Saat Golkar merasa disepelekan Ridwan Kamil sampai cabut dukungan

Merdeka.com - Perubahan yang terjadi di internal Partai Golkar rupanya berimbas pada bakal calon gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Surat rekomendasi yang sudah dikantonginya dicabut kembali. Sikap Emil dinilai telah menyepelekan Golkar sebagai partai besar karena tak kunjung menentukan cawagub.

Padahal, dalam surat dukungan yang diberikan, Emil, dipasangkan dengan kader Golkar asal Pantura, Daniel Mutaqien. Wali Kota Bandung itu pun diberi batas waktu hingga 25 November lalu untuk memutuskan. Namun Emil malah berencana membuat semacam konvensi untuk menentukan siapa cawagub yang akan dipilih karena partai koalisi lainnya menginginkan kadernya menjadi pendamping Emil di Pilgub Jabar 2018.

Surat Pencabutan dukungan itu dikeluarkan DPP Partai Golkar pada Minggu (17/12), dengan nomor R-552/Golkar/XII/2017 ditandatangani Airlangga Hartarto sebagai ketua umum dan Idrus Marham sebagai sekretaris Jenderal.

Dijelaskan, DPD I Golkar Jabar telah menindaklanjuti keputusan DPP Partai Golkar dengan mengirimkan surat kepada Ridwan Kamil untuk segera menetapkan pasangan calon wakilnya dalam Pilkada Provinsi Jawa Barat, yaitu Daniel Mutaqien dengan batas waktu 25 November 2017 namun tak ada keputusan dari Emil.

"Maka dalam rangka menjaga kehormatan dan marwah partai serta kepentingan partai Golkar, DPP Partai Golkar memutuskan untuk mencabut dan menyatakan tidak berlaku surat DPP Partai Golkar nomor R-485/Golkar/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017."

Wasekjen DPP Golkar, Ratu Diah Hatifah saat dikonfirmasi, membenarkan surat tersebut. "Iya betul. Dikeluarkan tanggal 17. Belum dipublikasikan masih internal. Sudah ditandatangani oleh Ketum dan Sekjen," ujarnya.

Golkar cabut dukungan untuk Ridwan Kamil ©2017 merdeka.com/istimewa

Diah juga mengungkapkan, Golkar keberatan dengan ide pemilihan wakil dengan cara konvensi. Apalagi, selama ini komunikasi Emil dengan kader Golkar di Jawa Barat tidak terjalin baik. "Sejauh ini (komunikasi) tidak lancar, kita kan partai besar. Itu yang harus dipahami secara psikis," ujarnya.

Menurut dia, tidak adanya itikad baik dari Ridwan Kamil berbuntut pada penolakan kader di daerah yang tidak mereda, meski penolakan sudah bergulir sejak penetapan keputusan oleh ketua umum sebelumnya, Setya Novanto.

Jika dukungan tetap dipaksakan, dan Daniel yang sudah dipasangkan ternyata tidak terpilih dalam konvensi, maka dikhawatirkan marwah partai Golkar sebagai partai politik besar dipertanyakan oleh kader di tingkat bawah.

"Ketika (Daniel) didorong tapi (ternyata) kita (Golkar) tidak diberikan kesempatan (terpilih dalam konvensi) berarti marwah partai menjadi bahan pertanyaan kawan-kawan (kader pengurus Golkar) di bawah," ungkapnya.

Didukung PPP ditanggapi dingin PKB

Keputusan Golkar itu mendapat dukungan dari PPP yang juga merasa 'digantung' Ridwan Kamil. Ketua DPW PPP Jabar Ade Munawaroh Yasin menilai hal itu harus dijadikan pelajaran bagi Ridwan Kamil.

"Itu hasil dari ketidakjelasan Ridwan Kamil menentukan wakilnya. Saya pikir semua Parpol ada limit menunggunya sampai kapan," ujarnya saat dihubungi, Minggu (17/12).

Ade menilai, Ridwan Kamil membuat partai yang mendukungnya resah. Apalagi, waktu pendaftaran semakin mepet. Jika tidak kunjung mengambil keputusan, hal itu akan berpengaruh pada persiapan Pilgub 2018.

Dia pun menyebut partai koalisi ingin kepastian dan tidak ingin terlalu lama berlarut-larut menunggu.

Ridwan Kamil di Puskesmas Garuda ©2017 merdeka.com/dian rosadi

Disinggung mengenai langkah PPP yang menyusul hengkang dari Ridwan Kamil, Ade tidak membantahnya. Ide konvensi yang dicetuskan pun dinilai mengurangi rasa hormat Ridwan Kamil kepada partai pengusung. "Peluang (hengkang) itu ada ketika sang calon gubernur belum menentukan sikap sampai hari ini. Apa sih sulitnya menentukan calon yang penting dia maunya sama siapa, jadi tidak perlu muter-muter dengan konvensi segala macam," ketusnya.

"PPP (Golkar dan PKB) Ini kan partai besar dan tua ya, selayaknya diperlakukan juga dengan baik. Miris sekali kita partai besar diperlakukan seperti ini dan kita juga sepakat pendapat ketua umum PPP (Romahurmuziy) berpikir ulang kalau kondisinya gini," tegasnya.

Dia mendesak Ridwan Kamil segera menentukan pendamping jika permasalahan koalisi tidak ingin berlarut seperti ini. "Kalau kita tetap konsisten. Ridwan Kamil milih PPP, ayo. Kalau enggak ya mungkin kita juga akan say goodbye," pungkasnya.

Namun, partai koalisi lainnya PKB menilai, pencabutan dukungan merupakan dinamika yang biasa terjadi menjelang pilkada. "Ini memang dinamika politik, terlebih di dalam tubuh internal Golkar. Dalam setiap proses, pasti terjadi dinamika," kata Ketua DPW PKB Syaiful Huda saat dihubungi, Minggu (17/12).

Namun, dia optimistis dinamika yang terjadi tidak akan mengubah koalisi yang sudah dibangun. Huda menilai jika melihat isi surat Golkar, Ridwan Kamil masih bisa dikomunikasikan dengan baik. "Ini faktor Emil (Ridwan Kamil) yang belum mengambil Daniel dari deadline yang diberikan. Artinya, ini hanya soal timing Emil yang belum memutuskan," ujarnya.

Syaiful Huda pun enggan menyebut langkah Golkar menjadi momentum krisis koalisi yang sudah dibangun. Pasalnya, hal yang sama terjadi di partai lain. Dia mencontohkan, Gerindra, tiba tiba mendorong nama Sudrajat dan mengajak PKS dan PAN bergabung. "Artinya, dinamika politik di Jabar masih nol nol. Dalam pengertian masih sangat cair. Ada yang sudah mengkristal, mencair lagi, yang mencair mengkristal lagi," ujarnya.

"Konteks Pilkada sangat dinamis, kadang-kadang ada kejutan. Ini dinamika biasa," Syaiful melanjutkan.

Lebih lanjut, semua hubungan akan membaik seiring kompromi yang mungkin bisa dibangun bersama. Ini adalah proses politik, di dalamnya ada faktor partai, konteksnya pengurus pusat masing-masing. "Komunikasi akan kembali pada partai koalisi. Terutama di dewan pengurus pusat masing-masing," pungkasnya.