Saat Elite Partai Gusar Ada Rencana Koalisi Gemuk ala Jokowi
Merdeka.com - PAN, Demokrat serta Gerindra membuka peluang bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf sebagai pemenang Pilpres 2019. Namun, beberapa parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin menilai tak perlu lagi parpol tambahan di koalisi pemerintah.
Beberapa di antaranya beralasan jika partai koalisi Jokowi sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain. Saat ini koalisi Jokowi terdiri dari PDIP, NasDem, Golkar, PKB, PPP, Hanura, PSI dan Perindo.
Berikut beberapa partai yang menolak ada tambahan partai baru gabung dalam koalisi Jokowi:
-
Kenapa Jokowi bergabung dengan Golkar? 'Kita perhatikan saat ini, meskipun putaran pileg atau pilpres ini belum selesai Jokowi secara gesit dan tangkas sudah mempersiapkan series cawe-cawe putaran berikut untuk memanfaatkan instrumen parpol mana yang bisa 'ditunggangi' untuk tetap berkuasa,' kata Andreas Hugo, saat dikonfirmasi, Senin (11/3).
-
Apa usulan PKS untuk Jokowi? Sekjen PKS Aboe Bakar Alhabsyi atau Habib Aboe mengusulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang bakal capres Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk makan siang di Istana Kepresidenan.
-
Siapa yang diuntungkan jika Jokowi gabung Golkar? 'Paling tidak mempengaruhi kekuasaan pasca pilpres atau pileg dan massa transisi kekuasaan ke depan,' sambungnya.
-
Apa yang dibicarakan Jokowi dengan PKB? Menurut dia, Jokowi memuji raihan suara PKB dalam Pileg 2024.
-
Siapa yang mengklaim telah menyatu dengan Jokowi? Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto mengatakan dirinya sudah menyatu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Jokowi mampu menyatukan lawan menjadi kawan.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
NasDem
Sekretaris Jenderal Partai Nasional demokrat (NasDem) Johnny G. Plate memberi sinyal bahwa koalisi partai pengusung Jokowi-Ma'ruf tak membutuhkan partai oposisi untuk bergabung dalam barisan pendukung pemerintah. Dia mempertanyakan manfaat politik jika partai oposisi bergabung.
"Apa manfaatnya? apa sumbangsihnya untuk Pemerintah saat ini? Dan saya belum lihat manfaatnya dari sisi politik," kata Johnny.
Menurutnya, parpol yang kini berada di koalisi sudah memegang suara mayoritas di Parlemen. Sehingga tidak membutuhkan parpol di luar koalisi untuk bergabung.
Meskipun demikian, dia tidak menepis kemungkinan ada pertimbangan lain dari Jokowi untuk tetap mengajak partai oposisi bergabung dalam koalisi.
"Tapi mungkin saja ada proposal-proposal yang menambah azas manfaat kepentingan yang untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik. Mungkin saja," jelas Johnny.
PKB Tolak Partai Pendukung Prabowo Gabung Koalisi Jokowi
Setuju dengan NasDem, PKB juga menolak memberi ruang bagi partai koalisi Prabowo-Sandiaga bergabung ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar beralasan koalisi Jokowi kini sudah cukup gemuk untuk ditambah partai lain.
"Saya setuju. Ini sudah banyak," kata Cak Imin di kantor DPP PKB, Jakarta, Selasa (23/7).
Menurutnya, kebersamaan yang dibangun dengan partai koalisi Prabowo tidak harus gabung ke koalisi Jokowi. Sebab, kata Cak Imin, membangun sebuah koalisi membutuhkan waktu lama.
"Cukup bareng-bareng nanti. Kalau kebersamaan bisa ya nanti tetap bersama. Tapi butuh waktu untuk sosialisasi bersama," jelas Cak Imin.
Kekuasaan Kalau Terlalu Gemuk Jadi Tidak Lincah
PDIP juga menilai sebaiknya tidak ada lagi penambahan di partai koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Menurut Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira, mengatakan jika ada penambahan partai akan membuat koalisi menjadi gemuk dan tidak lincah.
"Dan saya kira kekuasaan itu kalau terlalu gemuk itu justru menjadi tidak lincah. Ya kita menghindari terjadinya obesitas kekuasaan. Sehingga saya rasa dengan koalisi yang ada tentu sudah efektif di pemerintahan ke depan," kata Andreas di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (23/7).
Menurut Andreas, saat ini koalisi sudah lebih dari cukup. Sehingga tidak perlu ada penambahan partai koalisi. " Kita butuh juga ada kekuatan politik lain di luar pemerintahan untuk menjaga check and balance," ungkapnya.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Hasto menyebut, dalam kabinet Jokowi ada menteri powerfull dan menteri super powerfull.
Baca SelengkapnyaTernyata, fenomena koalisi ‘gemuk’ di Pilkada Jakarta pernah terjadi pada 2007 lalu.
Baca SelengkapnyaJokowi sebelumnya disebut Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengirim menteri untuk menjembatani pengambilalihan kursi ketum PDI Perjuangan.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Grace Natalie mengusulkan, Presiden Jokowi memimpin Parpol koalisi pengusung Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaDi DPP PAN, bersama Jokowi partai-partai pemerintah minus PDIP dan NasDem bicara wacana pembentukan koalisi besar.
Baca SelengkapnyaPlus satu yang dimaksud bukan partai, melainkan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaRocky mengaku menangkap sinyal seperti ada kegelisahan.
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi masuk dalam bursa ketua umum Partai Golkar semakin kencang. Jokowi akhirnya merespons isu tersebut.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menanggapi usulan Presiden Jokowi untuk menjadi ketua koalisi.
Baca SelengkapnyaTernyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaDia mengungkapkan bahwa Jokowi sempat heran soal namanya ramai masuk Partai Golkar.
Baca Selengkapnya