Sanusi ditangkap KPK, Gerindra sebut Prabowo komit berantas korupsi
Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK) menangkap dan menyegel ruang kerja anggota DPRD DKI dari Gerindra, M Sanusi, Kamis (31/3) malam. Hingga saat ini memang belum diketahui, kasus apa yang menjerat Sanusi.
Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta Mohammad Taufik mengatakan, partainya tidak akan melindungi Sanusi bila dirinya terbukti terjerat kasus korupsi. Hal ini berdasarkan komitmen partai dan instruksi Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
"Pak Prabowo komitmen melakukan pemberantasan korupsi kita melepas sepenuhnya. Ini komitmen Gerindra. Gerindra tidak akan melindungi kadernya yang melakukan tipikor," kata Taufik di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (1/4).
-
Apa sanksi untuk pegawai KPK yang terlibat pungli? Untuk 78 pegawai Komisi Antirasuah disanksi berat berupa pernyataan permintaan maaf secara terbuka. Lalu direkomendasikan untuk dikenakan sanksi disiplin ASN.
-
Siapa yang dituduh melakukan korupsi? 'Permintaan kebutuhan operasional Syahrul Yasin Limpo dan keluarganya yang juga didukung dengan petunjuk berupa barang bukti elektronik, chat WA antara terdakwa Syahrul Yasin Limpo dan Imam Mujahidin Fahmid, serta adanya barang bukti antara lain dokumen catatan staf Kementan RI dan bukti kwitansi serta transfer uang pembayaran kebutuhan menteri dan keluarganya.
-
Siapa yang terbukti terlibat pungli di Rutan KPK? 90 pegawai Komisi Antirasuah yang telah terbukti terlibat dalam praktik pungli.
-
Siapa yang diduga melakukan korupsi? KPK telah mendapatkan bukti permulaan dari kasus itu. Bahkan sudah ada tersangkanya.
-
Siapa yang ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi? Kejaksaan Agung secara resmi mengumumkan status Harvey Moeis sebagai tersangka, langsung mengirimnya ke tahanan.
-
Siapa yang menjadi tersangka kasus korupsi? Harvey Moeis menjadi tersangka dalam kasus korupsi Tata Niaga Komoditas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015-2022.
Tak hanya itu, dia pun menegaskan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Gerindra, akan menindak tegas dan memberikan sanksi pemecatan kepada kader yang melakukan korupsi.
"Sesuai mekanisme organisasi, AD/ART apabila terbukti, kita akan usulkan pemecatan," tegas pimpinan DPRD DKI itu.
Karena pedoman ini, Taufik mewakili partainya menyebut akan mendukung menyerahkan segala proses hukum atas Sanusi kepada KPK. Meski begitu, dia berharap, lembaga antirasuah itu untuk bekerja secara profesional dan proporsional saat mengusut kasus yang menjerat Ketua Komisi D DPRD itu.
"Serahkan semuanya ke proses hukum KPK, KPK bekerja profesional tanpa tekanan apa-apa. Sehingga seperti menjadi KPK yang kita harapkan," pungkas politisi Gerindra ini.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengapresiasi langkah Jaksa Agung yang tidak memberikan toleransi terhadap jaksa yang diduga terlibat korupsi.
Baca SelengkapnyaMenurut data ICW, kata Ganjar, kerugian negara akibat korupsi mencapai puluhan triliun.
Baca SelengkapnyaTessa juga menegaskan, meskipun janji Prabowo pada akhirnya terealisasi sebagaimana yang sempat dinyatakan juga saat kampanye Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPrabowo Subianto bertekad memberantas korupsi. Masalah ini dianggap menjadi persoalan serius di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPrabowo-Gibran berkomitmen dalam pemberantasan korupsi.
Baca SelengkapnyaKomitmen capres Prabowo memberantas korupsi di Indonesia jika terpilih
Baca SelengkapnyaGanjar turut mengutarakan keingiannya untuk melakukan revisi regulasi terkait KPK.
Baca SelengkapnyaTerkait rencana tersebut, Partai Golkar menunggu realisasi atas konsep tersebut.
Baca SelengkapnyaMenurut Ganjar, cara memberi efek jera adalah memiskinkan koruptor.
Baca SelengkapnyaDia menjadi salah satu dari 20 orang yang berhasil lolos mengikuti tes kesehatan dan wawancara seleksi capim KPK
Baca SelengkapnyaPaku integritas menjadi momentum pernyataan komitmen tiga pasangan capres-cawapres dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
Baca SelengkapnyaMelalui kesejahteraan terjamin maka menutup peluang aparat hukum untuk korupsi.
Baca Selengkapnya