Saat wakil rakyat ribut minta tambah kursi

Merdeka.com - Sejumlah pasal masih menjadi perdebatan dalam revisi UU Pemilu yang tengah dibahas pemerintah dan Komisi II DPR. Salah satu yang menjadi sorotan publik yakni keinginan DPR menambah 19 kursi anggota DPR. Dari semula 560 orang, menjadi 579 anggota dewan.

Alasannya, sudah 15 tahun jumlah kursi di DPR tidak bertambah. Sementara jumlah penduduk di Indonesia tiap tahun bertambah.

"Kaya di Papua seluas itu hanya ada 10 kursi di DPR, bagaimana dia bisa mewakili semua. Itu perlu dipikirkan penambahan. Di Kepri satu anggota DPR mewakili 700 ribu, kalau ditambah satu saja itu bisa berkurang 50 ribu, jadi ya ada pengaruh, tapi enggak signifikan memang, jadi harus dimulai dari sekarang, kalau enggak makin jauh antara anggota DPR sama konstituen," jelas Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu, Ahmad Riza Patria saat dihubungi merdeka.com, minggu lalu.

Keinginan DPR ini mendapat sorotan dari Perkumpulan untuk Pemilu dan demokrasi (Perludem). LSM yang giat memperhatikan pemilu di Indonesia ini bahkan mengungkapkan data banyak daerah-daerah yang justru kelebihan kursi. Sehingga, DPR diminta lebih baik meredistribusi kursi ketimbang minta tambah kursi.

"Jadi usulan penambahan kursi tanpa menata ulang distribusi kursi ke provinsi juga tak akan berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan kursi saja. Sebab pendekatannya hanya tambal sulam. Padahal kalau mau kesetaraan harga kursi maka harus dilakukan penataan distribusi/alokasi kursi ke provinsi berdasar prinsip-prinsip yang disepakati dan diterapkan secara konsisten," kata Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraeni.

Belum habis pro kontra tentang penambahan pemilu, para wakil rakyat juga kembali mewacanakan penambahan kursi pimpinan MPR. Seluruh fraksi bahkan diklaim mendukung usulan penambahan kursi pimpinan DPR menjadi sebelas, awalnya hanya lima.

Wacana penambahan kursi pimpinan MPR ini bergulir dalam revisi UU MD3 yang tengah dibahas di Baleg DPR. Salah satu pemicunya yakni saat PDIP inginkan kursi pimpinan DPR dan MPR. Namun fraksi yang lain tak mau kalah, juga ingin minta jatah kursi pimpinan.

"Sepengetahuan saya ada dari kesepakatan-kesepakatan yang diambil seluruh fraksi-fraksi pendukung Pemerintah. Tapi di antara mereka dinamikanya juga masih belum menyatu," kata Kata Ketua Baleg DPR RI, Supratman Andi Agtas.

Supratman mengungkapkan alasan dan pertimbangkan ditambahnya pimpinan MPR. Pertama, kata dia, wacana ini bukan hal baru karena komposisi pimpinan MPR berasal dari seluruh perwakilan fraksi partai dan golongan pernah terjadi di tahun 1999.

Alasan kedua, MPR dianggap sebagai lembaga yang menjadi representasi dari rakyat. Oleh sebab itu, dia usulan agar semua fraksi mendapatkan jatah di jajaran pimpinan MPR adalah sesuatu yang wajar.

"Soal tugas dan kewenangan yang ada di sana kan mungkin dianggap bahwa di sana representasi terhadap orang. Sehingga dengan demikian tidak ada salahnya itu kira-kira alasan teman-teman yang mengusulkan semua fraksi disana," terangnya.

Soal anggaran akan membebani negara jika kursi pimpinan MPR jadi 11? Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, penambahan pimpinan MPR menjadi 11 orang tidak akan berpengaruh besar terhadap anggaran untuk operasional yang dibutuhkan.

"Kalau di MPR misalnya, lebih banyak pimpinan kalau nanti diputuskan saya kira tidak juga menambah anggaran yang signifikan," kata Fadli di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/5).

Sebab, menurut Fadli, penyerapan anggaran dari sektor infrastruktur cukup besar. Sehingga ditambahnya 6 pimpinan baru MPR tidak akan membebani APBN.

"Anggaran yang signifikan itu kan banyak sekarang ini penyerapan itu dari infrastruktur dan lain-lain. Untuk yang ini saya kira sama sekali tidak terlalu mengganggu anggaran," klaimnya.

"Jadi paling protokoler kan itu urusan bisa memanfaatkan dari yang sudah ada. Kendaraan ada, rumah dinas kalau rumah dinas ada yang sudah ada. Jadi tidak ada yang baru ya hal-hal seperti itu lah," sambung Fadli.