Follow
SBY instruksikan fraksi Demokrat tolak kenaikan tunjangan DPR
Merdeka.com - Anggota Fraksi Demokrat Ruhut Sitompul menyatakan bahwa fraksinya telah tegas menolak kenaikan tunjangan bagi setiap Anggota DPR. Penolakan tersebut, kata dia, sesuai dengan instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ketua Umum kami sudah tegas tolak, kita harus peka dengan suasana rakyat sekarang," kata Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (21/9).
Adapun, Ruhut mengaku saat pembahasan kenaikan tunjangan tersebut di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR fraksinya tidak dilibatkan. Sehingga, dia mengaku tak akan segan mengembalikan tunjangan tersebut yang dikabarkan akan cair bulan depan.
-
Bagaimana Demokrat berharap bisa kembali ke pemerintahan? Sebagai imbalannya, AHY menyebut Demokrat berharap bisa kembali masuk pemerintahan.
-
Apa yang akan dilakukan Demokrat kedepan? Lebih lanjut, Herman menyatakan bukan tidak mungkin Demokrat ke depan akan membentuk poros baru atau bergabung dalam koalisi yang sudah ada. Segala kemunginan, ujar dia bisa saja terjadi.
-
Bagaimana Demokrat akan membantu Prabowo? Nantinya, kata Waketum Gerindra, Demokrat akan memberikan masukan dan catatan terhadap program pemerintahan Jokowi. 'Prabowo sudah menyatakan keyakinannya untuk melanjutkan banyak sekali program-program Pak Jokowi yang sangat baik. Dan tentu Partai Demokrat pada saatnya akan memberikan masukan-masukan juga dan catatan-catatannya.'
-
Kapan Demokrat akan umumkan arah politik? Bakal Umumkan Arah Politik Partai Demokrat Setelah itu, kata Herzaky, Partai Demokrat baru akan mengumumkan arah politik yang akan dilakukan partainya tersebut.'Setelah itu mungkin ke depannya baru lah akan diputuskan berdasarkan harapan masyarakat pro perubahan, pro perbaikan, yang telah meletakkan aspirasi dan harapannya kepada Demokrat selama ini,' ujar Herzaky.
-
DPR ingin lakukan apa untuk mengembalikan kerugian negara? 'Pengembalian kerugian negara dari kasus korupsi yang ditangani lembaga penegak hukum meliputi Kejaksaan, Polri, dan KPK, masih jauh lebih kecil dibanding nilai korupsinya. Makanya, perlu ada terobosan dalam pendekatan penanganan korupsi. Dari primum remedium, menjadi ultimum remedium, yaitu hukum pidana sebagai jalan terakhir,' ujar Sahroni dalam paparannya (16/3).
-
Apa yang dibahas Demokrat besok? Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengungkapkan, pengurus pusat partai akan melakukan pertemuan Senin (4/9). Koordinator Juru Bicara Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, mengatakan pertemuan tersebut akan membahas kelanjutan arah politik Partai Demokrat usai Anies Baswedan mengumumkan bakal calon wakil presiden (cawapres).
"Semuanya dikembalikan. Harus semua fraksi. Jangan bilang tolak tapi nanti menerima. Nanti yang dimaki-maki DPR," tegasnya.
Sementara itu, ditemui terpisah, Anggota Fraksi Demokrat lainnya, Erma Suryani juga mengaku siap mengembalikan tunjangan tersebut apabila benar nantinya akan cair bulan depan.
"Logikanya, kalau ditolak ya harus dikembalikan," ucapnya.
Senada dengan Ruhut, Erna juga kembali menegaskan bahwa fraksinya menolak kenaikan tunjangan tersebut. Alasannya, kenaikan tunjangan tidak tepat ditengah situasi ekonomi yang sedang memburuk saat ini.
"Karena memang situasi ekonomi sulit, daya beli masyarakat menurun, kita ingin nggak ada pengeluaran yang nggak perlu. Fraksi Demokrat menolak kenaikan tunjangan ini," tuntasnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pernyataan itu disampaikan Presiden RI ke 6 itu dalam pidatonya pada pertemuan konsolidasi kader dan calon legislatif dari Partai Demokrat se-Aceh.
Baca Selengkapnya
Kepada kader Demokrat, SBY memerintahkan untuk bisa kembali ke pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Pemberian tunjungan mulai berlaku sejak mereka resmi dilantik sebagai anggota dewan terpilih 1 Oktober 2024. Namun besarannya belum dirinci.
Baca Selengkapnya
SBY mengatakan merasa ada energi besar di sana sebagai pertanda baik
Baca SelengkapnyaAnggota DPR RI periode 2024-2029 tidak akan mendapatkan fasilitas rumah jabatan anggota (RJA).
Baca Selengkapnya
Walaupun begitu, sejauh ini dia belum menyebut nominal tunjangan rumah dinas yang akan diberikan dan otomatis menambah gaji para Anggota DPR RI tersebut.
Baca Selengkapnya
SBY juga akan berusaha menambah suara Partai Demokrat di Jawa Tengah, meskipun wilayah tersebut dikuasai oleh PDIP.
Baca Selengkapnya
Besaran tunjangan perumahan anggota DPR RI akan disesuaikan dengan harga sewa rumah di kawasan Senayan, Semanggi, hingga Kebayoran.
Baca Selengkapnya
Ketua Harian DPP Partai Gerindra itu menegaskan, perihal reshuffle menjadi kewenangan Presiden Jokowi.
Baca Selengkapnya
Indra menyebut besaran dana tunjangan perumahan untuk anggota DPR masih dikonsultasikan.
Baca SelengkapnyaKetua Sementara DPRD DKI Jakarta Achmad Yani merespons mengenai banyaknya anggota dewan menggadaikan SK ke bank.
Baca Selengkapnya
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengingatkan kader Demokrat tidak boleh bicara muluk-muluk pada pemilih.
Baca Selengkapnya