Follow
RUU Hukum Acara Perdata akan Dibahas dengan 1.239 DIM
Merdeka.com - Komisi III DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Perdata untuk dibahas. RUU Hukum Acara Perdata akan dibahas di tingkat panitia kerja (panja) dengan 1.239 daftar inventarisir masalah (DIM).
"Berdasarkan hasil kompilasi dari masing masing fraksi maka dapat kami sampaikan DIM RUU tentang haper (hukum acara perdata) sebanyak 1.239 DIM, banyak juga nih Pak Menteri," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Golkar Adies Kadir saat rapat dengan Menkumham Yassonna Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (16/2).
Rincian DIM RUU Hukum Acara Perdata yaitu DIM bersifat tetap sebanyak 930, DIM bersifat redaksional sebanyak 172, DIM bersifat subtansi sebanyak 137, serta DIM bersifat subtansi baru sebanyak 83.
-
Apa saja isi poin penting dalam RUU Kementerian Negara? Salah satu poin penting dalam RUU itu adalah perubahan Pasal 15. Dengan perubahan pasal itu, presiden nantinya bisa menentukan jumlah kementerian sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan negara, tidak dibatasi hanya 34 kementerian seperti ketentuan dalam undang-undang yang belum diubah.
-
Apa saja perubahan krusial di RUU Desa yang disahkan? 'RUU Desa yang disepakati terdiri 26 angka perubahan. Secara garis besar, sejumlah perubahan krusial dalam RUU Desa yang disahkan ini yaitu ihwal ketentuan Pasal 39 terkait masa jabatan Kepala Desa yang menjadi 8 tahun dan dapat dipilih paling banyak untuk dua kali masa jabatan,' kata Supratman.
-
Dimana SARA diatur dalam hukum? Hukum berkaitan dengan SARA diatur dalam undang-undang di Indonesia melalui beberapa pasal yang mengatur tentang penyebaran atau penyalahgunaan SARA.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Siapa yang menyepakati 5 RUU ini? Komisi I DPR dan pemerintah menyepakati membawa lima Rancangan Undang-Undang (RUU) Kerja Sama Bidang Pertahanan ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi Undang-undang.
-
Apa saja yang diatur UU Pilkada Serentak 2024? Undang-Undang Pilkada Serentak 2024 di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, yang paling relevan adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
"Rapat selanjutnya yaitu pembahasan tingkat panja yang akan dilakukan pada masa sidang empat tahun sidang 2021 2022 dengan agenda-agenda pembahasan DIM," kata Adies.
Adies sendiri dipilih menjadi Ketua Panitia Kerja RUU Hukum Acara Perdata. Hal ituBerdasarkan keputusan rapat internal Komisi III DPR RI tanggal 11 Januari 2022.
"Telah diputuskan bahwa yang akan menjadi ketua Panja Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Perdata yaitu Saudara Doktor Insinyur Haji Adies Kadir. Untuk itu kami meminta persetujuan kembali apakah dapat menyetujui?," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi PAN Pangeran Khairul Saleh.
"Setuju," sahut seluruh fraksi di ruang rapat.
(mdk/ray)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Terdapat 41 RUU dan 5 daftar RUU kumulitif terbuka yang masuk dalam daftar prolegnas prioritas 2025.
Baca Selengkapnya
DIM RUU Wantimpres yang disusun pemerintah hampir sama dengan DIM yang diusulkan DPR RI.
Baca Selengkapnya
Achmad Baidowi menyampaikan bahwa terdapat sembilan perubahan yang disepakati oleh Baleg DPR RI dan Pemerintah.
Baca Selengkapnya
Kemudian prolegnas yang telah disepakati itu akan dibahas dalam rapat paripurna dalam waktu dekat.
Baca Selengkapnya
Dari daftar RUU yang diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025, tak ada RUU Perampasan Aset.
Baca Selengkapnya
Pemerintah memandang RUU Keimigrasian diperlukan sebagai bentuk optimalisasi pengaturan melalui peraturan perundang-undangan untuk menjamin kepastian hukum.
Baca Selengkapnya
Propemperda merupakan instrumen perencanaan daerah yang disusun terencana, terpadu dan sistematis.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut DPR RI Periode 2019-2024 telah mengesahkan 225 RUU menjadi undang-undang.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Sembilan fraksi telah menyampaikan pendapatnya masing-masing atas keempat RUU.
Baca Selengkapnya
Salah satu poin penting dalam revisi UU Kementerian Negara yakni perubahan Pasal 15 yang membuat Presiden bisa menentukan jumlah kementerian sesuai kebutuhan.
Baca Selengkapnya
DPR Gelar Rapat Paripurna Bahas RUU Kabupaten/Kota hingga Hak Angket Haji
Baca Selengkapnya