Runtutan cerita isu mahar Rp 500 miliar dan bantahan Sandiaga Uno

Merdeka.com - Menjelang deklarasi cawapres Prabowo Subianto pekan lalu, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief mengeluarkan pernyataan menghebohkan dunia politik. Di mana Andi menuding dipilihnya Sandiaga Uno sebagai pendamping Prabowo lantaran adanya mahar politik sebesar Rp 1 triliun.

Mahar politik diberikan Sandi kepada partai koalisi Prabowo yaitu PAN dan PKS. Menurut Andi, masing-masing partai mendapat mahar sebesar Rp 500 miliar. Mahar ini sebagai pengganti calon-calon yang diajukan oleh kedua partai tersebut. Berikut runtutan ceritanya:

Muncul sebutan jenderal kardus

Adanya isu mahar politik sebesar Rp 1 triliun tentu membuat Demokrat murka terhadap Prabowo. Wasekjen Demokrat Andi Arief menuding Prabowo menerima lobi-lobi politik di luar sepengetahuan Partai Demokrat. Karenanya, secara pribadi Andi merasa partainya telah diselingkuhi. Andi juga menyebut Prabowo sebagai jenderal kardus lantaran langkahnya yang tak cakap dalam memperhitungkan harmonisasi koalisi.

"Tapi hari ini kami mendengar justru sebaliknya. Ada politik transaksional yang sangat mengejutkan. Itu membuat saya menyebutnya jadi jenderal kardus, jenderal yang enggak mau mikir!" tegas Andi di Rumah Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Jalan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/8) dini hari.

PAN dan PKS ancam pidanakan Andi Arief

PAN tak terima dituding menerima mahar politik sebesar Rp 500 miliar dari Sandiaga Uno sebagai pemulus menjadi cawapres Prabowo Subianto. Oleh karena itu partai tersebut mengancam mempidanakan Wasekjen Demokrat Andi Arief mengklarifikasi.

"Mumpung masih ada waktu klarifikasi. Itu pernyataan tak mendasar, kalau tidak akan kita tuntut secara hukum," kata Wasekjen PAN Yandri Susanto.

Hal yang sama juga akan dilakukan oleh PKS kepada Andi Arief jika tak segera minta maaf dan mencabut tudingannya. "Iya kalau tidak ada permintaan maaf dan klarifikasi, ini secara pribadi kan?" kata Kholid di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8).

Sandiaga Uno bantah soal mahar politik

Bakal Calon Wakil Presiden RI pasangan Prabowo Subianto, Sandiaga Salahuddin Uno menegaskan, tidak benar adanya pemberian mahar Rp 500 miliar ke Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk posisinya jadi cawapres. Saat ini semuanya harus sesuai undang-undang sehingga Sandi menegaskan soal mahar tersebut hanya tudingan Wasekjen Demokrat, Andi Arief.

"Kita bisa pastikan itu tidak benar. Sekarang itu, kita harus pastikan tidak boleh ada lagi 'hengki pengki' dalam politik. Masyarakat marah kalau ada 'hengki pengki', masyarakat merasa dibohongi, tidak bisa lagi," kata Sandiaga usai mengikuti lari di acara Ancol Triathlon di Ancol, Jakarta Utara, Minggu (12/8).

Demokrat terima info mahar dari Fadli Zon

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Andi Arief menegaskan, informasi kucuran Rp 500 M dari Sandiaga dia dapat dari wakil ketua umum Partai Gerindra Fadli Zon. Menurutnya, bukan cuma Fadli, anggota dewan pembina Gerindra, Fuad Bawazer, juga mengetahui.

"Sekjen Hinca, Waketum Syarief Hasan dan Sekretaris Majelis tinggi partai Amir Syamsudin mendapatkan penjelasan itu (mahar Rp 500 miliar) langsung dari tim kecil Gerindra Fadli Zon, Sufmi Dasco, Prasetyo, dan Fuad Bawazier," kata Andi ketika dihubungi, Sabtu (11/8).

Dia menambahkan, informasi itu sampai ke internal Demokrat pada Rabu, 8 Agustus 2018, sore pukul 16.00 WIB. Atau, satu hari sebelum Prabowo mendeklarasikan siapa cawapresnya.

Fadli Zon bantah beri info mahar

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membantah memberikan informasi kepada Wasekjen Partai Demokrat Andi Arief terkait dugaan mahar Rp 500 miliar yang disiapkan Sandiaga Uno untuk PKS dan PAN. Dia mengaku tak pernah bertemu dengan Andi Arief.

"Tidak ada itu. Salah itu. Saya tidak pernah ketemu Andi Arief, dan itu tak ada. Tidak benar," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Senin (13/8).