Saat negara dikalahkan KLB Demokrat

Merdeka.com - Hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang mengukuhkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai ketua umum menggantikan Anas Urbaningrum, merupakan sebuah kemunduran bagi era demokrasi di Indonesia.

Direktur Lingkar Madani (Lima) Ray Rangkuti menilai, setidaknya ada beberapa kekalahan negara terjadi akibat dari hasil KLB Demokrat yang diselenggarakan di Bali akhir pekan lalu.

"Negara kalah karena untuk pertama kali dalam sejarah, partai politik di era reformasi, seluruh jabatan dalam struktur partai politik diketuai oleh seorang individu. SBY adalah Ketua Majelis Tinggi PD sekaligus Ketua Dewan Pembina, Komisi Pengawas PD," kata Ray dalam keterangan pers yang diterima merdeka.com, Senin (1/4).

Menurutnya, hasil KLB itu justru melanggar ketetapan AD/ART partai berlambang bintang Mercy itu. Di mana, kata dia, dalam pasal 13 ayat (3) bahwa wakil ketua Majelis Tinggi dijabat oleh ketua partai. Namun pada kenyataannya, jabatan itu diambil alih oleh Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Marzuki Alie.

"Jelas semangat seperti ini melecehkan prinsip demokrasi yang pada hakikatnya menginginkan adanya pembagian kekuasaan yang saling mengkoreksi dan seimbang.

Ray berpendapat, kekuasaan yang menumpuk di tangan SBY, membunuh lahirnya partisipasi sekaligus kaderisasi yang baik di dalam tubuh internal partai. Suasana ini jelas memacetkan adanya sirkulasi kekuasaan dari satu tangan ke banyak tangan.

Selain itu, kata dia, negara juga kalah karena pada akhirnya presiden dan banyak anggota kabinet adalah mereka yang mewakili kepentingan partai-partai. Eksistensi partai seolah menjadi lebih penting dari pada eksistensi negara.

"Jargon-jargon yang dipakai untuk melegalisasi SBY sebagai ketua umum memperlihatkan bahwa penyelamatan partai jauh lebih utama dari pada penyelamatan negara. Akhir-akhir ini kita telah mengalami berbagai persoalan kebangsaan yang nampaknya makin akut," lanjut dia.

Lebih dari itu, tambah Ray, prinsip agar negara dikelola secara profesional dan memulai tradisi agar setiap penyelenggara negara menganut prinsip loyalitas pada partai berakhir ketika loyalitas pada negara dimulai hancur berkeping-keping.

"Pernyataan SBY yang menyebut membiarkan dirinya dikritik dan diserang daripada Partai Demokrat tambah susah dan hadapi masalah menjadi pengukuhan bahwa kepentingan mengurus Demokrat jauh lebih utama dari pada mengurus bangsa dan negara," tandasnya. (mdk/bal)