Follow
Saksi KPU tegaskan tak ada politik uang di Jember
Merdeka.com - Sidang ketiga gugatan PHPU Pilpres 2014 yang diajukan pasangan Prabowo Subianto - Hatta Rajasa kembali digelar di Mahkamah Konstitusi, hari ini, Senin (11/8). Sidang hari ini mengagendakan jawaban Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku pihak termohon menghadapi gugatan itu.
Dalam persidangan yang digelar di ruang sidang pleno, KPU menghadirkan dua puluh lima saksi dari tiga provinsi. Saksi KPU tersebut membantah tudingan saksi pihak pemohon pada persidangan Jumat silam, yang menyebut ada money politic di Kabupaten Jember, Jawa Timur, saat pelaksanaan Pilpres lalu.
"Ingin membantah saksi keterangan pemohon terkait pembukaan kotak suara di Jember, dan money politic di Kabupaten Jember," kata salah satu saksi KPU di ruang pleno, Gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin (11/8).
-
Bagaimana PDIP membuktikan kecurangan Pilpres? Dia mengatakan, dalam gugatan ke MK, pihaknya tidak fokus pada selisih perolehan suara paslon nomor 03 Ganjar-Mahfud dengan paslon pemenang yang diumumkan KPU, tetapi akan fokus pada kecurangan yang terstrukur sistematis masif (TSM). Oleh karena itu, tim hukum telah mempersiapkan bukti yang kuat agar hakim MK tidak membuat keputusan yang salah atau tidak tergantung keyakinan yang didukung hanya minimal dua alat bukti. 'Kami memiliki data dan bukti yang kuat sekali. Kami tidak akan larut dengan masalah selisih angka perolehan, tapi kami akan folus pada TSM karena kejahatan ini sudah luar biasa. Kita akan yakinkan hakim dengan bukti yag kita miliki bahwa ini betul-betul kejahatan yang TSM,' kata Henry, dalam keterangan reami, Senin (11/3).
-
Siapa saja yang bersaksi di sidang MK? Sebagai informasi, empat menteri tersebut adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, Menteri Sosial Republik Indonesia Tri Rismaharini, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy dan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia Airlangga Hartarto.
-
Bagaimana PKD memastikan integritas Pilkada 2024? Sebagai lembaga pengawas, PKD akan menjadi sosok yang penting untuk memastikan integritas, transparansi dan keadilan dalam proses pemilihan, serta menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan hasil Pemilu di tingkat lokal.
-
Siapa yang memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP? Effendi Simbolon memberi klarifikasi ke Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto terkait ucapannya mendukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
-
Kenapa PKB heran debat capres tanpa doa? 'Maksud saya begini, kita ini umat beragama, biasa di momen-momen lain melakukan doa kenapa ini mengheningkan cipta di Taman Pahlawan,' katanya usai debat di JCC, Jakarta, Jumat (22/12).
-
Bagaimana KPU menjamin soal debat capres tidak bocor? '(Jamin kerahasiaan soal agar enggak bocor) Intinya semua tim pasangan calon sudah tahu temanya,' kata Hasyim.
Mendengar penjelasan itu, salah satu majelis hakim Patrialis Akbar coba memastikan kebenaran kesaksian yang disampaikan. Patrialis mempertanyakan dengan mengelaborasi dengan keterangan yang dari pemohon.
"Bahwa mengatakan tidak ada money politic. Apakah ada saksi saudara mengatakan itu," kata Patrialis.
Menurut saksi, ada laporan yang diterimanya dan memastikan tidak ada money politic dalam pemungutan suara di Jember.
"Tidak ada yang mulia. Kita tidak pernah mendengar ada laporan itu," jawab saksi.
Persidangan saat ini masih berlangsung dengan mendengarkan satu persatu keterangan saksi dari KPU. (mdk/lia)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto menyebut kepala daerah PDIP ditekan Kapolda Jatim agar tak fokus mendukung Ganjar-Mahfud.
Baca Selengkapnya
Dugaan atas penambahan suara PKB di TPS 10 Kelurahan Bareng Lor, Klaten Utara tidak benar dan tidak berdasar.
Baca Selengkapnya
Putusan DKPP menyebut Ummi melakukan pelanggaran kode etik saat pemilihan legislatif (Pileg) 2024 lalu.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto buka suara soal pemanggilannya sebagai saksi di dugaan kasus korupsi DJKA
Baca Selengkapnya
Kubu Anies dan Ganjar menolak tanda tangan karena menduga adanya kecurangan Pemilu
Baca Selengkapnya
KPU Bali memastikan tidak ada kecurangan dalam Pemilu 2024 di Pulau Dewata
Baca Selengkapnya
PPP menyebut, telah terjadi perpindahan suara partainya secara tidak sah kepada Partai Garuda yang menyebabkan PPP tak lolos ambang batas parlemen 4 persen.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menegaskan, tidak ada aliran dana kampanye Pemilu 2024 terafiliasi dengan koperasi Garudayaksa Nusantara (KGN Coop).
Baca Selengkapnya
KPU mengeluarkan serangkaian bantahan, menjawab tuduhan dari pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar saat sidang PHPU
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI Jakarta menyebut ada empat pantarlih yang diduga telah menggunakan joki untuk melakukan pencocokan dan penelitian calon pemilih.
Baca Selengkapnya
Bima menjelaskan, setiap daerah memiliki kasusnya masing-masing.
Baca Selengkapnya
Jokowi membantah ikut cawe-cawe soal isu Munaslub Golkar itu.
Baca Selengkapnya