SBY: Parpol meninggalkan Jokowi karena tidak cocok cawapres ya anything can happen
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menilai bongkar pasang koalisi masih mungkin terjadi hingga penutupan pendaftaran capres-cawapres 10 Agustus mendatang. Menurut SBY, koalisi tersebut masih cair terlebih koalisi pendukung Jokowi maupun Prabowo belum memutuskan cawapres.
"Kalau apakah ada kemungkinan bongkar pasang koalisi ya dalam politik bisa saja, bisa iya bisa tidak," kata SBY di kediamannya kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (25/7) malam.
"Pak Jokowi sekarang didukung 6 parpol, dalam statement itu beliau solid. Saya pikir benar. 6 parpol bisa setuju bisa juga tidak ada kemungkinan. Parpol meninggalkan Jokowi karena tidak cocok cawapres ya anything can happen," imbuh SBY.
-
Siapa yang menilai Jokowi layak jadi Wantimpres? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menilai, Presiden Joko Widodo (Jokowi) layak untuk menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
-
Siapa yang akan menjembatani Jokowi dan PDIP? 'Pak Prabowo yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembali hubungan Pak Jokowi dengan PDIP. Kita tahulah, dalam hati mereka masing-masing sebenarnya sih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya Pak Jokowi juga kan besar di PDI-P dan PDI-P juga kan pernah ikut dibesarkan Pak Jokowi,' kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/3).
-
Siapa yang usulkan Jokowi jadi pemimpin? Usulan tersebut merupakan aspirasi dan pendapat dari sejumlah pihak.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Apa yang bisa dilakukan Jokowi untuk kabinet Prabowo? Tak hanya memberikan pendapat, mantan Wali Kota Solo tersebut juga bisa memberikan usulan nama untuk kabinet mendatang.
-
Kenapa Jokowi minta Parmusi jaga kondusifitas Pemilu? 'Bapak presiden memberikan pesan agar supaya Parmusi juga ikut menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan dalam rangka menyambut tahun politik 2024 agar pemilu dapat dilaksanakan secara aman damai jujur adil tepat pada tanggal 14 Februari yang akan datang,'
SBY menekankan semua kemungkinan masih bisa terjadi hingga penutupan pendaftaran capres-cawapres. Bahkan hingga waktu terakhir pendaftaran capres-cawapres koalisi masih terpecah.
"Sekarang tanggal 25, tanggal 4 belum tentu ada yang daftar. Siapa tahu tanggal 9-10 baru didaftarkan, dalam keadaan itu bisa saja chaos, bisa saja begitu bisa saja tidak," kata dia.
SBY enggan berspekulasi terkait hal tersebut. Sebab, dia kembali menekankan semua kemungkinan masih bisa terjadi termasuk berkoalisi dengan partai pendukung Jokowi.
"Saya pernah bertemu Airlangga, apakah ada poros baru atau ada poros lain kami tidak masuk wilayah itu, yang kami sepakati ayo jalin komuniksi, atau anything can happen, airlangga kemarin mengikrarkan kesetiaan dan kesolidannya ya kita lihat saja nanti," katanya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kemarin, Jokowi sempat menyinggung ada pihak yang meninggalkannya jelang purna tugas.
Baca SelengkapnyaHasan pun menilai wajar bila presiden ditinggalkan jelang akhir masa jabatan.
Baca SelengkapnyaTernyata, isu Jokowi ingin gabung ke partai politik bukan hanya menuju ke Golkar saja
Baca SelengkapnyaGolkar dan PAN sudah mendeklarasikan dukungan untuk Prabowo.
Baca SelengkapnyaPrediksi itu diperkuat karena kehadiran Presiden Jokowi dan ditambah dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Baca SelengkapnyaPresiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) menyatakan dukungan kepada Cagub-Cawagub Ridwan Kamil dan Suswono untuk Pilkada Jakarta.
Baca SelengkapnyaProjo meyakini jika Presiden Jokowi akan mendukung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi membantah berkomunikasi dengan Golkar dan PAN sebelum mendukung Prabowo.
Baca SelengkapnyaSelain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaBilly meminta agar seluruh pihak menanti pernyataan resmi dari Surya Paloh atas pertemuannya dengan Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaPaloh tak masalah apabila partainya kembali kehilangan jatah menteri di kabinet Jokowi.
Baca Selengkapnya