Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

SBY: Jokowi keliru soal utang IMF

SBY: Jokowi keliru soal utang IMF Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) gerah dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sebuah media massa terkait utang Indonesia yang belum lunas ke Dana Moneter Internasional (IMF). Padahal, menurutnya, utang tersebut telah dilunasi pada tahun 2006 lalu.

"Saya terpaksa menanggapi dan mengoreksi pernyataan Presiden Jokowi menyangkut utang Indonesia ke IMF. Kemarin, tanggal 27 April 2015 (di sebuah media massa) yang intinya adalah Indonesia masih pinjam uang sama IMF. Berarti kita masih punya utang kepada IMF. Maaf, demi tegaknya kebenaran, saya harus mengatakan bahwa seluruh utang Indonesia kepada IMF sudah kita lunasi pada tahun 2006 yang lalu. Keseluruhan utang Indonesia terhadap IMF adalah USD 9,1 miliar, jika dengan nilai tukar sekarang setara dengan Rp 117 triliun, dan pembayaran terakhirnya kita lunasi pada tahun 2006, atau 4 tahun lebih cepat dari jadwal yang ada. Sejak itu kita tidak lagi jadi pasien IMF," tulis SBY dalam akun Facebook-nya, Selasa (28/4).

Menurutnya, pelunasan utang kepada IMF itu dilakukan empat tahun lebih cepat dari jatuh tempo. Keputusan itu memiliki tiga alasan matang walaupun banyak pihak menyarankan pelunasan hutang dilakukan secra bertahap.

"Pertama, pertumbuhan ekonomi kita waktu itu telah berada dalam tingkatan yang relatif tinggi. Jadi aman untuk menjaga ketahanan ekonomi makro dan sektor riil kita. Di sisi lain, di samping kekuatan fiskal kita aman, dari segi moneter cadangan devisa kita juga relatif kuat. Kedua, dengan telah kita lunasi utang IMF tersebut, kita tidak lagi didikte oleh IMF dan negara-negara donor," kata SBY.

"Tidak didikte dalam arti perencanaan pembangunan kita, termasuk APBN dan juga penggunaan keuangan kita, tidak harus mendapatkan persetujuan dari IMF. Sedangkan alasan yang ketiga, selama Indonesia masih punya utang kepada IMF, rakyat kita merasa terhina (humiliated). Dipermalukan," imbuh dia.

Lanjut dia, Indonesia memang benar masih memiliki utang ke luar negeri tetapi bukan kepada IMF. Utang ke negara-negara sahabat itu telah ada sejak era Presiden Soekarno.

"Jika yang dimaksudkan Presiden Jokowi, Indonesia masih punya utang luar negeri, itu benar adanya. Utang Indonesia ada sejak era Presiden Soekarno. Meskipun, ketika saya memimpin Indonesia (2004-2014) rasio utang terhadap GDP terus dapat kita turunkan. Jika akhir tahun 2004 rasio utang terhadap GDP itu sekitar 50,6 persen, di akhir masa jabatan saya tinggal sekitar 25 persen," ujarnya.

"Tetapi, kalau yang dimaksudkan Pak Jokowi bahwa kita masih punya utang kepada IMF, hal itu jelas keliru. Kalau hal ini tidak saya luruskan dan koreksi, dikira saya yang berbohong kepada rakyat, karena sejak tahun 2006 sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa Indonesia tidak berhutang lagi kepada IMF," pungkas dia.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Deddy Sitorus PDIP Nilai Jokowi Minta Maaf Ke Rakyat Sandiwara
VIDEO: Deddy Sitorus PDIP Nilai Jokowi Minta Maaf Ke Rakyat Sandiwara "Jangan Omon-Omon Saja"

Jokowi meminta maaf kepada masyarakat Indonesia atas semua kesalahan selama sepuluh tahun menjabat sebagai presiden.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Alasan di Balik Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun, Istana
VIDEO: Alasan di Balik Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun, Istana "Jangan Cari Sensasi!"

Rizieq menggugat Jokowi ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat pada 30 September 2024

Baca Selengkapnya
VIDEO: Hasto Respons Tajam Permintaan Maaf Jokowi
VIDEO: Hasto Respons Tajam Permintaan Maaf Jokowi "Harusnya Tanggung Jawab!"

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto merespons permintaan maaf Presiden Jokowi jelang masa akhir jabatannya

Baca Selengkapnya
FOTO: Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Pidato Keras Megawati Kritik Jokowi
FOTO: Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Pidato Keras Megawati Kritik Jokowi

Megawati kembali menyebut nama Presiden Jokowi. Momen itu terjadi saat dia berpidato dalam acara pelantikan pengurus DPP PDIP.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Nada Tegas Luhut
VIDEO: Nada Tegas Luhut "Sesama Pembantu Presiden Jangan Khianati Ketentuan!"

Luhut juga menegaskan untuk menjaga kredibilitas Presiden yang sudah dibangun selama 10 tahun

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Maaf di Sidang Tahunan, Hasto: Mengapa Utang Kita Bertambah Itu yang Harusnya Dijelaskan
Jokowi Minta Maaf di Sidang Tahunan, Hasto: Mengapa Utang Kita Bertambah Itu yang Harusnya Dijelaskan

Hasto mencontohkan misalnya jelaskan mengapa kemiskinan semakin tinggi dan mengapa utang semakin bertambah.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Maaf Jelang Purna Tugas, Politisi PDIP: Kalau Serius Cabut Aturan Beratkan Rakyat
Jokowi Minta Maaf Jelang Purna Tugas, Politisi PDIP: Kalau Serius Cabut Aturan Beratkan Rakyat

Deddy pun menantang Jokowi untuk mencabut aturan yang membuat rakyat menderita.

Baca Selengkapnya
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat
PDIP: Kebijakan Presiden Dipertanggungjawabkan di Hadapan Rakyat

Hasto Kristiyanto pun mencontohkan soal data impor beras karena terbukti tahun ini harus impor 6 juta.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Maaf, PKB Beberkan Sederet Janji yang Belum Ditepati selama jadi Presiden
Jokowi Minta Maaf, PKB Beberkan Sederet Janji yang Belum Ditepati selama jadi Presiden

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid menilai permintaan maaf Presiden Jokowi di akhir masa jabatannya wajar saja

Baca Selengkapnya
Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet: Bisa Saja Kalau Diperlukan
Jokowi Beri Kode Reshuffle Kabinet: Bisa Saja Kalau Diperlukan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjawab isu perombakan kabinet atau reshuffle kabinet yang beredar di publik.

Baca Selengkapnya
Duduk Perkara Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun
Duduk Perkara Rizieq Shihab Gugat Jokowi Rp5.246 Triliun

Jumlah gugatan senilai utang luar negeri Indonesia periode 2014 hingga 2024, dan diminta menyetorkan kas negara senilai Rp5.264 triliun.

Baca Selengkapnya
MPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum
MPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum

MPR Yakin Masyarakat Memaafkan Jokowi, Tapi Perlu Ungkap Janji yang Sudah Ditepati dan Belum

Baca Selengkapnya