dia.
Ruhut juga tak mau berkomentar banyak soal kisruh KPK vs Polri ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Jokowi.
"Terserah Pak Jokowi, dia punya hak progeratif," tukasnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menurut KPU RI, hal itu tidak relevan sebab Jokowi bukan bagian dari peserta pemilu.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Nasional AMIN sudah menyiapkan format laporan terkait pernyataan Jokowi ke Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Pembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya
Empat menteri Jokowi itu adalah Sri Mulyani, Tri Rismaharini, Muhadjir Effendy, dan Airlangga Hartarto.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan itu buntut pernyataan Presiden Jokowi memiliki data intelijen partai politik.
Baca Selengkapnya
Ketua Timsel KPU 4 kab/kota di Jambi Aswari menampik bahwa dia tidak melibatkan sekretaris dan anggota dalam rapat pleno.
Baca Selengkapnya
PDIP saat ini terus berkomunikasi dengan partai politik lainnya untuk membangun kerja sama politik.
Baca Selengkapnya
Bawaslu dianggap tidak transparan dan tidak profesional dalam menjalankan tugas
Baca Selengkapnya
Hasto menduga terjadi fragmentasi atau perpecahan di jajaran menteri KIM.
Baca Selengkapnya