Sandiaga Mau Hapus UN, Mendikbud Ungkap Pentingnya Ujian Nasional
Merdeka.com - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy mengatakan, tidak mempersoalkan nama Ujian Nasional (UN) atau bukan. Tetapi yang tidak bisa dihapus itu evaluasi nasional, karena itu adalah amanah undang-undang.
"Soal namanya itu UN atau apa itu terserah, tetapi yang tidak bisa dihapus itu adalah evaluasi tingkat nasional dalam rangka untuk memastikan standar isi, proses dan seterusnya," kata Muhadjir di Cirebon, Senin (18/3) dikutip dari Antara.
Muhadjir menanggapi wacana Cawapres 02 Sandiaga Uno yang akan menghapuskan UN. Wacana itu disampaikan dalam debat cawapres pada Minggu (17/3) malam.
-
Siapa yang menyatakan pentingnya pemeringkatan untuk menakar kualitas pendidikan? Menurut Ova, keberadaan pemeringkatan perguruan tinggi menjadi hal yang penting untuk menakar sejauh mana perguruan tinggi telah berproses dalam menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan dampak nyata bagi masyarakat.
-
Mengapa Hari Pendidikan Nasional penting? Karena melalui pendidikan, kita menanam benih-benih masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus bangsa.
-
Apa makna penting dari peringatan Hari Pendidikan Nasional? Memperingati Hari Pendidikan Nasional merupakan upaya kita untuk menghargai perjuangan para pahlawan yang berjasa di bidang pendidikan.
-
Kenapa Hardiknas jadi momen evaluasi? Bupati Bantul, Abdul Halim Muslih, mengatakan bahwa Hardiknas 2024 menjadi momen untuk melakukan refleksi dan evaluasi.
-
Kenapa ANBK diganti dari Ujian Nasional? Beberapa tahun belakangan, Ujian Nasional atau UN sebagai penentu kelulusan sekolah telah diganti menjadi Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK.
-
Apa makna utama Hari Pendidikan Nasional? Hari Pendidikan Nasional, yang diperingati setiap tanggal 2 Mei, bukan sekadar momen untuk mengenang jasa Ki Hajar Dewantara dan para pahlawan pendidikan lainnya, melainkan juga kesempatan untuk membangkitkan semangat belajar dan mengajar yang berkelanjutan.
Mendikbud melanjutkan, dengan adanya evaluasi secara nasional dengan diadakannya UN, maka standar capaian belajar siswa bisa terukur.
"Justru itu pentingnya dengan ujian nasional kita harus tahu, di mana tempat atau siswa ataupun unit satuan pendidikan yang belum mencapai standar," katanya.
Dengan begitu, kata Mendikbud, maka pemerintah baik pusat maupun daerah bisa melakukan intervensi, ketika ada sekolah yang masih lemah dan tidak mencapai standar yang telah ditetapkan.
Di mana ketika yang belum mencapai standar itu guru, maka pemerintah bisa meningkatkan dan ketika yang bermasalah itu sarana dan prasarana nantinya bisa diintervensi.
"Sehingga nanti ada intervensi, baik itu dari daerah maupun pusat, akan kita lihat nanti apanya yang lemah sehingga belum tercapai standar itu. Kalau gurunya nanti ditingkatkan, kalau sarana prasarana nanti bisa kita intervensi dan seterusnya," katanya.
Dia menambahkan, ketika tidak ada evaluasi secara nasional atau UN, maka pemerintah tidak bisa mengetahui capaian pendidikan secara nasional.
"Soal namanya apakah itu ujian apa itu terserah, jadi jangan sampai menghilangkan substansi. Kalau nama itu gampang," ujar Mendikbud.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Komisi X DPR RI terbuka membahas lebih lanjut mengenai rencana Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti kembali menerapkan UN.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti bersama jajarannya akan mengkaji ulang ketiga kebijakan tersebut dengan mendengarkan masukan dari berbagai pihak terkait.
Baca SelengkapnyaAbdul Mu'ti menegaskan jika pemberlakuan kembali UN saat ini masih sekadar wacana.
Baca SelengkapnyaPenerapan sistem zonasi PPDB menimbulkan perdebatan di lingkungan masyarakat.
Baca SelengkapnyaANBK adalah asesmen mutu pendidikan berbasis online atau semi online pengganti Ujian Nasional (UN).
Baca SelengkapnyaPemerintah juga diminta untuk memastikan bahwa semua perguruan tinggi memenuhi standar.
Baca SelengkapnyaAnies menilai kesuksesan pendidikan ditentukan oleh guru yang berkualitas, bukan kurikulum yang diotak-atik.
Baca SelengkapnyaJalur zonasi ini pertama kali diimplementasikan tahun 2017 pada masa kepemimpinan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy.
Baca SelengkapnyaPeringatan Hardiknas di DIY digelar dengan berbagai cara.
Baca SelengkapnyaKetua DPR RI Puan Maharani menyinggung ekosistem pendidikan dan sumber daya manusia (unggul) pada momen Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024.
Baca SelengkapnyaMuhadjir menilai tidak ada urgensi untuk mengubah Permendikbud Nomor 2 Tahun 2024 menyusul penolakan kenaikan UKT.
Baca SelengkapnyaIa mengatakan pemetaan tersebut penting untuk memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan.
Baca Selengkapnya