SBY: DPRD mau bagi-bagi, gubernur ini siapa & bupati ini siapa
Merdeka.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan disahkannya RUU Pilkada menjadi Undang-Undang. Dia kemudian mempertanyakan, siapa yang memberi DPRD mandat untuk memilih pemimpin daerah seperti gubernur, walikota, dan bupati.
"Saya ingin tanyakan kepada saudara-saudara kami politisi, siapa yang memberikan mandat DPR untuk memberikan mandat kepada DPRD untuk memilih kepala daerah seperti gubernur, bupati dan walikota," kata SBY dalam sebuah wawancara yang kemudian diunggah ke Youtube, Jumat (26/9).
Dalam video yang kemudian diunggah oleh channel Suara Demokrat tersebut menganggap DPR telah menipu rakyat dengan mengesahkan UU Pilkada. Menurutnya, rakyat tidak pernah berpikir jika anggota legislatif yang dipilihnya pada pemilu 2009 kemarin akan mengesahkan UU tersebut.
-
Siapa yang dipilih di Pilkada? Pilkada adalah proses pemilihan demokratis untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.
-
Siapa yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada adalah proses di mana masyarakat memilih pemimpin lokal, seperti gubernur, bupati, atau wali kota, yang akan memegang kendali atas pemerintahan daerah mereka selama beberapa tahun ke depan.
-
Siapa yang diusulkan untuk Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik.
-
Siapa saja yang dipilih dalam Pilkada? Pilkada memilih beberapa posisi penting yang mencakup: 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, 2. Bupati dan Wakil Bupati, 3. Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
-
Bagaimana cara memilih calon kepala daerah di Pilkada? Dalam Pilkada 2005, calon kepala daerah diusulkan oleh partai politik atau gabungan beberapa partai politik. Kemudian, rakyat dapat memilih calon kepala daerah sesuai dengan preferensi mereka.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
"Berarti pemilu legislatif kemarin tidak klop antar yang dipikirkan rakyat, dia hanya memilih wakil rakyat di DPRD dan kelak akan memilih gubernur, bupati, dan walikota secara langsung." papar SBY.
SBY kemudian mempertanyakan tujuan anggota DPR yang mengusung Pilkada dipilih oleh DPRD, apakah bertujuan untuk membagi jatah kekuasaan. Menurutnya, rakyat tidak akan menyangka jika pilkada dilakukan oleh DPRD.
"DPRD mau bagi-bagi, gubernur ini siapa, bupati ini siapa, walikota ini siapa," tegas SBY.
DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada menjadi undang-undang dalam rapat Paripurna dini hari tadi. Sebanyak 226 anggota DPR memilih pelaksanaan pilkada melalui DPRD, sementara 135 anggota DPR memilih pilkada langsung.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ahok mengungkapkan peniadaan Pilgub merupakan wacana yang sudah lama ia ketahui.
Baca SelengkapnyaFraksi parpol disilakan untuk mengusulkan nama pejabat eselon 1 yang dianggap mumpuni memimpin Jakarta sebagai Pj Gubernur.
Baca SelengkapnyaSBY juga memastikan siap turun gunung memenangkan Prabowo di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaSBY menilai ajakan PDIP dan Gerindra baik untuk transparansi politik
Baca SelengkapnyaReshuffle merupakan kewenangan dari Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPDIP menyerahkan surat tugas kepada Edy Rahmayadi untuk maju sebagai bakal calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Baca SelengkapnyaDia pun mengingatkan agar Partai Demokrat paham akan soal etika politik.
Baca SelengkapnyaSurat rekomendasi diberikan AHY secara langsung di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis (25/7).
Baca Selengkapnya"Dengarkan yang belakang, dengarkan yang belakang, iya iya, lihat sini kamu," ujar SBY sambil menunjuk kadernya tersebut.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menilai seharus gubernur dan wakil gubernur Jakarta dipilih oleh rakyat, usai tak menjadi ibu kota
Baca SelengkapnyaKetua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan sedang berada di Jawa Tengah sejak tiga hari lalu.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca Selengkapnya