Saksi Kubu Moeldoko Akui Dukung AHY Saat Kongres ke V Partai Demokrat

Merdeka.com - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menggelar sidang gugatan dilayangkan Moeldoko, ketua umum Demokrat hasil KLB Deli Serdang dengan agenda pemeriksaan saksi. Saksi yang diajukan Kubu Moeldoko yakni Muklis Hasibuan, mantan Ketua DPC Labuan Batu, Sumut; M Isnaini, mantan Ketua DPC Ngawi, Jateng; dan Ayu Palaretin mantan Ketua DPC Kab. Tegal, Jateng.

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Kubu AHY, Mehbob, sempat mencecar ketiga saksi perihal siapa yang mereka pilih dalam Kongres V Partai Demokrat, tanggal 15 Maret 2020 di Jakarta.

Para saksi yang turut hadir pada kongres tersebut dan masih menjadi pemilik suara yang sah, sesuai AD/ART mengaku memilih Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum periode 2020-2025.

"Kami mendukung AHY sebagai Ketum Partai Demokrat," kata mereka ketika jawab pertanyaan Mehbob.

"Dengan kata lain, sampai saat ini para saksi tersebut tidak keberatan dengan kepemimpinan AHY sebagai Ketua Umum Partai Demokrat," timpal Mehbob.

Melihat pernyataan para saksi saat persidangan, Mehbob berharap kepada Majelis Hakim PTUN akan memutus sesuai dengan keadilan hukum.

"Hukum itu akal sehat. Akal sehat kita semua mengatakan, tidak ada jalan bagi kubu Moeldoko untuk memenangkan gugatan terhadap Pemerintah di PTUN," katanya Mehbob dalam merespon hasil sidang.

Kuasa hukum DPP Partai Demokrat Heru Widodo menjelaskan dari hasil sidang para saksi yang dihadirkan kubu Moeldoko ini hanya permasalahkan pemecatan mereka yang pada dasarnya adalah urusan internal partai.

"Padahal UU Partai Politik tegas. Bila ada permasalahan internal partai, maka diselesaikan di Mahkamah Partai," kata Heru.

"Sedangkan para saksi ini tidak pernah menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan pada Mahkamah Partai," lanjutnya.

Sehingga, kata Heru, para saksi juga tidak mempermasalahkan keputusan Menkumham menolak mengesahkan hasil KLB ilegal Deliserdang dan tidak menganggap keputusan.

"Tapi ada dugaan mereka diperalat kubu Moeldoko untuk menggugat keputusan Pemerintah itu," katanya.