Samawi Sebut Prabowo Paradoks Bilang Kekayaan RI Lari ke Luar Negeri

Merdeka.com - Dalam kampanyenya, Capres Prabowo Subianto selalu mendengungkan kekayaan negara tak tinggal di Indonesia. Prabowo merasa, kekayaan Indonesia dibawa lari ke luar negeri untuk kepentingan asing. Termasuk dalam debat capres keempat pada Sabtu 30 Maret lalu.

Terkait hal itu, Sekretaris Samawi Wilayah NTB, Ustaz Muzayyin Akhiri Al-Abhar menilai, apa yang diucapkan Prabowo sama dengan menunjuk dirinya sendiri.

"Prabowo itu paradoks, dia mau framing seolah-olah negara membuarkan banyak uang RI keluar negeri, padahal wakilnya Sandiaga Uno tahun 2016 dan 2017 masuk dalam daftar Panama Papers dan Paradise Papers, sebuah data yg berisikan penggelapan dan pengemplangan pajak oleh pengusaha RI di luar negeri," ujar Muzayin kepada wartawan, Senin (1/4).

Muzayin menambahkan, selain tercatat dalam panama dan paradise papers, Sandiaga Uno pada tahun 2016 juga ikut program tax amnesti.

"Artinya sebagai pengusaha, Sandi tidak tertib dalam membayar pajak. Prabowo harusnya sebelum ngomong lihat dulu bagaimana track record wakilnya dan orang yang di sekelilingnya," terang dia.

Selain persoalan kebocoran anggaran ke luar negeri, dalam debat capres keempat, Prabowo yang menganggap kekuatan TNI belum maksimal, dianggap wujud penghinaan kepada TNI yang selama ini sudah mendapatkan berbagai macam prestasi dan pengakuan luar negeri.

"Dari data Global FirePower, Indonesia berada di peringkat 15 dengan kekuatan militer terbaik dunia, sementara Singapura berada di peringkat 59," ungkap Muzayyin.

Muzayin menambahkan, persoalan keamanan tidak hanya persoalan perang menghadapi negara luar, tapi juga menyangkut keamanan dalam negeri.

"Pak Jokowi telah membubarkan HTI, karena mengancam ideologi Pancasila adalah bentuk antisipasi keamanan, dan infiltrasi HTI ke Indonesia adalah bahaya laten. Itu adalah bentuk early warning system," ungkapnya.

Terkait Panama Papers, Sandiaga akui PT Saratoga Investama Sedaya Tbk, perusahaan yang ia pimpin sebelum terjun ke politik, memiliki sejumlah perusahaan offshore seperti yang disebutkan 'Panama Papers'.

"Dalam proses investasi itu, sangat lazim menggunakan fasilitas firma hukum di luar, yang saya bisa pastikan tidak ada hukum yang dilanggar. Kewajiban pajak selalu dipenuhi selama saya pimpin," kata Sandiaga di Jakarta, Rabu 6 April 2016 lalu.

Sandi menjelaskan, perusahaannya mendirikan perusahaan offshore karena iklim investasi di Indonesia belum memadai seperti di negara-negara yang sering disebut tax haven. Ia menyebut sejumlah keuntungan menggunakan jasa Mossack Fonseca ialah seperti proses perizinan yang cepat dan hukum yang pasti di negara tempat perusahaan terdaftar.

"Tujuannya (mendirikan perusahaan offshore) menciptakan lapangan kerja dan supaya bisa berinvestasi di Indonesia. Kenapa Indonesia enggak bikin kawasan ekonomi khusus sehingga para investor tidak khawatir terhadap kepastian hukum," kata Sandiaga.