Follow
Sambangi Kemenkum HAM, PDIP serahkan daftar pengurus baru partai
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyambangi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM) siang ini. Kedatangan partai berlambang banteng moncong putih ini untuk menyerahkan daftar kepengurusan PDIP hasil kongres di Bali beberapa waktu lalu.
"Kami dari DPP Partai PDIP mengikuti perintah ibu Megawati Soekarnoputri datang untuk melakukan pendaftaran kepengurusan partai dari hasil kongres di Bali," kata Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto kepada awak media di Kemenkum HAM, Jakarta, Rabu (6/5).
Menurut Hasto, mendaftarkan kepengurusan partai ke Kemenkum HAM merupakan kewajiban partai sebagai lembaga hukum. Untuk itu, Hasto akan menyerahkan seluruh hasil dari kongres tersebut.
-
Kenapa Hasto melapor ke Dewas KPK? Hasto yang sudah kepalang 'baper' langsung membuat laporan ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK. Penyidik Rossa dilaporkan atas dugaan pelanggaran peraturan Perdewas tentang kode etik dan pedoman berprilaku.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas proses pendaftaran calon gubernur di PDIP Jateng? Ketua DPD PDIP Jawa Tengah, Bambang Wuryanto menekankan tahapan pengambilan formulir pendaftaran dilakukan hari ini sampai 28 Mei nanti.
-
Bagaimana cara mendaftar Kompolnas? Pendaftaran Calon Pimpinan Kompolnas Resmi Dibuka, Cek Persyaratannya Berikut Ini Pendaftaran Online Ketua Pansel Kompolnas, Hermawan Sulistyo mengatakan, pendaftaran calon pimpinan Kompolnas dimulai pada 27 Juni hingga 19 Juli 2024 melalui online di pansel@kompolnas.go.id dan www.kompolnas.go.id.'Sudah mulai pendaftaran online, silakan buka siapa saja yang memenuhi syarat di dalam aturan yang kami sosialisasikan dalam ruang publik silakan mendaftar,' tutur Hermawan kepada wartawan.
-
Siapa yang akan didaftarkan PDIP Jabar? 'Hampir dipastikan bahwa malam hari ini DPD PDIP Jabar akan mendaftarkan secara resmi pasangan Calon Gubernur dan calon wakil gubernur yaitu Anies Baswedan dan Kang Ono Surono. Nah ini kita tinggal menunggu tahapan-tahapan berikutnya agar proses pendaftaran secara resmi ini bisa berjalan dengan lancar,' kata Folmer saat dikonfirmasi, Kamis (29/8).
-
Kenapa PKD pemilu dibentuk? Fungsi utama PKD Pemilu adalah untuk memastikan bahwa pemilu berjalan secara adil, transparan, dan bebas dari segala bentuk kecurangan. PKD pemilu juga berperan penting dalam penanganan sengketa pemilu di tingkat kelurahan atau desa.
-
Dasar hukum apa yang mengatur pemilu di Indonesia? Dasar hukum pemilu yang ada di Indonesia diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
"Karena partai adalah lembaga hukum, jadi kami bertanggung jawab untuk menyerahkannya ke Kemenkum HAM," ujar Hasto.
Dari pantauan merdeka.com, dalam laporannya Hasto ditemani Wakil Sekjen Ahmad Basarah. Keduanya kompak mengenakan kemeja berwarna merah milik PDIP.
Hasto mengaku Menkum HAM Yasonna Hamonangan Laoly yang menerima langsung pendaftaran tersebut. "Pak Menteri Yasonna yang akan menerima langsung pendaftaran ini," tandasnya.
Seperti diketahui total ada 27 orang yang masuk dalam susunan pengurus DPP PDIP periode 2015-2020. Berikut susunan lengkap pengurus DPP PDIP hasil Kongres PDIP, Sanur, Bali, Jumat (10/4).
1. Ketua umum: Megawati Soekarno Putri
2. Ketua bid Kehormatan Partai: Komarudin Watubun
3. Ketua bid Pemenangan Pemilu: Bambang Dwi Hartono
4. Ketua bid Ideologi dan Kaderisasi: Idham Samawi
5. Ketua bid Keanggotaan dan Organisasi: Djarot Saiful Hidayat
6. Ketua bid Politik dan Keamanan: Puan Maharani (non aktif karena jadi menteri)
7. Ketua bid Hukum HAM dan Perundang-undangan: Trimedya Pandjaitan
8. Ketua bid Perekonomian: Hendrawan Supratikno
9. Ketua bid Kehutanan dan Lingk Hidup: Muhammad Prakosa
10. Ketua bid Kemaritiman: Rokhmin Dahuri
11. Ketua bid Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Andreas Hugo Pareira
12. Ketua bid Sosial dan Penanggulangan Bencana: Ribka Tjiptaning
13. Ketua bid Buruh Tani dan Nelayan: Mindo Sianipar
14. Ketua bid Kesehatan dan Anak: Sri Rahayu
15. Ketua bid Pendidikan dan Kebudayaan: I Made Urip
16. Ketua bid Koperasi dan UMKM: Nusirwan Sujono
17. Ketua bid Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
18. Ketua bid Pemuda dan Olahraga: Sukur Nababan
19. Ketua bid Keagamaan dan Kepercayaan kepada Tuhan YME: Hamka Haq
20. Ketua bid Ekonomi Kreatif: Prananda Prabowo
21. Sekretaris Jendral: Hasto Kristiyanto
22. Wakil Sekjen bid Internal: Utut Adianto
23. Wakil Sekjen bid Program Kerakyatan: Erico Sotarduga
24. Wakil Sekjen bid Program Pemerintahan: Ahmad Basarah
25. Bendahara Umum: Olly Dondokambey
26. Wakil Bendum bid Internal: Rudianto Tjen
27. Wakil Bendum bid Program: Juliari Peter Batubara (mdk/gil)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Hasto bilang, siap hadir dipanggil oleh lembaga antirasuah sebagai saksi terkait kasus dugaan suap yang menjerat Harun Masiku.
Baca Selengkapnya
Hasto mengaku telah diperiksa penyidik selama hampir 3 jam terkait pernyataannya.
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, ia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya
Hal tersebut Hasto sampaikan dalam salah satu pernyataan videonya usai ditetapkan menjadi tersangka
Baca Selengkapnya
Menurut Chico, pemanggilan Hasto tentu dikaitkan dengan aspek politis mengingat saat ini momen Pilkada.
Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini
Baca Selengkapnya
PDIP termasuk Hasto taat hukum. Sebab, PDIP merupakan partai yang menjunjung tinggi supremasi hukum.
Baca Selengkapnya
Meski demikian, Wakil Ketua Umum Gerindra ini menghormati hak Hasto untuk membela diri.
Baca Selengkapnya
Harun Masiku sendiri merupakan kader PDIP yang sudah jadi buronan sejak 9 Januari 2020
Baca Selengkapnya
Hasto menyebut, KPK didirikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Baca Selengkapnya
Sejak awal PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi,
Baca Selengkapnya
Hasto menyadari sejak awal saat mengkritisi demokrasi dan pemerintah, dia paham resiko akan dipenjara suatu hari nanti.
Baca Selengkapnya