'Sah-sah Saja Moeldoko Diminta ikut Suksesi Partai Demokrat'
Merdeka.com - Politikus Partai NasDem Irma Suryani Chaniago menilai sah-sah saja jika Kepala Staf Presiden Moeldoko Ingin menjadi Ketum Demokrat. Menurutnya, partai politik bukan milik pribadi. Semua berhak memilih dan dipilih.
"Partai politik itu bukan milik pribadi atau keluarga, siapapun punya hak memilih dan dipilih. Soal Pak moeldoko diminta untuk ikut suksesi di partai Demokrat oleh internal Demokrat menurut saya sah sah saja," katanya, Rabu (3/2).
Menurutnya, politik berjalan dinamis. Persoalan kudeta juga kerap terjadi. Dia pun bilang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak perlu panik jika kepemimpinannya mengakar di Demokrat.
-
Siapa pendiri Partai Demokrat? Gagasan pendirian Partai Demokrat pertama kali muncul dari SBY.
-
Siapa yang punya hak menentukan arah politik PDIP? Megawati memiliki hak prerogatif untuk menentukan arah politik PDIP ke depan.
-
Siapa yang berhak memilih? KPU sudah menentukan siapa saja yang bisa menjadi pemilih dalam pemilu.hal itu tertuang dalam peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagai berikut: 1. Genap berusia 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara, sudah kawin, atau sudah pernah kawin.
-
Siapa yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu? Dengan adanya Pemilu, setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam mengambil keputusan politik yang akan memengaruhi masa depan mereka.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa Ketua Umum Partai Golkar? Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto bersilaturahmi dengan pimpinan ormas Hasta Karya atau pendiri, ormas yang didirikan, dan organisasi sayap partai berlambang pohon beringin, Minggu (6/8/2023).
"Soal kemudian beliau berhasil atau tidak itukan suratan tangan. Politik itu dinamis, kerajaan dan pemerintahan saja bisa terjadi kudeta, apa lagi partai politik, kenapa harus kebakaran jenggot jika AHY mengakar?" ucapnya.
"Berhenti memainkan politik melankolis dan playing victim untuk raih simpati, karena gaya itu sudah lewat 15 tahun lalu, sekarang tidak relevan," tambah dia.
Menurut Irma, Moeldoko tak perlu mundur dari jabatan Kepala Staf Presiden terkait isu kudeta Demokrat ini. Dia bilang, sah-sah saja tiap orang punya keinginan pribadi.
"Konstitusi kita menjamin setiap orang berhak memilih dan dipilih, untuk apa mundur, sah sah saja koh tiap orang punya keinginan pribadi," ujar Komisaris Independen Pelindo I ini.
Dia pun menegaskan, bahwa Presiden Joko Widodo tidak mencari keuntungan terkait kudeta Partai Demokrat. Sebab, koalisi parpol pemerintah sudah sangat kuat.
"Tidak ada keuntungan sama sekali bagi Pak Jokowi ikut persoalan Demokrat, koalisi pemerintah suda sangat kuat, tidak butuh tambahan lagi," ucapnya.
Irma menyinggung AHY agar menjadi negarawan. Dia bilang, rakyat butuh kebersamaan dalam mengatasi pandemi. Tak butuh politisasi yang tidak konstruktif.
"Gimana tidak mau pimpin Indonesia? saat ini rakyat membutuhkan pemimpin masa depan yang memiliki konsistensi dan tangguh dalam menyelesaikan masalah- masalah bangsa, bukan pemimpin yang selalu meminta perlindungan rakyat dengan gaya gaya melankolis," pungkas eks anggota DPR ini.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Partai Demokrat akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto di Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaHasto tetap menghormati setiap warga negara yang memilih bergabung ke partai politik.
Baca SelengkapnyaMenurut Demokrat, dukungan parlemen sangat penting untuk kelancaran pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKendati demikian, Golkar mengaku tak mengetahui siapa partai politik yang akan bergabung dengan KIM.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaDemokrat mendukung NasDem dan PKB Gabung Koalisi Prabowo.
Baca SelengkapnyaDemokrat tidak menutup peluang bergabung ke Koalisi Indonesia Maju mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaPartai Koalisi Prabowo Mulai Bicara Jatah Menteri, Demokrat: Tidak Ada Dusta Antara Kami
Baca SelengkapnyaNasDem meminta Anies tidak memilih calon wakil presiden karena tokoh tersebut punya partai politik.
Baca SelengkapnyaKeputusan berkoalisi dengan partai pengusung Ganjar maupun Prabowo itu masih menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Baca SelengkapnyaArtikel ditulis reporter magang kampus merdeka program Kemendikbud: Nayla Shabrina.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara terkait sindiran PDIP bahwa Bobby Nasution banyak didukung partai di Pilkada Sumut karena menantu presiden.
Baca Selengkapnya