Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

RUU Tembakau tinggal 'diketok' di paripurna

RUU Tembakau tinggal 'diketok' di paripurna Petani tembakau. ©2016 blogspot.com

Merdeka.com - DPR berjanji akan segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan. Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun mengatakan, saat ini RUU tersebut tinggal menunggu persetujuan tingkat dua.

"RUU Pertembakauan di tingkat harmonisasi DPR sudah selasai, tinggal nanti akan dibawa ke paripurna untuk mendapatkan persetujuan di tingkat 2, tingkat satunya sudah selesai," kata Misbakhun dalam sebuah diskusi di Cikini, Jakarta, Sabtu (27/8).

Dia menegaskan, RUU tersebut sebagai bentuk dukungan kepada petani. Hal itu bertujuan agar para petani sejahtera dan industri rokok juga bisa terjaga.

"Mayoritas partai menyetujui untuk dilanjutkan. Saya ingin menekankan RUU Pertembakauan ini kita berpihak kepada petani, berpihak kepada kepentingan nasional bagaimana kesejahteraan petani itu bisa terangkat. Industri bisa terjaga," terang Politisi Partai Golkar tersebut.

Selain itu, kata dia, agar industri rokok memiliki payung hukum. Sehingga unsur asing tidak mempengaruhi kebijakan nasional.

"Jangan sampai agenda-agenda global itu masuk kepada kepentingan nasional kita, hanya karena unsur-unsur asing yang ingin mempengaruhi kebijakan kita," ujar Misbakhun.

Dia menjelaskan, isi UU tentang penetapan harga, larangan impor juga tentang penyerapan tembakau nasional.

"Penetapan harga, jangan sampai petani itu termarginalkan. Kemudian di dalamnya penyerapan tembakau nasional, larangan impor. Ketentuan izin, 80 persen tembakau nasional," ucapnya.

Dia berharap, Pemerintah daerah, industri, dan petani bersinergi untuk menetapkan harga supaya mereka tidak tergerus oleh kepentingan-kepentingan sesaat.

(mdk/rnd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja
RUU Pilkada Disahkan Besok, Menkum HAM: Pemerintah Setuju Saja

Menkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.

Baca Selengkapnya
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah
Bawaslu Wanti-Wanti DPR dan KPU Taati Putusan MK, Segera Sesuaikan UU Pilkada Soal Syarat Pencalonan Kepala Daerah

Bawaslu akan mengawasi dan memastikan akan ikut serta dalam rapat konsultasi terkait pembahasan revisi PKPU 8 Tahun 2024 di DPR.

Baca Selengkapnya
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak
Menkumham Respons RUU Pilkada Batal Disahkan Hari Ini: Pemerintah Tak Bisa Berbuat Banyak

Rapat tersebut menghasilkan keputusan setuju atas RUU Pilkada sehingga layak untuk dibawa ke rapat paripurna yang dijadwalkan pada Kamis ini.

Baca Selengkapnya
Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat
Baleg DPR RI Sepakat RUU Wantimpres Disahkan Jadi UU di Rapur Terdekat

Keputusan tersebut diambil dalam rapat pleno bersama Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas dan Menpan RB Azwar Anas.

Baca Selengkapnya
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024
Ini 2 Rancangan Putusan yang Disetujui saat Sidang Paripurna MPR Akhir 2019–2024

Persetujuan itu diambil setelah pada kesempatan sebelumnya seluruh fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pandangannya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya
VIDEO: DPR Tunda Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada 2024, Kejutan Alasannya

Seharusnya, rapat tersebut dilakukan hari ini, Kamis (22/8) pukul 9.30 wib

Baca Selengkapnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya
Bila RUU Pilkada Disahkan, Dasco DPR Sebut Berlaku di Periode Berikutnya

Dasco menyatakan, aturan berkaku soal Pilkada tetap mengikuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk Pilkada 2024.

Baca Selengkapnya
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN
DPR Resmi Sahkan Revisi UU IKN

Fraksi PKS menjadi satu-satunya partainya yang menolak revisi UU IKN.

Baca Selengkapnya
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK
MKMK Sebut Baleg DPR Lakukan Pembangkangan Konstitusi Terhadap Putusan MK

Badan legislatif (Baleg) DPR RI sepakat, Revisi Undang-undang (UU) Pilkada dibawa ke rapat paripurna terdekat untuk disahkan menjadi UU

Baca Selengkapnya
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR
Pengesahan Revisi UU Pilkada Ditunda, Pemerintah akan Koordinasi dengan DPR

Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas mengatakan pihaknya akan berkomunikasi dengan DPR.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara
VIDEO: Teriakan Kompak DPR Setujui Aturan Tambah Kementerian Negara

Anggota DPR menyuarakan setuju terkait RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri.

Baca Selengkapnya