Saling teriak ilegal, kubu OSO dan Hemas rapat Panmus di DPD
Merdeka.com - Kisruh berebut kursi pimpinan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) masih terus berlanjut. Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) menggelar rapat Panitia Musyawarah (Panmus) di Ruang Rapat Panmus DPD. Sedangkan di lain tempat, kubu GKR Hemas dan Farouk Muhammad juga menggelar rapat Panmus di Ruangan Samithi di area parlemen, Senin (10/4).
OSO menilai, rapat yang diadakan oleh Hemas ilegal. Hal tersebut disebabkan rapat Panmus yang dilaksanakan oleh Hemas tidak dilaksanakan di ruang rapat Panmus DPD dan juga tidak dihadiri oleh Sekretaris Jendral (Sekjen) DPD.
"Bagaimana, inikan ruangannya DPD, Sekjennya di sini, jadi kalau di sana enggak pakai Sekjen dalam Panmus itu ilegal," kata OSO, di ruang rapat DPD, di Gedung Nusantara III, Kawasan Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (10/4).
-
Siapa anggota Paspampres yang terlibat? Dimana dari ketiga tersangka yang ditetapkan hanya ada Praka RM yang merupakan anggota Paspampres.
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Siapa yang mengajukan sengketa Pileg? Diketahui, pada hari Senin pekan depan, MK sudah mengagendakan sidang sebanyak 79 perkara dan 53 perkara untuk hari Selasa.
-
Dimana bentrokan antara PDIP dan PPP terjadi? bentrokan antara Laskar PDIP dengan Gerakan Pemuda Ka'bah (GPK) PPP pecah di kawasan Muntilan, Magelang, Jawa Tengah pada Minggu (15/10) sore hari tadi.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
Sedangkan Hemas mengklaim, rapat Panmus yang dilaksanakan OSO-lah yang ilegal. Dia menegaskan, pimpinan DPD periode 2014-2019 adalah kepemimpinan yang sah, taat pada aturan hukum.
"Saya kira apa yang mereka lakukan menurut kami adalah ilegal karena kita harus tetap taat pada aturan hukum. Kami sudah harus menjalankan apa yang sudah diputuskan oleh MA," tegas Hemas.
Hemas mengklaim, walaupun rapat Panmus kubu OSO dihadiri oleh Sekjen DPD, rapat tersebut tetap saja ilegal.
"Karena Sekjen itu berpihak, tapi kami mau difasilitasi atau tidak kami harus tetap melaksanakan Panmus ini. Panmus yang dilaksanakan dan diprakarsai oleh Sekjen itu juga merupakan kesalahan. Panmus ilegal," tutup Hemas.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengaku menjalin komunikasi dengan kubu AMIN merespons dugaan intervensi penguasa dalam tahapan pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaAri menjelaskan baik dari kubu 01 dan 03, sama-sama menemukan fakta.
Baca SelengkapnyaNasDem mengaku tengah berkomunikasi dengan PDIP sebagai partai yang menginisiator hak angket.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto merasa pasangan Ganjar-Mahfud mendapatkan banyak tekanan dari aparat negara
Baca SelengkapnyaRonny heran dengan adanya panggilan pemeriksaan kasus yang mempersoalkan terkait kritik terhadap pelaksanaan pemilu.
Baca Selengkapnya"Bukan baper, apa yang kita lakukan itu adalah hak hukum kami," ucap Ronny
Baca SelengkapnyaMenurut Syaugi, komunikasi antar partai menjadi kewenangan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan (NasDem, PKS, dan PKB).
Baca SelengkapnyaDoli mengatakan, pihaknya pun memiliki bukti bahwa pasangan calon lain melakukan kecurangan.
Baca SelengkapnyaMereka adalah Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan Yasonna Hamonangan Laoly.
Baca SelengkapnyaHasto mengaku sempat berdebat dengan penyidik, karena ada yang bertentangan dengan aturan di dalam KUHAP.
Baca SelengkapnyaHasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca SelengkapnyaKomunikasi politik tetap dibangun meski beda poros.
Baca Selengkapnya