SBY gembira DPR setujui Perppu Pilkada Langsung
Merdeka.com - Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku gembira dan senang atas diterimanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Pilkada Langsung yang ditandatanganinya saat masih menjabat. SBY pun mengucapkan terima kasih atas perjuangan yang dilakukan Fraksi Partai Demokrat dan dukungan yang diberikan Presiden Jokowi atas lolosnya Perppu tersebut.
"Saya sungguh bersyukur dan ingin mengucapkan terima kasih kepada DPR RI, semua fraksi baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat maupun Koalisi Merah Putih maupun Fraksi Partai Demokrat atas persetujuan yang diberikan kepada Perppu tentang Pilkada Langsung, berarti dewan sungguh mendengarkan aspirasi rakyat," ujar SBY dalam video yang diunggah akun Facebook miliknya, Selasa (20/1).
SBY pun mempersilakan Fraksi-Fraksi yang ingin merevisi isi setiap pasal yang termaktub dalam Perppu tersebut. Namun, SBY meminta perubahan yang terjadi tidak mengubah semangat yang ada di dalamnya, yakni Pilkada Langsung.
-
Aturan apa yang DPR dorong? Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membuat aturan yang bisa mencegah terjadinya kasus pelecehan seksual di kalangan aparatur sipil negara (ASN).
-
Kenapa DPR ingin Kemenpan RB buat aturan khusus? 'KemenPAN-RB harus segera membuat aturan spesifik demi menghadirkan ruang kerja yang aman bagi para ASN. Aturan-aturan ini penting agar pelecehan yang sebelumnya seringkali dianggap lazim, bisa diberantas dan dicegah. Kita tidak mau lagi ada ruang abu-abu dalam kasus pelecehan ini,' ujar Sahroni dalam keterangan, Senin (25/3).
-
Apa yang didukung DPR? Mengomentari hal kebijakan itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, permasalahan PMI di luar negeri begitu beragam dan membutuhkan pendampingan dari pihak Polri.
-
Bagaimana AHY mau revisi UU Pemilu? AHY meminta anggota DPR dari Fraksi Demokrat untuk mendorong revisi UU Pemilu.
-
Kenapa DPR mendukung perubahan ujian praktik SIM? Komisi III mengapresiasi respon cepat Korlantas dalam melakukan adaptasi kebijakan, karena intinya ujian sim ini materinya harus relevan. Yg saya liat selama ini materinya seperti jalur angka 8 itu agak tidak masuk akal.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
"Saya juga dilapori bahwa sejumlah fraksi usulkan perbaikan atau perubahan tertentu. Bagi saya, perbaikan dimungkinkan tapi yang penting pilkada langsung tidak berubah," lanjut SBY.
SBY menyadari proses persetujuan Perppu Pilkada yang berlangsung lama juga menyebabkan rencana pilkada serentak terhambat. Agar semua berlangsung sesuai dengan rencana, SBY pun memberikan kelonggaran untuk mengubah beberapa pasal yang diperlukan.
"Yang penting prosesnya benar dan merupakan suara dari DPR sendiri, semuanya sambil dengarkan aspirasi rakyat karena kita ingin Pemilihan Umum termasuk Pilkada selama ini dalam tingkatan baik bisa kita bikin lebih baik lagi untuk kepentingan demokrasi dan kepentingan rakyat Indonesia," tutup SBY.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi buka suara mengenai rapat baleg DPR RI yang disorot karena diduga untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang UU Pilkada
Baca SelengkapnyaSBY menginstruksikan keluarga besar Partai Demokrat untuk memilih Prabowo Subianto
Baca SelengkapnyaDPR RI mengesahkan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi undang-undang.
Baca SelengkapnyaPerubahan UU tersebut hanya ada satu pasal saja yakni pasal 15.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, semua fraksi di DPR termasuk parpol yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju (KIM) di parlemen sudah menyetujui.
Baca SelengkapnyaMenkum HAM Supratman Andi Agtas menegaskan, RUU Pilkada yang bakal disahkan besok bukan menganulir putusan MK.
Baca SelengkapnyaJokowi buka suara soal mengenai perubahan Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Baca SelengkapnyaBadan Legislasi DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) untuk dibahas di tingkat selanjutnya.
Baca SelengkapnyaAdapun mengenai jumlah anggota DPA dan siapa yang masuk dalam DPA, Syarief Hasan mengatakan diserahkan sepenuhnya kepada presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi akan menunjuk sejumlah menteri untuk menyiapkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU DKJ setelah mendapat surat dari DPR.
Baca SelengkapnyaDua isu penting dalam RUU Desa adalah masa jabatan kepala desa dari 6 tahun jadi 9 tahun untuk dua periode.
Baca Selengkapnya