Saat Surya Paloh, JK hingga Anies Gelisah Nilai Jokowi Cawe-Cawe di Pilpres 2024

Merdeka.com - Ketum Partai NasDem Surya Paloh gelisah. Dia merasa Presiden Joko Widodo ikut cawe-cawe dalam urusan Pilpres 2024. Campur tangan Jokowi dalam demokrasi lima tahunan begitu kentara.

Paloh pun blak-blakan mengutarakan kegelisahannya itu saat bertemu dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat pertemuan di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat (5/5).

Paloh meminta Jokowi memposisikan dirinya sebagai seorang negarawan. Mestinya, pejabat publik harus bisa membatasi diri sebagai pemilik privilese sebagai presiden.

"Pak Surya melihat bahwa hal-hal yang selama ini berlangsung kalau diamati Pak Surya itu kurang sehat. Bahwa, bahkan disebut tidak sehat kalau caranya begini," ujar Ketua DPP NasDem Sugeng Suparwoto kepada wartawan, Sabtu (6/5).

"Ya mestinya, mohon maaf, presiden sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus kepala negara itu harus memposisikan sebagai negarawan," jelasnya.

Menurut pandangan Paloh dan NasDem, endorse yang dilakukan Jokowi bukan hal yang baik. Dia meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu untuk netral sebagai presiden di Pemilu 2024.

"Bagaimana mengendorse satu per satu itu menurut hemat kita tidak bagus. Dalam konteks cawe-cawe lah kalau bahasa umumnya," ujar Sugeng.

"(Surya Paloh) menginginkan (Jokowi netral), iya dong. Bukan sekedar menginginkan, mengharuskan bahkan," tegasnya.

Sentilan JK

Kegelisahan Paloh juga dirasakan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla. JK berkata, seharusnya Jokowi tidak terlibat lebih jauh dengan urusan Pemilu 2024. JK mencontohkan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di akhir masa pemerintahannya.

"Menurut saya, Presiden seharusnya seperti Ibu Mega, SBY, itu akan berakhir, maka tidak terlalu jauh melibatkan diri," ujarnya usai melakukan pertemuan dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di kediaman Jusuf Kalla di Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (6/5).

"Maka tidak terlalu jauh melibatkan diri, dalam suka atau tidak suka, dalam perpolitikan. Supaya lebih demokratis lah," tegas JK.

Anies Minta Negara Netral

Capres Koalisi Perubahan Untuk Persatuan Anies Baswedan juga ikut buka suara. Dia meminta agar negara tidak ikut campur dalam kontestasi Pilpres 2024 mendatang.

Menurutnya, yang berhak terlibat dalam rangkaian Pilpres adalah kontestan dan rakyat. Anies menekankan negara harus netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 mendatang.

"Biarkan rakyat tanpa dipengaruhi negara, tanpa campur tangan negara, negara netral dan percayakan rakyat bahwa rakyat menitipkan kewenangan kepada yang punya niat baik dan track record," kata Anies saat memberikan pidato di acara Amanat Nasional (ANIES), di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Anies menegaskan jika negara sampai intervensi namanya negara sedang melecehkan rakyat. Dia menilai, rakyat sudah matang dan mampu menentukan kepada siapa kewenangan itu dititipkan.

"Jadi tidak perlu ada intervensi," ucap mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Dia menegaskan bahwa kontestasi pergantian kekuasaan harus dilakukan lima tahun sekali. Maka, dia menyebut tak perlu ada pihak tertentu yang takut untuk kehilangan kekuasaan.

"Bila ada yang khawatir kehilangan kekuasan maka dia tidak paham prinsip dasar demokrasi. Karena kekuasan itu tidak hilang tidak berpindah itu ada pada saudara semua rakyat Indonesia," ujar Anies.

Anies berpesan kepada rakyat Indonesia untuk tetap menjaga independensi hingga jadwal pemilihan nanti. Dia menyebut, rakyat berperan untuk menentukan arah bangsa Indonesia dalam lima tahun ke depan.

"Kepada kekuatan pada rakyat bukan pada yang lain. Jaga kekuasan sampai nanti di TPS. Ini bukan statistik hitungan, itu hak untuk menentukan perjalanan bangsa," imbuh Anies.

Jokowi Langgar Etika Politik?

Sebelumnya, Guru Besar Hukum Tata Negara Denny Indrayana menyinggung etika politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang cawe-cawe dalam mengurusi koalisi dan kontestasi Pilpres 2024.

Denny mempermasalahkan jawaban Jokowi yang menyebut dirinya sebagai pejabat publik sekaligus pejabat politik ketika menjawab tudingan cawe-cawe Pilpres mendatang.

Menurut Denny, jawaban tersebut seolah-olah benar tetapi bermasalah dari segi etika.

"Jika dikuliti lebih jauh, terutama dari sisi etika kepresidenan, maka ada batasan-batasan moral dan hukum yang dilanggar oleh Presiden Jokowi, termasuk pelanggaran konstitusi ketika ikut turut campur soal Pilpres 2024," katanya.

Denny pun menyoroti tindakan Jokowi yang mengumpulkan enam ketua umum partai politik minus NasDem di Istana Negara beberapa waktu lalu.

"Presiden Jokowi sudah jujur mengatakan tidak lagi mengundang NasDem karena sudah punya koalisi sendiri. Tentu yang dimaksud adalah koalisi Nasdem-Demokrat-PKS yang mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden," tutur Denny.

"Jokowi dengan jelas sedang berpolitik partisan dengan menunjukkan preferensi kepada koalisi Ganjar dan Prabowo di satu sisi, serta resistensi kepada partai koalisi pendukung Anies pada sisi yang lain," imbuhnya.

Ikuti perkembangan terkini seputar berita Pemilu 2024 hanya di merdeka.com

Baca juga:Jokowi akan Berikan Arahan kepada Relawan Terkait 2024 di Puncak Musra IndonesiaJokowi Serukan Hentikan Kekerasan di Myanmar: Rakyat yang Jadi KorbanPPP: Pak JK Wapres 2019 Masuk TKN Jokowi-Ma'ruf, Apa Bisa Dimaknai Cawe-Cawe?2 Wanita Nekat Mau Masuk Istana Bertemu JokowiTugas Khusus Jokowi ke Menko Mahfud-Kapolri: Kawal RUU Perampasan Aset di DPR (mdk/ray)