Rupiah melemah, anggota DPR malah sibuk mikirin kasur

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dinilai belum mempunyai gebrakan signifikan menjelang setahun kepemimpinannya. Bahkan di bawah komandonya, ekonomi di Indonesia dinilai paling parah sepanjang sejarah nilai tukar Rupiah terhadap dollar yang mencapai Rp 14.000.

Melambatnya pertumbuhan ekonomi pada Agustus ini membuat Jokowi gerah. Para menteri dan sejumlah pengusaha dikumpulkan guna membahas perkembangan ekonomi kekinian.

Orang lain juga bertanya?

"Pengusaha swasta, BUMN. Saya tidak ingin jelaskan situasi ekonomi yang sekarang ini dihadapi. Tetapi, dalam kondisi seperti ini, memang kita harus punya tekad, punya bahasa yang santun, punya tindakan respon yang cepat sehingga problem-problem yang ada segera bisa kita atasi," kata Jokowi di Istana Bogor, Senin (24/8).

Sebelum mengumpulkan para pengusaha, Jokowi terlebih dulu mengumpulkan seluruh gubernur, Kapolda dan Kajati soal penyerapan anggaran yang masih kecil. Jokowi pun minta agar kepala daerah berperan andil dalam menguatkan perekonomian yang tengah menurun dengan tak takut mengeluarkan kebijakan dan meningkatkan serapan anggaran agar pembangunan segera terealisasi.

Di sisi lain melambatnya perekonomian ini menjadi santapan empuk sejumlah anggota dewan mengkritik kebijakan Jokowi. Ketua DPP Partai Demokrat Didik Mukrianto mendesak Jokowi segera melakukan langkah-langkah strategis.

Terlebih, pelemahan Rupiah seiring dengan serapan anggaran yang relatif kecil dari pemerintah selama semester I tahun 2015. Lanjut dia, seharusnya pemerintah memberikan insentif pajak terhadap perusahaan agar tidak kolaps dan bisa tetap kokoh untuk penyerapan tenaga kerja serta menggerakkan sektor riil.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah stabilisasi harga, stimulasi pertumbuhan dan pencegahan PHK, kebijakan pajak yang tepat dan pemberian insentif kepada perusahaan khususnya yang hampir kolaps, jangan terjadi rush pembelian dollar, hentikan spending dan janji-janji yang membuat pasar tidak nyaman, dan yang terakhir pastikan presiden dan pemerintah punya solusi dan kebijakan yang tepat serta tahu prioritas," kata Didik.

(mdk/gil)