Safari politik Setya Novanto dan putusan kembali jadi Ketua DPR
Merdeka.com - Rapat pleno Partai Golkar memutuskan untuk mengembalikan Setya Novanto sebagai ketua DPR. Novanto beberapa waktu lalu mundur sebagai ketua DPR karena terbelit kasus 'Papa Minta Saham'.
Merujuk pada putusan MK yang mengatakan bahwa rekaman kasus 'Papa Minta Saham' ilegal, Golkar ingin mengembalikan nama baik sang ketua umum. Novanto pun diminta kembali menjadi orang nomor satu di parlemen.
"Tanggal 8 November kemarin, itu agenda internal diwacanakan itu (kembali jadi ketua DPR). Karena sekarang sudah jadi ketum partai, kasus ini soal wibawa partai saja," kata Yorrys saat dihubungi merdeka.com, Senin (21/11).
-
Siapa ketua DPR? Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Golkar Puteri Komarudin sampaikan apresiasi.
-
Siapa yang dituduh meminta KPK menghentikan kasus e-KTP Setya Novanto? Ketua Umum Partai Golongan Karya (Golkar) Airlangga Hartarto buka suara terkait pernyataan mantan Ketua KPK Agus Rahardjo soal Jokowi telah meminta dirinya untuk menstop kasus e-KTP dengan terpidana Setya Novanto (Setnov).
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
-
Siapa yang menjadi Ketua DPR RI? Bahkan, lanjut dia, sudah diputuskan dan menjadi sebuah resolusi untuk mengapresiasi Ketua DPR RI Puan Maharani atas kepemimpinannya sebagai Chair dan Presiden AIPA 44th.
-
Siapa ketua umum Partai Golkar saat ini? Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke-11 sejak pertama kali dipimpin Djuhartono tahun 1964.
-
Kenapa Setya Novanto disebut sebagai korban dalam kasus e-KTP? 'Partai Golkar itu menjadi korban dari e-KTP, jadi saya no comment. Jelas ya, korban e-KTP siapa? (Setnov) ya sudah clear,' pungkasnya.
Yorrys berujar, usulan pergantian ini bukan karena Novanto memiliki masalah dengan Ade. Akan tetapi, usulan ini berkaitan dengan wibawa dan etika partai.
"Jadi bukan mengganti karena ada masalah, tapi mengembalikan yamg kebetulan sekarang dia ketum partai. Ini kan soal wibawa partai saja, sekarang Ade mau kemana? Apakah dia kembali ketua fraksi, nanti kita bicara ke dalam. Tapi yang penting ada kesepakatan mengembalikan posisi ketua umum seperti semula," tegasnya.
Saat ini, Golkar tengah berusaha melobi para pimpinan partai politik dan pimpinan fraksi di DPR untuk melanggengkan Novanto kembali jadi ketua DPR. Bahkan, pada Minggu (20/11) lalu, Novanto sudah sowan ke Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dalam pertemuan itu, Novanto memang tak mengakui bahwa pembahasan menyangkut hasil rapat pleno Golkar pada 8 November lalu. Dia mengklaim hanya membahas soal kasus Basuki T Purnama (Ahok) dan kondisi politik terkini.
Beberapa hari sebelum bertemu Megawati, Novanto juga diketahui bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana. Pada Kamis (17/11), Novanto mengaku hanya membahas perihal kasus Ahok.
Setelah bertemu Jokowi, Novanto kemudian mengagendakan pertemuan dengan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Masih di hari yang sama, Novanto bertemu Paloh juga mengaku membahas soal kasus Ahok.
Berhembus kabar, Novanto telah mendapatkan restu dari Presiden Jokowi untuk kembali menjadi ketua DPR. Begitu pula dengan Megawati, namun dengan catatan, satu kursi wakil ketua DPR diberikan kepada PDIP.
Namun ketika dikonfirmasi perihal niatan Golkar ini, Setya Novanto mengaku tidak tahu menahu. Dia bahkan menyatakan baru tahu dari media dan belum sempat bertemu dengan pengurus DPP Golkar.
"Saya baru datang dari luar kota, jadi enggak tahu apa yang terjadi. Saya enggak tahu baru datang, saya belum datang langsung kemari (ulang tahun Kosgoro 1957)," ujarnya usai menghadiri ulang tahun Kosgoro 1957 di Gedung Smesco, Gatot Soebroto, Jakarta Selatan, Senin (21/11) malam.
Setnov berkilah kepada awak media ketika terus dicecar pertanyaan soal hal tersebut. Bahkan, dirinya mengelak.
"Saya enggak tahu, belum tahu. Sorry-sorry belum tahu ya, tapi yang jelas kunjungan saya dan Surya Paloh dan bu Mega telah menunjukan kesolidan kita di dalam masalah-masalah untuk kepentingan negara dan juga solid bersama untuk menangkan saudara Ahok dan saudara Djarot," kata dia.
Bukan tidak mungkin Setya Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Terlebih semua pimpinan partai politik telah ditemui. Golkar juga sudah membentuk tim internal untuk merealisasikan keputusan itu.
Yorrys menuturkan, fraksi partai DPR akan diminta berkomunikasi dengan pimpinan DPR dan fraksi-fraksi parpol soal kemungkinan pengembalian jabatan Novanto sebagai Ketua DPR. Sementara, pengurus DPP akan berkomunikasi dengan Dewan Pembina, Dewan Pakar, Dewan Pertimbangan.
"Kemudian kita menugaskan kepada fraksi di DPR untuk melakukan pembicaraan dengan pimpinan. Ada pimpinan dewan, pimpinan fraksi, kemudian tugas DPP membangun komunikasi dengan internal. Ada Wanbin, Dewan Pakar, ada Dewan Kehormatan," pungkas Yorrys.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebelumnya, Agus Rahardjo mengungkapkan dirinya pernah dipanggil dan diminta Presiden Jokowi untuk menghentikan penanganan kasus korupsi pengadaan e-KTP
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo sebelumnya menyebut pernah dipanggil ke Istana dan diminta presiden menghentikan kasus korupsi e-KTP melibatkan mantan ketua DPR Setya Novanto.
Baca SelengkapnyaSampai Tanya Puan, Megawati Heran Revisi UU MK Dikebut saat DPR Reses
Baca SelengkapnyaAgus Rahardjo yang mengaku sempat diminta Presiden untuk menghentikan kasus korupsi KTP elektronik
Baca SelengkapnyaKetua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengungkapkan keresahannya terkait potensi kecurangan Pemilu 2024
Baca Selengkapnya"Mba Puan merupakan Ketua DPR selanjutnya sesuai dengan arahan dari Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto
Baca SelengkapnyaMoeldoko mempertanyakan Agus Rahardjo yang kembali mempersoalkan kasus yang sudah bergulir pada 2017.
Baca SelengkapnyaSetyo mendapat suara terbanyak dalam pemilihan capim KPK di Komisi III DPR.
Baca SelengkapnyaSetyo memperoleh suara tertinggi dalam voting sebagai ketua KPK mengalahkan kandidat lainnya yakni Fitroh Rohcayanto dan Johanis Tanak.
Baca SelengkapnyaMantan Menteri ESDM, Sudirman Said mengungkap pernah ditegur Presiden Jokowi karena melaporkan Setya Novanto ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD).
Baca SelengkapnyaDia menegaskan keputusan MK nomor 60 sudah merupakan keputusan tertinggi Konstitusi dan harus dijalankan.
Baca SelengkapnyaAgus mengatakan, Presiden saat itu menginginkan penyidikan kasus yang menjerat Setya Novanto dihentikan.
Baca Selengkapnya