Follow
Sandiaga: Terjadi Tsunami Amplop Politik Uang di Jateng dan Jatim
Merdeka.com - Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno menuding terjadi tsunami politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah dan keamanan dalam Pemilu 2019. Terutama terjadi di Jawa Tengah dan Jawa Timur.
"Dari berbagai penjuru tanah air terutama di Jateng dan Jatim masyarakat disuguhi banyak cerita, bagaimana gelombang tsunami amplop politik uang yang dikawal oleh aparat pemerintah bahkan aparat keamanan," ujarnya di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Selasa (14/5).
Di Jateng an Jatim, suara Prabowo-Sandi kalah telak dari Jokowi-Ma'ruf. Prabowo-Sandi tertinggal sekitar 19 juta suara.
-
Bagaimana cara masyarakat memilih pemimpin? Pilkada dilakukan secara langsung oleh masyarakat melalui pemungutan suara. Setiap pemilih memberikan suaranya untuk memilih pasangan calon yang dianggap paling mampu dan sesuai dengan aspirasi mereka dalam memimpin daerah tersebut.
-
Siapa yang menetapkan calon kepala daerah? KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota telah menetapkan sebanyak 1.553 pasangan calon,
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Bagaimana masyarakat memilih pemimpin? Dalam Pilkada, masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin yang dianggap paling cocok untuk memimpin dan mengelola daerah mereka. Pemimpin yang dipilih melalui Pilkada diharapkan dapat menjadi perwakilan dari keinginan dan aspirasi masyarakat, serta mampu memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
Sandiaga mengklaim dapat laporan bahwa kepala desa dan kepala pemerintahan dipaksa memenangkan pasangan calon presiden tertentu. Ancamannya, kata dia, tindakan hukum.
"Di sana sini kami mendengar laporan bagaimana kepala desa kepala pemerintahan dipaksa menggerakan pemerintah untuk memilih paslon tertentu, dengan ancaman tindakan hukum," jelasnya.
Kendati demikian, Sandiaga mengakui tidak memiliki bukti yang konkret karena sulit mencarinya.
"Kami harus akui mencari bukti praktik politik uang ini bukanlah hal yang mudah. Tapi marilah kita jujur mengakui bahwa praktik-praktik kotor ini memang terjadi," ucapnya.
Selain itu, Sandiaga bercerita kerap dipersulit saat melaporkan kejanggalan dan ketidakadilan kepada penyelenggara Pemilu. Seperti penolakan terhadap penggunaan bahan kotak suara, masalah DPT.
Saat kampanye, Sandiaga mengaku dipersulit masalah izin. Pemerintah daerah juga memberikan tempat kampanye yang sulit dijangkau.
"Tentu saja semua berlangsung dalam lingkungan pengelolaan yang cenderung berat sebelah. Membiarkan pelanggaran terjadi di mana mana," kata dia. (mdk/rnd)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Investigasi yang dilakukan tim kuasa hukum PDIP kubu Luthfi-Yasin sangat masif mengerahkan aparat desa.
Baca Selengkapnya
Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca Selengkapnya
“Aparatur-aparatur negara, atau penegak hukum yang lain, hentikanlah. Kami punya cukup temuan-temuan berjenjang," kata Haris.
Baca Selengkapnya
Hasto pun menyatakan informasi ini benar adanya dan bahkan ia berani mempertanggungjawabkan ucapannya ini di jalur hukum.
Baca Selengkapnya
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan kepala desa seluruh Karanganyar oleh Polda Jateng itu dilakukan pada 29 November 2023. Total, ada 176 kepala desa
Baca Selengkapnya
Sandiaga mengaku mendapatkan intimidasi dan tekanan politik saat 2017 dan 2019.
Baca Selengkapnya
Ronny menyebut kecurangan TSM bisa dilihat dari adanya pengerahan atau mobilisasi kepala desa untuk mendukung salah satu paslon di Pilgub Jateng.
Baca Selengkapnya
Tim hukum Andika-Hendi kembali mengungkap adanya kegiatan yang diduga mobilisasi Kepala Desa.
Baca Selengkapnya
Temuan itu berdasarkan aduan diterima Tim Hukum Nasional AMIN Jatim melalui layanan call center yang dibuka sebelum pencoblosan pada 14 Februari 2024.
Baca Selengkapnya
Tim Hukum Perkasa berharap Bawaslu tidak sekadar memeriksa kasus ini tetapi juga mengusut dalang dari ketidaknetralan para kades ini.
Baca Selengkapnya
Namun dia tak secara spesifik menjelaskan tindakan kekerasan yang dimaksud dan lokasi terjadinya peristiwa itu.
Baca Selengkapnya