Satu calon Ketum Golkar diisukan sebar uang buat DPD di Jawa tengah

Merdeka.com - Politik transaksional terus menjadi sorotan jelang pemilihan ketua umum baru Partai Golkar. Setelah isu adanya pembagian uang kepada anggota DPD I beberapa waktu lalu, isu yang sama kembali terjadi. Salah satu kandidat Ketum Golkar dikabarkan membagikan uang di Jawa Tengah.

"Ada yang membagikan 10 ribu dollar Singapore, 1.000 dollar Singapore dan Rp 100 juta rupiah per DPD Kab/Kota," kata Inisiator Generasi Muda Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (22/2).

"Hal ini menunjukkan mental kader sudah ada di titik nadir," sambung dia.

Selain mengkritik adanya pembagian uang, Ahmad juga mempertanyakan sumber dana tersebut. Jangan-jangan, kata dia dana tersebut merupakan kongkalikong oknum tertentu demi sebuah tujuan tersembunyi yang tentunya merusakan nama dan citra partai beringin.

"Yang jadi pertanyaan adalah dari mana sumber dana mereka yang bagikan itu? Apa itu uang hasil usaha keringat sendiri?" kritik dia.

"Yang sangat berbahaya adalah apabila uang itu berasal dari 'bokhir' atau 'cukong' yang pasti akan menitipkan kepentingannya kepada para calon ketua umum itu," sambung dia.

Politik uang sangat disayangkan Wasekjen DPP Munas Riau ini. Politik uang bagi dia akan melahirkan pemimpin partai yang hanya menyandera partai pada kepentingan dan menjauhkannya dari idealisme partai.

"Kalau itu yang terjadi maka partai akan tersandera oleh kepentingan mereka dan dapat dipastikan partai akan jauh dari fungsinya sebagai kekuatan dan pembela rakyat. Partai akan menjadi pembela para cukong. Atau yg lebih berbahaya lagi, bila uang itu berasal dari permainan politik anggaran seperti yang sering tercium," tukas dia.

Dia mengatakan politik uang tak hanya berbahaya bagi partai tetapi juga pada sistem demokrasi yang sedang dan terus di bangun di Indonesia.

"Situasi itu tentu tidak menguntungkan bagi perbaikan dan kebaikan partai ke depan. Bahkan bila praktik itu tidak mampu lagi dicegah bahkan terus melembaga, maka itu juga akan mengancam pertumbuhan demokrasi, politik, dan peradaban Indonesia," pungkas Ahmad.