Sandiaga: Anggota DPR Tak Kerja Jangan Digaji

Merdeka.com - Calon Wakil Presiden (Cawapres) nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno sepakat mekanisme pembayaran gaji anggota DPR yang diusulkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi dia, prinsip kerja semua sama termasuk di legislatif.

"Usulan dari KPK untuk tidak menggaji anggota DPR? Kalau tidak bekerja ya jangan digajilah, bagi saya simpel ajalah. Saya mendukung sekali," katanya di Palembang, Jumat (7/12).

Apapun profesinya, termasuk legislator, kata dia, mendapat upah sesuai apa yang dikerjakan. Sebaliknya, pekerja tidak akan mendapatkan gaji jika tidak menjalankan kewajibannya.

"Kalau orang tidak kerja jangan dibayar. Kita punya konsep, bayarlah upah mereka sebelum keringatnya mengering. Tapi kalau dia tidak berkeringat masak kita kasih upah," ujarnya.

Dalam pengupahan ini, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta ini menyarankan diterapkan mekanisme yang menjadi tolak ukur kinerja masing-masing anggota dewan. Bisa menggunakan key performance indicator (KPI) atau sistem tertentu agar lebih mudah mengevaluasi setiap legislator.

"Bagi saya rakyat juga bisa memantau. Tapi saya melihat bukan saatnya mencari kesalahan, harus duduk bersama dan cari formatnya," tutup Sandiaga.

Sebelumnya, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan siap tak digaji jika lolos di DPR. Namun, dengan catatan, bila kinerja partainya terbukti buruk di parlemen.

"Jika diberi amanat sebagai wakil rakyat kelak, sebagai wujud konsistensi, kami juga bersedia tidak digaji jika terbukti berkinerja buruk," ucap Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangannya, Jumat (7/12).

Dia menegaskan, sudah seharusnya pemberian gaji pada anggota DPR didasarkan pada prinsip meritokrasi. Di mana anggota yang berhak menerima gaji adalah mereka yang berkinerja baik.

"Kami (PSI) mendukung sepenuhnya wacana ini, mengingat kinerja DPR selama ini sangat buruk. Sama seperti kebanyakan orang yang bekerja untuk memperoleh gaji," ungkap Tsamara.