Saran-saran untuk Presiden Jokowi agar kabinet tak gaduh lagi

Merdeka.com - Perseteruan antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said sudah lama terjadi. Keduanya kerap berselisih pendapat.

Kedua pejabat negara ini pernah bersilang pendapat terkait penentuan kebijakan. Perseteruan tersebut berawal sejak Menko Rizal mengkritik program 35.000 megawatt (MW) dengan menyatakan program tersebut sangat tidak realistis dengan keadaan yang ada.

Rizal Ramli menegaskan pemerintah mengoreksi pembangunan listrik 35.000 MW menjadi hanya 16.167 MW untuk jangka waktu hingga 2019. Alasannya agar PT Perusahaan Listrik Negara ( PLN) tidak bangkrut.

Belum lama ini keduanya berseteru kembali. Hal tersebut lantaran selisih pendapat soal rencana pembangunan kilang gas abadi di Lapangan Gas Abadi Blok Masela. Sudirman Said mendukung pembangunan kilang lepas pantai atau offshore, sementara Rizal Ramli mendukung pembangunan di darat atau onshore.

Presiden Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi terganggu dengan perseteruan antar menteri yang tak ada habisnya.

"Saya kira dalam kacamata presiden tentu ini bisa mengganggu apa yang selama ini selalu ditekankan bahwa kerja, kerja, kerja. Jangan malah silang pendapat di ranah publik dan akhirnya tidak punya dampak yang baik dalam kaitan dengan kinerja kabinet secara keseluruhan," kata Juru Bicara Kepresidenan, Johan Budi Sapto Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (2/3).

Meski begitu, Jokowi belum juga menentukan sikapnya untuk meredam perseteruan ini. Sedangkan masukan dan kritik terus bergemuruh berdatangan. Berikut saran-saran untuk Jokowi agar kabinet tak gaduh lagi.

Pecat menteri biang kegaduhan

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan sudah saatnya Jokowi merombak ulang kabinet kerja dengan mencopot menteri pembuat gaduh. Fadli Zon kembali menyarankan Presiden Jokowi mencopot Sudirman Said dari jabatannya sebagai Menteri ESDM."Kalau menurut saya Sudirman Said banyak bikin blunder dan kasus-kasus lain. Kalau diminta Jokowi ya tapi minta perpanjangan kontrak PT Freeport jelas melanggar undang-undang," ujar Fadli saat diskusi di Warung Daun, Cikini, Jakarta, Sabtu (5/3).Fadli Zon melihat saat ini waktu yang tepat untuk merombak kabinet. Dia mengatakan, penempatan menteri sesuai kemampuan adalah poin utama harus diperhatikan Jokowi agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.Menteri diangkat menjadi pembantu Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, namun yang terjadi saat ini justru menteri membawa kepentingan lain. Salah satunya kepentingan politik yang berdampak buruk bagi pemerintah. "Dulu kan tujuannya begitu mau membuat suatu kabinet yang profesional terus kemudian dikelabui dengan profesional politik. Kita tidak menafikan dengan perlunya akomodasi terhadap partai politik, tapi carilah orang-orang yang terbaik di bidang masing-masing. Jangan hanya karena ingin ada suatu akomodasi," sambung dia.Sedangkan Mantan Deputi Bidang Politik Wapres JK, Djohermansyah Djohan menilai kegaduhan antar menteri bisa menurunkan wibawa presiden di mata publik. Seharusnya menteri bekerja sesuai dengan aturan."Tidak boleh ditambah-tambahin atau dikurang-kurangin," kata Djohan kepada awak media usai menghadiri diskusi publik di Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).Menurutnya, ini waktunya bagi Presiden Joko Widodo mengevaluasi kabinetnya. Presiden harus tegas menegur menteri pembuat onar. Kalau tetap membandel, presiden perlu mempertimbangkan mereshuffle menteri tersebutKisruh dua menteri tersebut juga tak luput dari pengamatan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin. Kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi), Din menyarankan agar reshuffle mendatang, menteri-menteri yang sering buat gaduh selayaknya direshuffle alias diganti."Kalau saya diminta saran, mungkin pada reshuffle mendatang, Presiden jangan memasukkan lagi menteri-menteri yang suka buat gaduh. Karena kalau kegaduhan pasti tak akan tenang dan pasti kinerja antar kementerian akan saling terhambat," kata Din di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (4/3).Menurut Din, kegaduhan yang dibuat antar menteri merupakan suatu fenomena dan fatsun politik yang buruk. Karena kabinet adalah sebuah keseluruhan, membentuk pemerintahan dari kementerian-kementerian yang berbeda."Jadi bagaikan kabinet tempat kita taruh baju yang berbeda-beda, dan membuat kesatuan dan keutuhan. Jadi harus bersama dan bekerja sama, enggak boleh saling mengganggu, menghalangi, menunjukkan ego sektoral, nah ini akan jadi masalah dalam pemerintahan kita," jelas Din.

Perkuat konsolidasi antar menteri kabinet kerja Jokowi-JK

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, menyayangkan kegaduhan dan silang pendapat antar menteri di Kabinet Kerja. Presiden Joko Widodo seharusnya segera melakukan konsolidasi atas kondisi tersebut."Seharusnya Pak Jokowi mengambil langkah tegas untuk segera mengonsolidasikan anggota kabinetnya. Baik dalam konsolidasi pada tingkat visi dan misi, ataupun konsolidasi kesinambungan antar program pemerintahan di kabinetnya," kata Ahmad Basarah dalam Training of Trainer (TOT) 4 Pilar di Malang, Sabtu (5/3).Sudah seharusnya, kata Basarah, ego sektoral para menteri dihentikan. Kemudian mengedepankan ego pemerintahan sebagai kolektif kolegial penyelenggaraan pemerintahan."Kita harapkan, tidak perlu ada silang pendapat atau perseteruan, apalagi kegaduhan di antara anggota kabinet kerja yang akan mengganggu jalannya pemerintahan," ungkapnya.Dia menambahkan, seharusnya dengan usia kabinet hampir 1,5 tahun, kegaduhan itu tidak perlu terjadi lagi. Waktu sepanjang itu sudah cukup bagi Kabinet Kerja Jokowi-JK untuk beradaptasi satu sama lain. Seharusnya sudah bersinergi mencapai tujuan pemerintahan, sebagaimana pernah dijanjikan dalam kampanye."Semua itu terjadi karena semua menteri Jokowi-JK tersebut tidak memiliki ruh yang sama, tidak memiliki visi, misi dan karakter pemerintahan yang dibangun oleh Jokowi-JK," ujarnya.Akibat ketidaksamaan itu membuat pemerintahan kehilangan pegangan dan kehilangan pedoman. Para menteri bergerak sesuai imajinasi dan kepentingan masing-masing dan tidak dibimbing sebuah visi, misi dan karakter pemerintahan."Jika Pak Jokowi membiarkan pemerintahan seperti sekarang ini, tentu akan merugikan kredibilitas Pak Jokowi sendiri," tegasnya.

Percayakan pada bawahan untuk meredam perseteruan

Dekan Fisipol UGM Erwan Agus Purwanto, menilai Presiden Joko Widodo ( Jokowi) terkesan lemah lembut. Namun, kata dia, Jokowi sangat tegas dalam mengambil keputusan."Saya kira dari track record Pak Jokowi memang lemah lembut suaranya tetapi kalau membuat keputusan saya kira dia bukan presiden yang takut untuk membuat keputusan-keputusan," ungkap Erwan di Jakarta, Sabtu (5/3).Namun, Edwin menyayangkan sikap Presiden yang belum bisa percaya kepada bawahannya dalam menangani berbagai kasus. Kata dia, seharusnya Presiden tidak perlu turut campur dalam menenggarai para pembantunya di kabinet."Harusnya mempercayai orang-orang disekitarnya untuk menyelesaikan masalah-masalah kecil. Jadi tidak langsung diselesaikan oleh Presiden. Presiden jangan sibuk melerai menteri (buat gaduh)," tambah dia.Edwin meniliai sudah saatnya Presiden mempercayai sekretaris negara, sekretaris kabinet dan staf kepresidenan dalam mengurus pemerintahan. Tiga pondasi presiden inu seharusnya bisa menyelesaikan berbagai konflik yang ada."Sebenarnya presiden tinggal pilih diantara tiga menteri itu mana yang cocok untuk dipercayai sebagai wakilnya dalam menyelesaikan permasalahan," imbuhnya.Untuk itu kata dia presiden jangan lagi membuat statemen. Keputusannya harus tegas kepada menteri yang tidak sejalan.

Kode etik menteri untuk cegah kegaduhan

Gaduh sejumlah menteri Kabinet Kerja kembali terdengar. Dugaan kuat, gaduh yang dimaksud soal perbedaan pendapat Menteri Rizal Ramli dan Menteri Sudirman Said terkait blok Masela.Mantan Deputi Bidang Politik Wapres Jusuf Kalla, Djohermansyah Djohan menilai, kegaduhan seperti ini sebaiknya tidak dibawa ke ranah publik. Agar hal serupa tak terus terjadi, dia menilai sebaiknya Jokowi dan JK membuat aturan main semacam kode etik untuk para menteri."Harus dibuat kode etik untuk menteri. Kode etik yang mengatur apa yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan menteri," kata Djohan usai menghadiri diskusi publik di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (5/3).Hal itu penting agar, dalam kegaduhan tak sampai membocorkan hal-hal yang sifatnya penting menjadi konsumsi publik. Selain itu, jika menteri ini masih 'ngeyel' dia harus kena pinalti atau diganti."Perdebatan di kalangan menteri itu boleh tapi jangan buat gaduh, tidak boleh membocorkan rahasia-rahasia negara," tambahnya.Dia mencontohkan pada masa pemerintahan SBY dan JK lalu. Saat itu, usai rapat kabinet, SBY selalu orang yang akan berbicara di depan publik. Siapa yang tidak ditunjuk maka dia harus diam. Cukup hanya beberapa orang menteri yang berbicara di depan publik.Selain itu, di pemerintahan SBY-JK dulu, gesekan antar menteri pernah terjadi tapi langsung ditangani di ranah kabinet. Jika tidak bisa selesai pada tahap kabinet maka Menko akan diturunkan untuk melerai. Jika masih terus tidak bisa diselesaikan maka Presiden akan menurunkan Wapres."Kalau Menko masih enggak bisa menyelesaikan, panggil wapres dan masalah itu selesai. Nah saya tidak lihat itu di pemerintahan Jokowi," tutur dia. (mdk/ren)