Saat 3 Pembantu Utama Jokowi Luruskan Isu 3 Periode

Merdeka.com - Tiga pembantu utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) dicecar mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden tiga periode dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI. Para wakil rakyat penasaran dengan isu tersebut yang terus didengungkan belakangan ini.

Tiga anak buah kepala negara yang dicecar adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dalam rapat bersama komisi pemerintahan DPR pada Senin (4/4) kemarin.

Dimulai dari anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus yang mempertanyakan apa saja upaya yang telah dilakukan oleh Kepala KSP Moeldoko untuk memonitoring isu-isu nasional. Termasuk perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ada isu-isu nasional, termasuk juga persoalan perpanjangan jabatan, persoalan tiga periode jabatan presiden dan lain sebagainya. Tentu ini juga bagian dari tugas dan tanggungjawab yang bapak sampaikan kepada kami," kata Guspardi.

Anggota Komisi II DPR Fraksi PDI-P Ihsan Yunus lalu meminta penjelasan kepada Menteri Sekretaris Negara Pratikno terkait dukungan Jokowi 3 periode di acara Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

"Untuk Pak Mensesneg, ini juga kembali lagi ke masalah deklarasi-deklarasi untuk dukungan 3 periode yang dilakukan asosiasi-asosiasi pemerintah desa, ini harus kami tanyakan," ujar Ihsan.

Menurutnya, salah satu fungsi Sekretariat Negara adalah dukungan teknis, administrasi dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga daerah. Maka, Ihsan curiga dengan adanya dukungan Apdesi terkait Jokowi 3 periode.

"Ini berarti di tempat bapak, apakah ini memang sudah pernah dibahas? Bagaimana bapak melihat isu ini? bagaimana kemudian lembaga daerah bisa seolah-olah melaksanakan politik praktis seperti yang sudah dipertontonkan kepada kita semua," cecarnya.

Selain ke Pratikno, Ihsan jengkel dengan sikap Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) yang kerap berbicara kurang produktif di media. Ia mengutarakan hal itu langsung kepada Kepala KSP Moeldoko.

"Ada beberapa pengamatan dari kami yang kita lihat di media. Contoh misalnya, tenaga ahli bapak yang sering bicara di media, saya tidak perlu sebut nama, namun ada hal-hal yang sering menjadi kontraproduktif. Misalnya mengenai deklarasi kepala desa untuk jabatan 3 periode," ungkap Ihsan saat raker.

Sementara, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera ikut menduga ada anggaran untuk mendukung gerakan perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode.

"Pertanyaan saya kepada tiga pembantu utama Presiden, mudah-mudahan tidak ada anggaran digunakan untuk kegiatan kegiatan isu 3 periode atau penundaan (pemilu) karena itu sangat bertentangan dengan konstitusi," ujar Mardani.

"Kalaupun isu itu ada biarkan jadi isu elite yang akan diputuskan oleh para pimpinan partai," sambungnya.

Klarifikasi 3 Pembantu Presiden

Menteri Sekretaris Negara Pratikno menjelaskan, acara DPP Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) pada Selasa (29/3) di Istora Senayan, Jakarta. Dia bilang, Presiden Jokowi hadir dalam acara itu karena memang diundang.

"Mengenai tadi pertanyaan mengenai Apdesi jadi kebetulan saya ikut mendampingi bapak presiden hadir di acara tersebut jadi bapak presiden menerima undangan sebagai apresiasi terhadap desa, bapak presiden hadir," jawab Pratikno.

Namun, ia menegaskan, saat Presiden Jokowi ada di ruangan acara tersebut, tidak ada pernyataan deklarasi apapun. Sehingga, bilapun ada deklarasi dukungan 3 periode di luar pengetahuan Presiden Jokowi.

"Jadi kalaupun ada deklarasi itu diluar pengetahuan kami karena kami memang statusnya diundang dan deklarasi yang dilakukan yang kami baca di media itu dilakukan belakangan setelah kami meninggalkan tempat," jelasnya.

Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung tegas menjawab tidak ada anggaran untuk menyukseskan perpanjangan masa jabatan presiden mampu pemilu. Terlebih, sikap Presiden Jokowi sudah jelas taat konstitusi.

"Tidak ada anggaran baik di Setneg, Setkab maupun KSP, mengenai hal ini. Sehingga demikian clear terhadap hal itu. Presiden telah 4 kali menyampaikan kepada publik yang terakhir tanggal 30 Maret di Borobudur. Saya yakin apa yang disampaikan presiden sudah cukup jelas ditangkap oleh publik," ungkapnya.

Dia memahami ada yang masih mencoba untuk menggulirkan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Namun, dia bilang, tidak mudah untuk mengubah konstitusi.

"Bahwa masih ada yang mencoba mencoba, tetapi kami tahu untuk mengubah, apalagi melakukan amandemen undang-undang dasar, tidak mudah dan itu akan membuka kotak pandora kemana mana. Saya yakin ini menjadi pelajaran karena ini termasuk menjadi bagian di tahun '99 ketika amandemen itu dilakukan," tuturnya.

KSP Moeldoko lalu menjawab soal Tenaga Ahli Utama KSP yang kerap berbicara kurang produktif di media, termasuk bicara mengenai isu 3 periode. Dia bilang, para Tenaga Ahli KSP yang kerap berbicara di media diperintah langsung olehnya. Dia memastikan bertanggung jawab.

"Saya perintahkan seluruh tenaga ahli utama untuk berbicara, daripada ruang itu diisi oleh hal-hal yang tidak produktif, lebih bagus KSP yang berbicara. Itu perintah saya pak, kalau ada sesuatu saya bertanggung jawab," kata Moeldoko.

Dia merasa kewalahan bila menjawab isu yang berkembang secara cepat seorang diri. Maka, ia perintahkan Tenaga Ahli untuk dikerahkan.

"Berikutnya, tenaga ahli utama apakah boleh berbicara, saya yang memerintahkan. Karena isu-isu yang berkembang begitu cepat dan begitu cepat dan banyaknya isu, kalau saya sendiri yang mengatasi, tidak bisa," pungkasnya.