Sandiaga mundur dari tim pemenangan partai Gerindra

Merdeka.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno mengaku mundur sebagai ketua tim pemenangan partai Gerindra. Hal tersebut, kata dia, merujuk pada peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 tahun 2018 terkait kampanye pemilihan umum 2019.

Dalam PKPU tersebut, salah satu poin adalah kepala daerah serta wakil kepala daerah dilarang menjadi Ketua Tim Kampanye, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden.

"Mundur," kata Sandiaga di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Selasa (31/7).

Keputusan tersebut pun, dia menjelaskan, sudah diketahui oleh Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Kemudian, dia menambahkan, Prabowo menyetujui keputusan tersebut.

"Saya konsekuen aja kalau itu peraturan ya kita ikuti peraturan dan Pak Prabowo memberikan kelegawaan ya udah kita patuhi. Karena spiritnya itu kan peraturan itu filosofinya harus dipatuhi," jelasnya.

Sandiaga menjelaskan, partainya akan mencari pengganti untuk menggantikan posisinya. Dia mengatakan, proses tersebut akan dilakukan dengan cara bertemu seluruh anggota koalisi.

"Belum nanti kan harus ditunjuk bersama-bersama anggota koalisi," ujarnya.

Diketahui KPU menegaskan dalam pasal 63 Ayat 1 bahwa gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota dilarang menjadi ketua tim kampanye.

Namun, ketentuan lain diatur dalam Pasal 62, yakni kepala daerah atau wakil kepala daerah hanya diperbolehkan menjadi anggota tim kampanye atau pelaksana kampanye.

Kepala daerah yang bersangkutan boleh mengambil cuti di luar tanggungan negara jika ingin berkampanye dengan izin kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Cuti maksimal satu hari kerja dalam satu pekan.

Sementara itu, dalam pasal 62 ayat 5, tertulis apabila mereka ingin berkampanye di hari Sabtu dan Minggu, maka tidak perlu mengambil cuti. (mdk/fik)