'Saham' Demokrat milik SBY, tak mungkin kader lain maju selain AHY

Merdeka.com - Direktur Eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya meyakini, Partai Demokrat tak mungkin mengusung kader selain Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) baik sebagai capres atau cawapres dalam Pilpres 2019. Ini menyikapi munculnya nama Gubernur NTB M Zainul Majdi atau biasa disapa Tuan Guru Bajang (TGB) sebagai calon alternatif capres maupun cawapres.

"Menurut saya, 100 persen (Demokrat) akan majukan AHY entah posisinya apa pun," jelasnya ditemui di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/3).

Pilpres dan Pemilu Legislatif akan berlangsung serentak. Artinya suara partai akan bergantung pada konstelasi Pilpres. Partai yang mencalonkan kader dalam pertarungan Pilpres, kecenderungan suaranya akan melonjak naik.

"Untuk partai yang cenderung sahamnya 100 persen dikuasai oleh keluarga SBY tidak mungkin akan mencetuskan nama lain walaupun memiliki pengalaman jauh lebih banyak seperti TGB," jelasnya.

Jika ngotot menjadi capres atau cawapres, TGB bersaing dengan pemilik saham mayoritas partai dan putra mahkota Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah diberikan tongkat estafet kepemimpinan langsung oleh SBY.

"Menurut saya kalau dispekulasikan siapa yang akan mewakili Demokrat sudah pasti AHY," ujarnya.

Ada beberapa aspek yang membuat Demokrat tak akan mengusung TGB. Selain karena bukan pemilik saham di Demokrat, TGB juga berasal dari daerah yang suara elektoralnya rendah.

"Ini bukan partai terbuka seperti Golkar misalnya atau PKS dan kedua TGB tidak berasal dari daerah yang memiliki suara elektoral besar karena dia bukan berasal dari daerah dengan jumlah padat penduduk. Jadi secara realistis, secara elektoral pun sulit menurut saya buat Demokrat mendukung TGB. Sangat kecil kemungkinan," paparnya.

Dia menambahkan bukan tidak mungkin TGB bisa berpotensi digandeng poros lain. Atau TGB juga bisa memposisikan dirinya menjadi bakal cawapres.

"Minimal dengan dia meletakkan dirinya menjadi seorang bakal calon wapres minimal bisa saja ditawari menteri. Itu biasa dalam isu politik dalam menaikkan bargaining position. Mungkin saja itu bisa dilakukan," tutupnya.