SBY Instruksikan Pengurus Demokrat Tak Ikut Kegiatan Inkonstitusional

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menginstruksikan kader dan pengurus partainya tidak ikut serta dalam kegiatan bertentangan dengan Undang-undang dan konstitusi. Instruksi itu dikeluarkan setelah proses pemungutan suara Pemilu 2019, Rabu (17/4) kemarin.

Selain meminta tak terlibat dalam kegiatan bertentangan dengan inkonstitusional, SBY mengingatkan kader dan pengurus Partai Demokrat terus memantau situasi tanah air setelah pencoblosan. Serta melaporkan jika melihat situasi menjurus ke arah konflik dan krisis yang membahayakan.

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Amir Syamsuddin membenarkan soal surat instruksi SBY tersebut. Menurut Amir, inti pesan SBY itu agar tetap mengawal hasil Pemilu 2019 sesuai Undang-undang.

"Yang pasti memang ada instruksi dari Bapak (SBY) yang intinya dari ketua umum kami ya. Intinya itu memastikan bahwa para pengurus dan kader Partai Demokrat untuk tidak melibatkan diri dalam kegiatan yang bertentangan dengan konstitusi dan undang-undang yang berlaku itu aja," kata Amir saat dihubungi merdeka.com, Kamis (18/4).

Dalam surat perintah SBY yang diterima merdeka.com, surat itu ditujukan kepada Sekjen Partai Demokrat, Ketua Dewan Pembina, Ketua Dewan Kehormatan dan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan.

Amir belum bisa memastikan, alasan di balik dikeluarkannya perintah tersebut. Dia hanya bisa memastikan petinggi Demokrat akan segera dipanggil untuk bertemu Presiden ke-5 RI ini.

"Kami lagi menunggu ini kemungkinan dalam waktu dekat kami akan dipanggil dalam waktu dekat dan disitulah segala sesuatu menjadi lebih jelas," ujar Amir.

Namun dia menilai surat perintah SBY ini sebagai sesuatu yang lumrah. Sehingga tak pelu lagi dilebih-lebihkan.

"Saya kira dengan nalar yang wajar ya tentunya kami membaca situasi saat ini jadi sangat wajar untuk kita. Saya kira wajar-wajar sekalilah. Mengingat itu saya kira sangat wajar," ucapnya.