Sandiaga Uno: BUMN Milik Negara, Bukan Milik Penguasa
Merdeka.com - Cawapres Sandiaga Uno menekankan bahwa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mesti dikelola dengan baik lantaran menjadi benteng ekonomi negara. Menurutnya, BUMN bukan milik penguasa dan tak boleh diganggu kepentingan politik.
"Kita harus pastikan BUMN itu adalah benteng ekonomi nasional kita. BUMN ini adalah alat, tentunya tadi benar ini milik negara, bukan pemerintah atau kekuasaan," kata Sandi dalam diskusi Rabu Biru bertajuk 'Selamatkan BUMN Sebagai Benteng Ekonomi Nasional' di Hotel Ambhara, Jakarta, Rabu (12/12) .
"Ini harus dipisahkan secara best practice, governance, harus betul-betul dikelola dengan terbaik dan dengan profesionalisme," ujar Sandi.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
BUMN dan BUMS punya tujuan apa? BUMS sendiri didirikan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.
-
Siapa Menteri BUMN pertama? Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Berduka yang dalam atas wafatnya Menteri BUMN pertama, Pak Tanri Abeng. Sosok yang berjasa besar untuk negeri ini,' ujar Erick dikutip dari laman Instagram resmi @erickthohir di Jakarta, Minggu.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Mengapa AKHLAK penting bagi BUMN? 'AKHLAK lebih dari sebatas slogan, namun harus tertanam di keseharian secara konsisten, baik dalam pekerjaan maupun dalam lingkup yang lebih luas, dan penerapan nilai AKHLAK diharapkan dapat memfasilitasi transformasi sumber daya manusia di BUMN untuk meningkatkan daya saing BUMN dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat luas.' ujar Erick Thohir.
Sandi menyatakan, BUMN harus menjadi alat kesejahteraan masyarakat dan bukan justru menjadi beban. Menurutnya, BUMN saat ini tidak terlepas dari kepentingan politik yang selama ini mengintervensi.
"Jangan ada alasan-alasan BUMN dikelola dan diintervensi kepentingan politik, saya yakin BUMN bisa menjadi alat negara untuk memastikan kesejahteraan rakyat jika tidak diintervensi kepentingan politik bisa membangun infrastruktur yang terprogram, menjaga best practice dan corporate governance baik," urai Sandi.
Senada dengan Sandi, Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu menegaskan bahwa BUMN milik negara bukan penguasa.
"Posisi BUMN badan usaha milik negara, bukan milik penguasa. Jadi, itu harus diclear-kan. Jadi jangan ada penguasa yang menggunakan BUMN karena bukan milik dia, tapi milik negara ini penghayatan yang prinsipil," tegas dia.
Sementara, Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said prihatin dengan kondisi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) saat ini yang sebagian dililit utang.
"Sekarang ini utang sudah 67% dari aset. Sebetulnya kalau BUMN diurus dengan baik, sumber talenta terbaik ya dari BUMN," tuturnya.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kata Anies, pelayanan BUMN tidak serta merta menegasikan untuk mendapatkan keuntungan.
Baca SelengkapnyaGanjar ingin agar operasional bisnis perusahaan BUMN tidak merugikan sektor swasta hingga UMKM.
Baca SelengkapnyaUntuk itu Ganjar tegas meminta agar BUMN tidak memiliki cucu usaha.
Baca SelengkapnyaHal itu dikatakan Anies saat menjadi pembicara di depan para pengusaha.
Baca SelengkapnyaMenurut Anies, jangan sampai negara melihat masyarakat sebagai konsumen untuk seluruh urusan.
Baca SelengkapnyaPerusahaan milik negara yang menerima insentif anggaran tersebut harus memiliki performa yang cukup baik
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, BUMN, dan swasta.
Baca SelengkapnyaSaat ini, bank pemerintah adalah bank yang paling berpengaruh dalam industri perbankan Indonesia.
Baca SelengkapnyaPengamat Kebijakan Publik IDP-LP Riko Noviantoro mengatakan, Menteri BUMN pilihan Prabowo harus memenuhi sejumlah kriteria.
Baca SelengkapnyaDewan Pertimbangan Timnas AMIN, Awalil Rizky menyebut Anies-Cak Imin justru bakal membenahi tata kelola BUMN
Baca SelengkapnyaPrabowo menilai, dukungan terhadap keberlangsungan bisnis sektor swasta akan mendorong aliran modal masuk ke Indonesia lebih tinggi lagi.
Baca Selengkapnya