Sandi akan Hapus Ujian Nasional, BPN Sebut Selama Ini jadi Beban Pelajar

Merdeka.com - Juru Kampanye Nasional Badan Pemenangan Nasional (Jurkamnas) Mohamad Nizar Zahro memberikan penjelasan soal rencana penghapusan Ujian Nasional (UN) jika capres-cawapresnya memenangkan Pilpres 2019. Kata dia, UN dihapuskan karena selama ini hanya menjadi beban bagi pelajar.

"UN selama ini hanya menjadi beban bagi anak-anak didik. Belajar bertahun-tahun tapi faktor utama kelulusan ditentukan oleh hasil UN," kata Nizar pada wartawan, Senin (18/3).

Menurut dia, UN memiliki dampak negatif bagi pelajar. Pasalnya nilai UN juga tidak bisa membuat pelajar tersebut masuk perguruan tinggi yang diinginkan.

"Melihat dampak UN tidak signifikan terhadap masa depan anak didik, maka pantas jika UN dihapus," imbuh Nizar.

Dia menyarankan pelajar lebih baik mengikuti pembimbingan bakat dan minat kepada anak didik. Cara ini, lanjut Nizar, bisa dilakukan dengan menggandeng pihak universitas dan dunia kerja.

"Bagi anak yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi diberikan saluran komunikasi dengan perguruan tinggi yang dituju," ucapnya.

"Komunikasi dijalin sedini mungkin agar jika masuk sudah ada perkenalan. Anak didik sudah menyiapkan pengetahuan yang diharapkan oleh perguruan tinggi tersebut," sambungnya.

Politikus Partai Gerindra itu yakin dengan cara ini para pelajar bisa bekerja dan berwirausaha. Serta lebih mudah mewujudkan mimpi semua pelajar Indonesia.

"Jika anak didik ingin langsung bekerja atau berwirausaha, maka pihak sekolah bisa menyambungkannya ke pihak terkait agar keinginan anak didik dapat terwujud dengan mudah," ucapnya.

Diketahui, terkait kurikulum pendidikan, Sandiaga akan memfokuskan kepada pembangunan karakter budi pekerti. Sandiaga lantas mengutip pernyataan seorang pelajar asal Pamekasan bernama Salsabila Umar yang mengeluh kurikulum yang terlalu berat.

Dia pun berjanji akan menghapus ujian nasional (UN), dan menggantinya dengan program penerusan minat dan bakat.

"Kami akan menghapus ujian nasional. (UN) ini adalah biaya pendidikan tinggi. UN tidak berkeadilan. Kami ganti dengan penerusan minta dan bakat. Mereka (pelajar) akan mampu diarahkan ke ekonomi kreatif atau bidang lain sesuai kemampuannya," kata Sandiaga.